Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan tarif layanan pungutan ekspor CPO dan produk-produk turunannya memiliki peran penting untuk keberlanjutan industri kelapa sawit. Untuk itu, pemerintah berharap terus mengkaji dampak dari tarif layanan bagi perkebunan dan industri sawit berkelanjutan.
Seperti diketahui, BLU BPDPKS sesuai dengan tugasnya yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana dari kegiatan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk-produk turunannya yang termasuk penerimaan negara bukan pajak.
Deputi Bidang Koordinator Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Perekonomian, Dr. Ir. Musdhalifah Machmud, M.T, mengatakan BPDPKS menjadi tools atau alat dalam sebagai upaya keberlanjutan industri sawit. “BPDPKS bisa menjaga sumber ekonomi (perkebunan kelapa sawit) yang berkontribusi pada perekonomian, karena banyak sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang hilang. Bahkan banyak yang ingin mencontoh BPDPKS,” ujarnya, saat menghadiri “Sosialisasi Penerapan Tarif Layanan BLU BPDPKS Terhadap Perkebunan dan Industri Sawit Berkelanjutan,” pada Selasa, (30 Agustus 2022), di Bali.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyampaikan pihaknya menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana dari pungutan kegiatan ekspor CPO dan produk-produk turunannya melalui berbagai program yang tujuannya tak lain untuk keberlanjutan kelapa sawit Indonesia.
“Di antaranya untuk program pengembangan sumberdaya manusia perkebunan kelapa sawit (SDM PKS), program penelitian dan pegembangan perkebunan kelapa sawit, program peremajaan kebun sawit rakyat, program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dan program pengembangan energi baru terbarukan, serta program promosi,” kata Eddy.
Tarif layanan BLU BPDPKS (pungutan ekspor) yang dihimpun, dikelola dan disalurkan oleh lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan, juga dirasakan petani sawit yang menjadi bagian dari ekosistem industri sawit.
“Petani sawit yang berada di Aceh hingga Papua menerima manfaat dari tarif layanan BLU BPDPKS. BPDPKS telah berperan besar dalam mendukung peningkatan kesejahteraan petani dengan pogram peremajaan sawit rakyat (PSR), beasiswa, pelatihan SDM dan dukungan sarana prasarana. Jika ada yang mengatakan BPDPKS tidak ada gunanya kemungkinan besar bukan petani sawit,” ujar Ketua Umum APKASINDO, Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP, CIMA, CAPO.
Meski sudah dapat diakses oleh petani sawit, ia berharap, peran BPDPKS terus meningkat dari waktu ke waktu. Apalagi kondisi petani saat masih memprihatinkan, meski menguasai 42% lahan kelapa sawit namun produksi CPO hanya 28% dari total produksi nasional. Hal ini dikarenakan rendahnya produktifitas kebun kelapa sawit milik petani, masih jauh dibandingkan dengan kebun milik perusahaan swasta.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit indonesia, Edisi 131)