Sebagai penelola kebijakan nasional, badan ini merupakan lembaga yang merumuskan kebijakan, mengeksekusi kebijakan dan memberikan semua layanan pemerintah terkait dengan pengembangan Megasektor Sawit baik didalam negri maupun internasional. Badan ini juga mewakili pemerintah baik dalam kerjasama negara produsen sawit (CPOPC) maupun dalam lembaga bilateral lainnya, serta advokasi dan promosi sawit di pasar internasional. Badan sawit nasional seperti telah ada di Malaysi yakni MPOB (Malaysia Palm Oil Board) yang telah membawa industri minyak sawit malaysia selangkah lebih maju dari Indonesia.

Badan Sawit Nasional tersebut juga akan menjadi alat Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam pasar minyak nabati dunia. Sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia, Indonesia perlu menempatkan diri (merebut) sebagai pemimpin industri/pasarminyak sawit global. Standar mutu industri dan perdagangan produk-produk minyak sawit global, hendaknya datang dari Indonesia dan diperjuangkan menjadi standar mutu global minyak sawit. Selain itu, Indonesia juga perlu merebut posisi sebagai pemimpin IPTEK sawit dunia. Indoneseia yang telah satu abad menekuni IPTEK sawit, harus percaya diri dan lebih menguasai IPTEK seluruh mata rantai pasok (supply chain) dan seluk beluk sawit dibandingkan dengan negara-negara Barat yang tidak memiliki sawit.

Demikian juga, inisiasi standar mutu ISPO (Indonesia Sustainability Plam Oil) yang diperlakukan secara mandatori seajk tahun 2011 merupakan bagian langkah menjadi pemimpin standar mutu minyak sawit global. Mutu keberlanjutan (sustainability) yang sesunguhnya merupakan atribut supply chain dari hulu sampai kehilir, dari laboratorium bibit sampai kemeja makan konsumen dan bersifar tertelusuri (traceable). ISPO (juga RSPO) saat ini masih mencakup salah satu mata rantai sawit yakni perkebunan sawit (on-fram). Untuk menjadi pemimpin standar mutu minyak sawit global, ISPO harus naik kelas dan diperluas dari ISPO on-fram menjadi ISPO – Megasektor Sawit (totally supply chain) yang diperjuangkan menjadi sistem tata kelola dan sertifikasi sustainability sawit global.

Sumber: GAPKI

Share.