Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan keberpihakannya kepada industri kelapa sawit nasional. Dalam KTT ASEAN-Uni Eropa, Jokowi menegaskan supaya diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.
Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa (UE) yang digelar di Philippines International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa (14/11) siang.
Presiden Jokowi menegaskan, bahwa isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Ia mengingatkan, saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.
Saat menyampaikan pidatonya, Presiden Jokowi meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan.
“Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan,” tegas Presiden seperti dilansir dari situs setkab.go.id.
Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, menurut Presiden, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit.
Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa Indonesia paham pentingnya isu sustainability. Ia menambahkan bahwa berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Dalam kesempatan terpisah, Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang mendukung industri sawit di forum internasional. Dukungan ini diberikan oleh Presiden Jokowi karena paham kontribusi sawit sebagai penyumbang devisa nomor satu di Indonesia.
“Presiden sangat paham bahwa Indonesia mengandalkan devisa dari sawit,” kata Joko Supriyono dalam layanan pesan WhatsApp, Selasa (14/11/2017).
Yang sekarang terjadi, disebutkan Joko Supriyono, kelapa sawit menghadapi berbagai hambatan perdagangan dan diskriminasi perdagangan di Eropa dan Amerika Serikat yang bertentangan dengan prinsip WTO.
” Untuk itu, sangatlah tepat apabila Presiden (Jokowi) meminta praktek unfair trade segera dihentikan,”tambah Joko Supriyono yang juga alumni Universitas Gajah Mada Fakultas Pertanian ini.
Dukungan juga datang dari petani sawit. Rino Afrino, Wakil Sekjen APKASINDO, mengungkapkan dengan pernyataan Presiden ini diharapkan negara pembeli di Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk menghentikan tekanan dan kampanye diskriminatif kepada minyak sawit.