Pengukuhan Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) 2023- 2028 telah berlangsung di Istana Wakil Presiden RI pada 12 April 2023. KH. Ma’ruf Amin, Wapres RI menyimpan banyak harapan kepada pengurus untuk meningkatkan kinerja industri sawit. Apa saja?
Sekitar jam 3 siang, Joko Supriyono, Dewan Pembina GAPKI mengukuhkan Pengurus GAPKI periode 2023 – 2028 yang disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Istana Wakil Presiden.
“Pada Hari Rabu, 12 April 2023, saudara-saudara kami kukuhkan sebagai pengurus GAPKI 2023-2028 dengan segenap wewenang dan tanggungjawab melekat dalam jabatan tersebut sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,” urai Joko Supriyono.
Setelah itu, Eddy Martono, Ketua Umum GAPKI mengajak pengurus untuk mengucapkan janji yang berisi lima poin.
”Satu, kami berjanji menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai AD/ART sertaetika GAPKI. Kedua, kami berjanji menjalankan visi misi, tujuan dan program kerja secara professional. Ketiga, kami berjanji menjaga dengan sebaik-baiknya industri kelapa sawit Indonesia sebagai karunia Tuhan. Keempat, kami berjanji mencurahkan segenap usaha dan tenaga mewujudkan industri kelapa sawit Indonesia yang berdayasaing dan berkelanjutan untuk kemakmuran bangsa. Kelima, kami berjanji mengembangkan kerjasama dan sinergitas antar pengurus untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anggota,” ucap Eddy dengan suara tegas.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin berpesan supaya dapat mengkomunikasikan informasi dan kebijakan secara efektif, serta membuktikan bahwa upaya pengembangan industri kelapa sawit nasional tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.
Lebih jauh, Wapres menjelaskan bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap penurunan emisi karbon, misalnya, dengan memperbaharui target penurunan emisi yang termuat dalam Nationally Determined Contribution atau Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC).
“Target semula dari 29% menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri, dan dari 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional. Sesuai visi Indonesia, untuk mencapai _net-zero emission_ pada tahun 2060 atau lebih cepat,” tuturnya.
Dalam upaya itu, Wapres menyebut bahwa perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi secara signifikan. “Berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektare berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun,” ujar Wapres mengemukakan fakta pendukung.
“Selain itu, program biodiesel atau B30 untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022,” imbuhnya.
Untuk itu pula, ungkap Wapres, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau _Indonesian Sustainable Palm Oil_ (ISPO), sebagai salah satu instrumen kebijakan dalam mendorong praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit.
“ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya untuk mengakselerasi penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit Indonesia,” ucap Wapres saat menekankan pentingnya transformasi di industri kelapa sawit.
Menurut Wapres, fakta-fakta ini penting untuk diinformasikan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat internasional agar kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit ini dapat diredam.
Wapres pun menyatakan bahwa pengurus GAPKI yang hari ini dilantik menjadi ujung tombak untuk menyinergikan kekuatan internal dalam mewujudkan transformasi tersebut, termasuk menghadapi kampanye negatif kelapa sawit dan berbagai tantangan lainnya.
“Harapan saya kepada jajaran pengurus yang baru agar lebih memperkokoh peran GAPKI dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan pada tahun 2024 serta membantu penyelesaian pekerjaan rumah, seperti peningkatan produktivitas, kampanye negatif, gangguan usaha dan konflik, hilirisasi, maupun hambatan akses pasar di negara tujuan ekspor,” pinta Wapres.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan GAPKI, dengan lebih dari 16 juta hektare kebun kelapa sawit yang dikelolanya merupakan organisasi kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan demikian, kemajuan dan kemunduran industri kelapa sawit nasional ditentukan oleh kinerja GAPKI. Syahrul pun menaruh harapan besar, agar pengurus GAPKI yang baru akan mampu mengejar target 1.000 hektare program peremajaan sawit rakyat.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 138)