JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Niatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengurangi ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) sudah terealisasi semenjak dua tahun lalu. Di tahun ini, komposisi ekspor sawit mentah hanya 9% dalam delapan bulan terakhir. Pelaku industri berhasil mengolah kelapa sawit dalam bentuk produk turunan (hilir) bernilai tambah tinggi.
Berdasarkan data GAPKI yang diperoleh redaksi, ekspor CPO hanya di kisaran 9,2% atau 2,114 juta ton sepanjang Januari sampai Agustus 2021. Sementara itu total ekspor produk sawit sebesar 22,793 juta ton. Dari jumlah tersebut, produk hilir berkontribusi 90,8% mencapai 20,679 juta ton terhadap perdagangan ekspor sawit.
Pada 2020, ekspor produk hilir sawit terus stabil lebih tinggi daripada produk mentah. Untuk produk mentah seperti CPO dan CPKO berjumlah 21,9% atau 7,47 juta ton. Produk hilir sawit mencapai 26,53 juta ton atau sekitar 78,1% diantaranya produk oleokimia, biodiesel, refined PKO, dan refined Palm Oil.
Pada 2019, ekspor sawit mentah dalam bentuk CPO dan Crude PKO sebesar 8,050 juta ton. Total ekspor di tahun ini mencapai 37,43 juta ton. Ini artinya, komposisi ekspor CPO dan Crude PKO hanya 21,5%. Sementara itu, ekspor produk hilir berjumlah 29,38 juta ton atau sekitar 78,5% meliputi produk oleokimia, biodiesel, refined PKO, dan refined Palm Oil.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminta industri sawit untuk mengurangi ekspor produk mentah termasuk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Pelaku industri diminta untuk mengolah kelapa sawit menjadi produk turunan bernilai tambah tinggi.
“Di satu titik nanti, kita akan setop namanya ekspor CPO. Ini harus diolah menjadi kosmetik, mentega, harus jadi biodiesel, dan (produk) turunan lainnya,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengarahannya kepada peserta Program PPRA LXII dan PPSA XXIII 2021 Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13 Oktober 2021).
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia harus berani untuk menghentikan ekspor bahan mentah. Walaupun terdapat potensi gugatan hingga ke Organisasi Perdagangan Internasional (WTO). Atas dasar itulah, Indonesia harus bersiap menghadapi segala hambatan dalam proses hilirisasi sumber daya alam.
“Ketika ada gugatan, siapkan lawyer kelas internasional. Inilah yang dalam proses semuanya kita siapkan. Tidak boleh kalah. Semuanya kita integrasikan apa yang kita cita-citakan,” ujar Presiden Jokowi.