Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sumatera Utara menyampaikan 7 rekomendasi IPOS Forum (Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum) 2023 yang berlangsung 26-27 Oktober 2023 di Medan, Sumatera Utara.
“IPOS digelar dalam bentuk sarasehan yang merupakan wadah para pemangku kepentingan perkelapa sawitan untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi isu utama. Kami juga mengapresiasi dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam penyelenggaraan IPOS Forum setiap tahunnya,” ujar Timbas Prasad Ginting, Ketua GAPKI Cabang Sumatera Utara.
Pada 2023, agenda utama IPOS Forum meliputi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Pengujian Rendemen TBS Pekebun, Tindak Pidana Ringan (Tipiring), Regulasi Tata Ruang Wilayah, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) industri kelapa sawit, dan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN).
Timbas mengatakan, pada hari pertama acara, salah satu isu yang menjadi bahasan utama dalam forum tersebut, adalah terkait legalitas lahan perkebunan sawit dalam rangka mendorong produktivitas dan keberlanjutan industri sawit nasional.
Menurut dia, peranan Sumut dalam industri sawit cukup penting dan kasus lahan perkebunan sawit anggota GAPKI yang diidentifikasikan masuk kawasan hutan itu juga menjadi masalah krusial di Sumut. Timbas Prasad Ginting menyebutkan di Sumut ada lahan yang diindentifikasi masuk kawasan hutan.
“Karena itu GAPKI Sumut bersama GAPKI pusat dan lainnya terus berjuang menyelesaikan masalah itu,” katanya.
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi yang menjadi narasumber IPOS-Forum mengatakan, kelapa sawit di wilayah Provinsi Sumatera merupakan ekosistem yang sudah lama. Di mana sudah lebih dari 100 tahun telah beroperasi dan ekosistemnya terbentuk dengan lengkap yang meliputi lahan, pabrik, lingkungan masyarakat perkebunan, sekolah dan pusat penelitian.
Menurutnya, peluang sawit di masa yang akan datang menjadi sumber energi terbarukan, bahan pangan dan menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia karena lokasi yang sangat ideal untuk tanaman sawit.
Di akhir acara IPOS Forum 2023, GAPKI Sumut menyampaikan tujuh rekomen dasi yang bersumber dari gagasan dan pandangan 20 narasumber di tujuh sesi diskusi.
Pertama, berkaitan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yaitu Pemerintah (Kementerian Pertanian dan BPDPKS) perlu meningkatkan dukungan finansial dan teknis untuk program PSR serta memberikan solusi konkret terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi petani kelapa sawit, seperti kendala kekeliruan masuknya kawasan hutan kedalam lahan kebun, tumpang tindih status lahan dan masalah agraria lain. Diperlukan upaya untuk memudahkan pemenuhan persyaratan administratif, serta memperbaiki kestabilan sistem penginputan PSR online. Stakeholders, seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan perusahaan kelapa sawit lainnya, sangat perlu mendukung program PSR dengan memberikan kemudahan bermitra guna akses lebih luas kebenih unggul dan teknologi peremajaan kepada petani ataupun kelompok tani kelapa sawit. Selain itu, langkah konkret juga harus diambil untuk meningkatkan minat PSR perlunya sektor perbankan dalam mendukung PSR dan menyediakan sumber pendanaan yang lebih memadai terutama ada masa P0+.
Kedua, aspek pengujian rendemen TBS Pekebun yaitu Kementerian Pertanian sebagai regulator perlu memastikan kejelasan dan transparansi dalam peraturan pengujian rendemen TBS. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dapat berkontribusi dengan menyusun pedoman dan praktik terbaik yang mendukung proses ini.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 145)