Geliat Peremajaan Sawit di Manokwari, Berujung PKS

Tahun ini, Peremajaan Sawit Rakyat berjalan seluas 2.044 hektare di Manokwari, Papua Barat. Petani memperoleh dana hibah dari BPDPKS.

MANOKWARI, SAWIT INDONESIA – Papua Barat mendapatkan kado istimewa di awal tahun ini. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kembali dinikmati petani Papua Barat di Kabupaten Manokwari. Penanaman perdana berlangsung di lahan seluas 2.044,5 hektare di Kampung Membowi, Distrik Masni, Manokwari Papua Barat. Setelah PSR, petani berharap ada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dapat dikelola oleh petani untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Ini kerja keras petani sawit di Manokwari. Semenjak 2020, kami (APKASINDO) bersama Almarhum Bapak Demas Paulus Mandacan (Bupati Manokwari) kala itu telah mengajukan peremajaan. Kendati sempat gagal dan tersangkut dengan persyaratan PSR lainnya. Namun berkat dukungan Dinas Perkebunan Kabupaten Manokwari dan Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat, masa-masa sulit tersebut sudah terlalui. Akhirnya tahun ini, petani memperoleh 5 rekomendasi teknis di lahan seluas 2.044,5 hektare. Dana hibah peremajaan yang dikucurkan mencapai Rp 59 miliar. Tentu ini bukan akhir. Kami akan berjuang untuk PSR berikutnya,”  ujar Ketua Koperasi Produsen Sawit Arfak Sejahtera, Dorteus Paiki.

Ia menjelaskan bahwa berbagai upaya memperoleh dana revitalisasi kelapa sawit sejak 10 tahun lalu namun tiada membuahkan hasil. Semenjak terbitnya program PSR melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), petani sawit di Papua Barat baru berhasil memperoleh dana pada 2019 dan 2020.

Pada 2020, dikatakan Paiki, luas peremajaan sawit rakyat yang disetujui  naik 1.200 hektare dari tahun 2019 seluas 344 hektare. Kegiatan peremajaan sawit ini sangat penting karena perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani di Kabupaten Manokwari, Papua Barat sudah memasuki usia 38 tahun.

“Hari Ini adalah tonggak sejarah buat kami petani sawit Papua Barat. Sawit adalah pemersatu negeri dari Sabang sampai Merauke dan kami bagian daripada pemersatu tersebut,” ujar Sekretaris DPW APKASINDO Papua Barat ini.

Paiki menceritakan kegiatan peremajaan sawit rakyat menghadapi kendala tidak adanya penangkar benih. Tak heran, kegiatan PSR pada 2020 berjalan agak lambat. Karena semua dikerjakan swadaya mulai dari tumbang chipping sampai pembibitan.

“Untuk penyediaan kecambah dan perawatan, petani mendapatkan dukungan PPKS Medan. Dari aspek agronomis dan strategi percepatan PSR langsung didampingi DPP Apkasindo ke petani di Manokowari,” ujarnya.

Ketua Koperasi Produsen Sawit Arfak Sejahtera, Dorteus Paiki menyambut baik dukungan pemerintah terhadap Peremajaan Sawit Rakyat di Papua Barat.

Semangat kami Petani semakin bertambah katika PSR Perdana ini dihadiri perwakilan pemerintah pusat dan daerah. Antara lain Hermus Indou (Bupati Manokwari), Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Staf Khusus Wakil Presiden RI, KH. Imam Aziz, Tenaga Ahli Utama KSP RI Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara,SIP, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Papua Barat, Melkias Werinussa, Asisten Staf Khusus Wapres, Dr.Tri Chandra, Staf Khusus Menteri Pertanian RI, Syaiful Bahri,SH.MH, Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr (c) Ir. Gulat ME Manurung,MP, CAPO dan Sekjen DPP APKASINDO, Rino Afrino, ST.,MM.

KH. Imam Aziz menyambut baik kegiatan PSR di Manokwari sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun dan kesejahteraan petani.

“Program PSR ini bagian dari pengembangan ekonomi umat dan perhatian pemerintah pusat kepada petani sawit di Papua Barat. Pemerintah sangat mendukung PSR ini termasuk di Papua Barat,” ujarnya.

Ia berpesan supaya PSR berikutnya segera diajukan. Kelapa sawit sudah terbukti sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia dan petani Papua Barat adalah bagian daripada itu.

“Saya berharap Pangdam XVIII Kasuari bisa mendampingi petani sawit PSR ini, terkhusus untuk tanaman tumpang sari. Ini sesuai harapan presiden untuk mendukung ketahanan pangan,” ujarnya.

Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Papua Barat, Melkias Werinussa, saat membacakan pidato Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, menyebutkan peremajaan bertujuan memperbaiki produktivitas kelapa sawit rakyat.
Menurutnya, produktivitas yang rendah disebabkan berbagai aspek seperti umur tanaman berusia tua dan minimnya edukasi petani untuk penggunaan benih unggul.

“Syarat lahan yang diremajakan harus clean and clear. Petani dapat menjalin kemitraan dengan BUMN dan swasta. Sementara, biaya peremajaan sawit diperoleh dari BPDPKS,” jelasnya, pemprov Papua Barat akan selalu hadir untuk petani sawit.

Di tingkat kabupaten, Bupati Hermus Indou menegaskan dukungan penuh terhadap peremajaan sawit rakyat. Karena, program ini dari petani untuk kesejahteraan petani.

“Identitas Manokwari adalah perkebunan kelapa sawit. Kami akan mempertahankan itu, bahkan akan meningkatkan luas perkebunan sawit di Manokwari, termasuk hilirisasi TBS Petani kedepannya,” ujar Hermus.

Dari sisi keamanan, Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, SE.,M.Tr  akan mengawal kelancaran program PSR ini. “Puji Tuhan, PSR dapat berjalan di tahun ini. Umur perkebunan sawit di Manokwari ini telah berusia 38 tahun. Kita diberikan rejeki melalui BPDPKS untuk mereplanting sawit rakyat yang sudah tidak produktif lagi,” jelasnya.

“Dan kami siap melakukan kerjasama untuk pola tanaman tumpangsari sawit muda dengan tanaman pangan, kami punya pengalaman untuk itu, potensi ini akan meningkatkan ketahanan pangan, hal ini  sesuai program Presiden tentang ketahanan pangan, terkhusus petani peserta PSR,” ujar Alumni terbaik Akmil angkatan 1990 ini.

“Agar peremajaan sawit rakyat dapat berjalan baik, semua pihak harus saling dukung. Tanah Papua harus kita bangun bersama dan mengajak masyarakat sebagai motor penggeraknya, dan ini cara untuk lebih memastikan pembangunan itu berkelanjutan,  dan semua itu bisa berjalan dengan baik jika situasi dalam keadaan kondusif, itu tugas kami,” ungkap Danjen Kopassus ke-31 ini. 

Dr (c) Ir. Gulat ME Manurung,MP, C.APO, Ketua Umum DPP APKASINDO merasa terharu dengan cara kerja dan semangat Petani sawit Papua menuju setara dengan saudara-saudaranya di provinsi lain.

“Dari beberapa provinsi Perwakilan Apkasindo yang sudah saya kunjungi, DPW Apkasindo Papua Barat ini sangat terasa berbeda, terkhusus kekompakan dan saling sinergi multi stakeholder, ini bisa menjadi contoh untuk PSR di provinsi lainnya,” ceritanya. 

Dukungan pemerintah sangat dirasakan. Gulat menjelaskan syarat pengajuan PSR telah disederhanakan oleh Kementerian Pertanian Cq Ditjen Perkebunan, tinggal dua; kelembagaan petani dan legalitas lahan.

“Besaran dana hibah PSR naik menjadi Rp30 juta per hektar dari yang sebelumnya hanya Rp25 juta per hektar,” kata lelaki 48 tahun ini.

Selain penanaman perdana PSR, DPP APKASINDO dan DPW APKASINDO Papua Barat, pada hari kedua mengadakan FGD  kelapa sawit rakyat yang didukung penuh oleh BPDPKS Badan Pengelola Dana, serta narasumber dari berbagai stakeholder seperti Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten Manokewari, Dirjenbun, PT Damimas Sejahtera, PT Graha Map Indonesia dan ANJ Grup.

Di workshop FGD muncul kesimpulan supaya PSR harus segera diikuti oleh pendirian pabrik sawit petani. Hal ini nampak saat sesi tanya jawab, hampir semua peserta FGD mengusulkan PKS bahkan Bupati Manokwari sudah menyiapkan lokasi PKS seluas 20 hektar. Lokasi pabrik berada persis di hamparan 12 ribu ha perkebunan sawit rakyat yang sedang proses PSR.

“Pendirian PKS ini sesegera mungkin direncanakan. Jangan nanti tidak link and match. Baik sektor hulu dan hilir harus padu serasi,” pinta Gulat.

5 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like