Perpres ISPO dan Nasib Petani Sawit

Pada akhir-akhir ini banyak sekali diskusi mengenai minyak sawit Indonesia, terkait dengan standar sistem Sertifikasi ISPO yang lama sesuai dengan Permentan Nomor11/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Palm oil Certification System dan berkaitan Perpres No. 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Kebun Sawit Berkelanjutan Indonesia ( ISPO baru ), tanggapan yang  paling menarik yang muncul beberapa hari yang lalu mengenai ISPO berjudul  “A False Hope?“ yang ditulis oleh suatu organisasi di Inggris, Environment Investigation Agency EIA, bekerja sama dengan LSM Indonesia Kaoem Telapak. Tulisan yang terbit tanggal 7 Juli 2020  di Harian KOMPAS mengenai ISPO “ Indonesia Sustainable Palm Oil dan Legalitas Sawit Rakyat “ oleh Irfan Bakhtiar, Direktur Progam Kelapa Sawit Berkelanjutan – Yayasan KEHATI, sebenarnya Yayasan  KEHATI berperan besar dalam menyiapkan ISPO baru. Tulisan lainnya ialah“ 6 Tahun ISPO” oleh Forest Watch Indonesia.  Banyak tulisan dan diskusi lain yang telah dipublikasikan namun masalah pokoknya sepertinya belum terbahas.

Terbitnya ketentuan ISPO yang baru, sudah sangat ditunggu karena ISPO 2015 sangat terikat dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku namun basis penyusunanya tetap berdasarkan tiga elemen sustainability, yaitu Environment Sosial, dan Ekonomi. Transparansi juga terdapat pada beberapa Kriteria dan indikator. Apa bila ketentuan ISPO baru ingin lebih maju dari Permentan Nomor 2015  maka tujuan dari tiga element tersebut harus ditingkatkan untuk pencapaian Three Bottom Lineyang dikenal sebagai 3 P’s, People, Planet and Profit atau kadang juga disebut Prosperity, Planet dan Profit.

Standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 2018 terkait dengan Supply Chain Certification telah menerapkan 3 P’s ini yang diharapkan minyak kelapa sawit (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO) yang diproduksi dan diperdagangkan akan mensejahterakan manusia, menjaga lingkungan dan ekosistem serta perusahan memperoleh profit yang memadai agar usahanya dapat tetap berkelanjutan.

Baca Juga :   Kebijakan Nasional dalam Industri Sawit Menuju Ekonomi Indonesia pada Urutan 10 Besar Dunia (Bagian XII)

Memahami Standardisasi dan Standar Sesuai UU No. 20/2014

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Standar adalah persyaratan tekni satause suatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Apakah ISPO yang baru menstandarkan produk?

Judul dari Perpres Nomor 44/2020 adalah Sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan atau dalam bahasa inggris Indonesia Sustainable Oil Palm Plantations Certification System. Ini berarti bukan produknya yaitu CPO dan PKO tetapi yang diatur adalah kebun sawit yang berkelanjutan /sustainable. Untuk itu perlu disusun suatu sistem sertifikasi CPO dan PKO yang sustainable.

Di dalam Standar Uni Eropa yaitu Renewable Directive, Sustainability  Criteria disusun berdasarkan lahan yang digunakan menanam tanaman untuk bahan baku biofuel. Tetapi produk yang dihasilkan membawa emisi dari penggunaan lahan (Land Use Change) dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) total dari kegiatan produksi juga dihitung sebagai saving emission.

Dampak Perpres Nomor 44/2020 Terhadap Usaha Petani Kecil/Swadaya

Baca Juga :   Industri Sawit Pasca Covid-19

Petani swadaya umumnya memiliki kebun dengan luas 2 Ha kurang atau lebih, sulit untuk mereka menerapkan ketentuan sustainability terutama karena pada umumnya petani tidak memiliki lahan tersebut dan persyaratan yang diterapkan terlalu berat.

Kepemilikan lahan berdasar Surat Keterangan Tanah (SKT) bukanlah dokumen resmi bukti kepemilikan tanah yang seharusnya diterbitkan oleh BPN atau pemerintah daerah.

Persyaratan STDB belum dapat dipenuhi oleh petani swadaya karena lahannya tidak legal, sulitnya untuk mendapatkannya karena pengertian dalam pelaksanaannya untuk tiap daerah sangat berbeda. Hasil diskusi kami dengan staf pemerintah daerah dari beberapa provinsi bahwa STDB tidak diterbitkan bila lahan yang digunakan tempat usaha tidak legal, termasuk bagi yang merambah hutan.

Mewajibkan petani untuk siap disertifikasi dalam jangka 5 tahun mendatang merupakan persyaratan yang sangat memberatkan karena masalah legalitas tidak mungkin terselesaikan dan replanting dengan bibit yang lebih baik akan sulit terlaksana.

Apa yang ingin dicapai Perpres ISPO?

Semua kebun harus disertifikasi kebun besar atau pun kebun petani kecil untuk membuktikan kebunnya sustainable? Bagaimana minyak sawit dan minyak kernel yang dihasilkan oleh kebun yang sustainable, apakah otomatis sustainable? Tentu tidak, karena input dan output dari minyak sawit (CPO) yang keluar dari pabrik dan PKO yang dihasilkan oleh crusher, sustainability-nya belum tentu sama. Ukuran sustainability dari produk yang dihasilkan ialah emisi GRK atau Saving Green House Gas Emission.

Baca Juga :   Jusuf Kalla Ancam Boikot Airbus

Di Indonesia banyak kebun sawit bersekala besar atau pun berskala kecil (petani  plasma dan swadaya) sedangkan pengusaha sawit yang memilki kebun dan mill tidak banyak. Demikian juga pengusaha pemilik kebun yang berperan sebagai eksportir minyak sawit.

Sesuai dengan studi yang pernah dilakukan bahwa beberapa pengusaha sawit ( pemilik kebun besar ) merangkap juga sebagai eksportir. Kebun besar membeli buah atau CPO dari berbagai sumber yaitu kebun besar, swasta dan pemerintah serta membeli dari petani plasma melalui koperasi dan petani swadaya melalui perorangan atau berkelompok.  Nilai sustainability dari buah atau CPO dari tiap kebun berbeda yang ditunjukkan oleh emisi GRK yaitu CO2 eq apa lagi sulit sekali menuntut petani swadaya memproduksi sustainable fruits.

Apa bila tujuan melakukan sertifikasi agar semua tipe kebun sawit Indonesia itu sustainable, akan susah dicapai karena petani plasma  atau pun petani swadaya masih jauh untuk dari mempraktekkan sustainability.

Tujuan pembuatan standar ini juga untuk mencapai prosperity, planet and profit seharusnya tidak ada pemain yang ditinggal. Baik itu tidak kebun plasma dan juga tidak kebun swadaya yang ilegal karena mereka menggantungkan hidupnya kepada kebun sawit.

(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 105)

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like