JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pemerintah diminta memaksimalkan peranan Holding PTPN untuk membenahi struktur industri kelapa sawit dari hulu sampai hilir. Hal ini disampaikan Piter Abdullah, Ekonom Segara Institute, berkaitan hadirnya peranan negara dalam industri sawit dari hulu sampai hilir.
“Yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana mengatur struktur industrinya. Suplai chain di dalam negeri itu lebih balance sehingga kepentingan pemerintah di dalam rangka menjaga suplai dalam negeri bisa terjadi. Misalnya struktur kita pemerintah tidak banyak memiliki peran suplai minyak goreng. Itu harus diperkuat,” ujar Piter.
“Makanya tidak perlu pakai macem-macem, pakai BUMN saja. Misalnya PTPN itu kan punya sawit, itu diperkuat aja. Sehingga pemerintah bisa melakukan intervensi pasar lewat BUMN (Bulog, ID Food),” lanjut Piter.
Saat ini, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Group telah mendirikan sub holding PalmCo yang dapat dapat memberikan solusi dari permasalah industri sawit dan pengolahan CPO. Salah satunya terkait harga minyak goreng.
Karena itulah, PalmCo dapat menjadi salah satu perpanjangan tangan Pemerintah untuk mengimplementasikan amanat pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, khusus untuk salah satu komoditas.
Sebagai informasi, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mencatatakan kinerja keuangan positif untuk tahun buku 2022. Perusahaan mencatatkan laba bersih konsolidasi sebesar Rp6,02 triliun atau 121,63% dari target, serta arus kas operasi sebesar Rp6,81 triliun atau 107,88% dari target yang ditetapkan.
Penulis: Indra Gunawan