JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Memasuki debat Capres kedua, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) telah merumuskan sejumlah permasalahan dan tantangan yang dihadapi petani sepanjang 2023. Selama 46 menit lamanya, Ketua Umum APKASINDO, Dr. Gulat M.E. Manurung, MP.,C.IMA bersama Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO, Dr. Rino Afrino, ST., MM menguraikan 9 isu penting terkait kesejahteraan petani sawit.
Gulat Manurung mengatakan APKASINDO berdoa agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat menjaga eksistensi “SAWIT RAKYAT UNTUK NEGERI” dengan melanjutkan program yang sudah berjalan baik di era Presiden Jokowi dan menuntaskan pekerjaan terkait sawit rakyat yang belum selesai.
“Kelanjutan program ini demi menjamin kesejahteraan 17 juta petani dan keluarganya serta roda ekonomi di desa-desa sentra sawit,” ujar Gulat saat disiarkan melalui kanal youtube DPP APKASINDO.
Berikut ini hasil refleksi yang mengulas tantangan dan perkembangan petani sawit:
- Harga Crude Palm Oil (CPO) dan Tandan Buah Segar (TBS) Petani
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sekretariat DPP APKASINDO, Rata-rata harga CPO Internasional Rotterdam pada tahun 2023 menunjukkan penurunan sebesar 25.9% dibandingkan rata-rata harga CPO Rotterdam pada tahun 2022. Untuk rata2x harga CPO KPBN pada tahun 2023 menunjukkan penurunan sebesar 10.7% dibandingkan rata-rata harga CPO KPBN tahun 2022.
Pelemahan harga CPO Internasional dan KPBN yang terjadi di tahun 2023 berdampak kepada harga Tandan Buah Segar (TBS) yang di tetapkan di 22 Provinsi Penghasil Sawit. Secara nasional, data pada 22 Provinsi Sawit menunjukkan Rata-rata harga TBS di tingkat penetapan harga provinsi sepanjang tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar 13.4% dibandingkan rata-rata harga TBS di sepanjang tahun 2022.
APKASINDO mencatat penurunan rata rata Harga TBS terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah dan Papua dengan besaran penurunan mencapai 19.4%. Sedangkan penurunan Harga TBS terkecil di Provinsi Riau dan Aceh dengan besaran penurunan mencapai 10.5%.
Secara Nasional, Rata rata Harga TBS tertinggi per bulan mencapai Rp. 2.705/Kg di Provinsi Sumatera Barat dan Riau pada periode Bulan Maret 2023, sedangkan Rata rata Harga TBS terendah per bulan mencapai Rp. 1.631/kg di Provinsi Papua Barat dan Banten pada periode Bulan Agustus 2023.
2. Harga Pupuk dan Harga Pokok Produksi
Rata-rata harga pupuk loco pelabuhan Dumai di sepanjang tahun 2023 menunjukkan Penurunan dibandingkan tahun 2022. Untuk harga Pupuk NPK mengalami penurunan sebesar 32% dan untuk pupuk MOP penurunan mencapai 49.2%.
Penurunan harga pupuk mempengaruhi harga pokok produksi (HPP) petani sawit pada tahun 2023. Berdasarkan data dari salah satu Provinsi Penghasil Sawit Terbesar dengan sampel petani sawit di 11 Kabupaten/kota, terjadi penurunan HPP sebesar 21.7% dibandingkan tahun 2022.
3. Penyelesaian Legalitas Kebun Sawit Rakyat
APKASINDO sudah mengeluarkan statemen jauh sebelum lahirnya UUCK, bahwa sawit petani yang diklaim dalam Kawasan hutan adalah suatu kekeliruan. Namun dengan terbitnya UUCK tahun 2020, statement dengan tagline sawit untuk negeri tersebut sudah dibatasi oleh UUCK bahwa yang dianggap legal itu adalah hanya sawit yang tertanam tahun 2020 kebawah. Hal ini patut kami syukuri karena ada kejelasan kedepannya.
4. Program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui Rekomtek Dirjen Perkebunan.
A. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
Berdasarkan data yang dihimpun sekretariat DPP APKASINDO, tercatat usulan PSR tahun 2023 yang mendapatkan rekomtek dari Ditjenbun sekitar 52.582 ha (29.2%) dari total target 180.000 ha/tahun. walaupun masih jauh dibawah target yang ditetapkan, realisasi di tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang hanya mencapai 17.908 ha (9,8%) dari total target 180.000 ha/tahun.
