Pertemuan APEC CTI3: Peran Aktif Indonesia Dorong Penguatan Kembali Sektor Perdagangan di Kawasan Asia-Pasifik

Anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) terus mengupayakan kelancaran arus perdagangan di kawasan Asia-Pasifik sebagai bentuk implementasi mandat dari para Menteri Perdagangan APEC (Ministers Responsible for Trade/MRT) pada Juni 2021 lalu. Upaya memastikan jaringan rantai pasok tetap terbuka dan berjalan lancar ditempuh lewat komitmen mengurangi hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun nontarif, peningkatan fasilitasi perdagangan dengan memanfaatkan teknologi digital dan percepatan implementasi perjanjian fasilitasi perdagangan WTO (WTO Trade Facilitation Agreement/TFA), serta pembukaan kembali perjalanan internasional dengan aman.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Komite Perdagangan dan Investasi APEC yang ketiga
(APEC CTI3) pada 24–26 Agustus 2021 secara virtual.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag
Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan forum APEC berperan sangat krusial dalam menjalankan
mandat para Menteri Perdagangan APEC. “Kontribusi seluruh kelompok kerja di dalam forum APEC
dalam menindaklanjuti mandat para Menteri Perdagangan APEC sangat dibutuhkan jika ingin
mewujudkan komitmen bersama menangani dampak pandemi Covid-19,” kata Djatmiko.

Sementara itu, Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kemendag Farid Amir
yang hadir dalam pertemuan CTI3 tersebut menyampaikan pandangan Indonesia bahwa upaya
APEC dalam mengatasi dampak pandemi selaras dengan upaya yang sedang dilakukan Pemerintah
Indonesia saat ini. “Dalam hal pengurangan hambatan perdagangan, Indonesia mendorong
inisiatif untuk mengurangi hambatan-hambatan nontarif terutama dalam sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan. Hal tersebut dilakukan mengingat sektor tersebut berpihak pada
pembangunan ekonomi anggota berkembang untuk pengentasan kemiskinan,” kata Farid.

Farid menambahkan, pemanfaatan teknologi akan mendorong modernisasi fasilitasi perdagangan
secara menyeluruh dan menciptakan peluang bagi pemerintah maupun swasta. Namun, perlu
mempertimbangkan kapasitas dan kesenjangan digital antar-Ekonomi APEC terutama dalam hal
kesiapan infrastruktur dan kerangka kebijakan, termasuk mengutamakan kegiatan peningkatan
kapasitas dan berbagi informasi kebijakan. “Akselerasi implementasi perjanjian fasilitasi
perdagangan WTO juga akan berkontribusi positif dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan
memperlancar arus perdagangan. Indonesia menyambut baik program-program peningkatan
kapasitas terkait perjanjan fasilitasi perdagangan WTO serta diskusi APEC terkait dukungan
terhadap sistem perdagangan multilateral dan reformasi WTO, terutama dalam mendukung
Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO pada November mendatang,” imbuh Farid.

Forum APEC juga terus mengedepankan diskusi fasilitasi mobilitas bisnis dan solusi digital untuk
pembukaan kembali perjalanan internasional secara aman di masa pandemi. “Terkait dengan hal
ini, Indonesia juga telah berkontribusi dalam memenuhi mandat para Menteri Perdagangan APEC
melalui inisiasi program peningkatan kapasitas dan berbagi informasi terkait peningkatan
pemanfaatan kartu perjalanan bebas visa bagi pebisnis di Kawasan APEC (APEC Business Travel
Card/ABTC),” ujar Farid.

Farid mengatakan, mandat para Menteri Perdagangan APEC akan diimplementasi dalam bentuk
program kerja. “Implementasi mandat para Menteri Perdagangan APEC akan dituangkan dalam
suatu program kerja dan rencana strategis di setiap kelompok kerja di bawah koordinasi Komite
Perdagangan dan Investasi. Perkembangan lebih lanjut dari program kerja tersebut akan
dilaporkan pada Pertemuan Tahunan Tingkat Menteri APEC (Annual Ministerial Meeting/AMM)
bulan November mendatang,” pungkas Farid.

Dalam rangkaian pertemuan APEC tahun ini, Selandia Baru sebagai tuan rumah APEC 2021
mengangkat tema “Join, Work, Grow. Together”. Tahun ini juga menjadi tahun penting APEC
dalam penyusunan rencana implementasi visi jangka panjang APEC (APEC Putrajaya Vision 2040).

Mandat untuk Komite Perdagangan dan Investasi APEC

Pernyataan bersama para Menteri Perdagangan APEC pada Juni lalu menyepakati komitmen
mengenai peran penting sektor perdagangan dalam mengatasi dampak pandemi melalui mandat
spesifik kepada seluruh kelompok kerja di bawah Komite Perdagangan dan Investasi. Komite ini
bertanggung jawab menindaklanjuti mandat para Menteri Perdagangan APEC untuk menjaga
kelancaran arus perdagangan barang esensial dan produk kesehatan melalui penguatan rantai
pasok, peningkatan fasilitasi perdagangan dengan memanfaatkan teknologi digital, pengurangan
hambatan perdagangan, serta fasilitasi perjalanan internasional secara aman.

APEC melihat perdagangan barang esensial dan produk kesehatan melibatkan rantai pasok yang
kompleks, sehingga penting untuk memastikan produksi, distribusi, dan administrasi produkproduk yang berkelanjutan terutama di masa pandemi.

Komite Perdagangan dan Investasi (Committee on Trade and Investment/CTI) merupakan salah
satu dari tiga komite utama APEC selain Economic Committee (EC) dan Steering Committee on
Economic and Technical Cooperation (SCE). Komite Perdagangan dan Investasi menangani isu
terkait akses dan fasilitasi perdagangan serta investasi APEC.

Pertemuan Komite Perdagangan dan Investasi dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam satu tahun
yaitu pada bulan Februari, Mei, dan Agustus. Pada CTI3 tahun ini, fokus utama pembicaraan
mencakup dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral, penguatan integrasi ekonomi
regional, fasilitasi perdagangan dan konektivitas, isu inklusivitas, serta implementasi mandat para
Menteri Perdagangan APEC untuk penguatan sektor perdagangan dalam merespons dampak
pandemi.

Sekilas Mengenai APEC

APEC merupakan forum kerja sama 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik. Kegiatan utama APEC
meliputi kerja sama perdagangan dan investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya untuk
mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di kawasan Asia-Pasifik.

Ekonomi anggota APEC terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kanada, Chile, Republik
Rakyat Tiongkok, Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru,
Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Kerja sama
APEC bersifat non-binding yang berarti setiap keputusan yang dihasilkan seringkali tidak bersifat
mengikat.

Menurut data yang dimuat dalam publikasi APEC at a Glance 2021, seluruh anggota ekonomi APEC
tersebut mewakili 38 persen penduduk dunia (2,9 miliar jiwa), 47 persen dari perdagangan global
(USD 24 triliun), dan 61 persen dari total pendapatan domestik bruto dunia (USD 53 triliun).

Sebagai dampak pandemi Covid-19, kinerja ekspor perdagangan Indonesia dengan kawasan APEC
menunjukkan penurunan pada 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada2020, total nilai ekspor
Indonesia ke anggota APEC tercatat sebesar USD 117,8 miliar atau turun 3,04 persen dibandingkan
dengan nilai ekspor pada 2019 yang mencapai USD 121,5 miliar.

Sumber: kemendag.go.id

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like