B. Sarana Dan Prasarana (Sarpras)
Penyaluran Program sarana prasarana melalui dana BPDPKS berupa pendirian pabrik kelapa sawit, pabrik minyak makan merah dan pabrik mini minyak goreng praktis tidak berjalan. Sepanjang tahun 2023 hanya disibukkan dengan gonta- ganti regulasi (aturan) dan sibuk dengan sosialisasi/FGD. Perubahan regulasi ini sangat fatal kepada permohonan petani yang sudah sangat Panjang perjalanannya tetapi kembali mentah karena seringnya gonta-ganti aturan.
C. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) & Beasiswa
Program beasiswa SDM anak petani sawit dan buruh tani sawit pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari sisi jumlah penerimanya yang mencapai 2000 siswa (TA-2023) atau naik 33% dari tahun 2022 (660 siswa). Prestasi dari program SDM Beasiswa sawit ini adalah bahwa di tahun 2023 dari quota 2000 siswa, 30% nya disiapkan melalui jalur kuota afirmasi (tujuan khusus dengan maksud tertentu).
5. Bursa CPO, Program Biodisel dan Stabilitas Harga TBS Petani
Bursa CPO Indonesia sudah sejak 10 tahun lalu direncanakan didirikan, namun selalu saja mendapat hambatan. Dengan komitmen yang tegas dan terukur dari Presiden Jokowi dan Kementerian Marves akhirnya dicetuskan pendiriannya tahun 2021 lalu. Namun seiring berjalannya waktu masih saja ada hambatan.
Karena APKASINDO sangat berkepentingan dengan berdirinya Bursa CPO Indonesia, maka APKASINDO mengambil peran untuk percepatan dengan menemui berbagai stakeholder K/L tentu dengan mengungkapkan data-data pendukung.
6. Pengawalan Revisi Perpres ISPO
Bukan rahasia lagi bahwa Implementasi ISPO untuk petani sawit sangat rendah sekali. Tercatan oleh APKASINDO sampai dengan Desember 2023 baru 0,42% (sekitar 28 ribu hektar) dari total luas 6,87 juta ha perkebunan sawit yang dikelola oleh Petani sawit sejak Permentan ISPO 2011.
Dan menurut catatan APKASINDO, sejak Perpres ISPO di syahkan tahun 2020 dimana pada perpres tersebut petani sawit sudah mandatory (di peraturan sebelumnya, yaitu Permentan ISPO masih sukarela) tercatat hanya delapan ribuan hektar luas kebun petani yang berhasil ISPO.
7. EUDR dan Kampanye Sawit Dunia
Pada 11 Februari 2023, Duta Besar Uni Eropa berkunjung ke kantor APKASINDO di Jakarta dalam rangka menjelaskan tentang aturan EU Deforestation Free Regulation (EUDR). Setelah berkonsultasi dengan pengurus, dewan pakar dan Pembina, pada tanggal 29 Maret 2023, APKASINDO melakukan aksi turun ke jalan Bersama perwakilan APKASINDO seluruh Indonesia beserta Mahasiswa/I anak petani sawit di depan kantor Dubes Uni EROPA dan menyerahkan secara resmi petisi “Menolak EUDR karena telah mendiskriminasi SAWIT INDONESIA”.
8. Koordinasi ke APH terkait Sawit Indonesia
Perjalanan 2023 telah banyak mencatatkan adanya kegiatan yang masuk ke ranah hukum, seperti terkait ke PSR dan Biodiesel. Untuk itu APKASINDO sudah melakukan pendekatan afirmasi yang dimulai dari Riau dan Hasilnya cukup memuaskan.
9. IKOPIN UNIVERSITY
Ikopin yang merupakan satu-satu nya Universitas yang fokus menyelenggarakan Pendidikan mengenai Koperasi sangat berhubungan dengan Petani sawit.
Oleh karena itu APKASINDO sudah bersepakat mewujudkan APKASINDO DREAM”s yaitu dengan mencanangkan Holding Koperasi Sawit Setara dan melakukan Kerjasama dalam hal SDM Putra/I anak petani sawit yang didukung oleh BPDPKS/Kementan melalui program SDM Sawit;