Catat, Petani Papua Siap Usir LSM Pengganggu Sawit

JAYAPURA, SAWIT INDONESIA – Petani sawit di Provinsi mengecam aksi dan kampanye negatif yang ditujukan kepada kelapa sawit. Kampanye tersebut sangat merugikan karena cenderung tendensius dan melakukan klaim sepihak.

“Kami dari Papua, membantah semua tudingan negatif tentang sawit. Jika tidak ada kebun sawit,  entah bagaimanalah jadinya  kami. Mesti dicatat,  sawit adalah penyelamat ekonomi petani di Papua. Saat ini, kami  berupaya meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang perkebunan,” ujar Pdt Albert Yoku, petani sawit.

Ia meminta peranan petani sawit di Papua harus mendapatkan perhatian serius dan sentuhan program pemerintah di bidang sawit. Karena itu, petani sawit Papua harus dikawal untuk berbenah menjadi petani sawit yang menerapkan GAP (good agriculture practices).

“Hadirnya kepengurusan baru DPW APKASINDO Papua akan dapat mendampingi petani untuk peningkatan kesejahteraan dan produktivitas sawit rakyat serta mempererat kemitraan dengan korporasi,” ujar Albert saat dilantik menjadi Ketua DPW APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia).

Pelantikan kepengurusan DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)  Papua yang dipimpin Pdt Albert Yoku dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP APKASINDO yang diwakili oleh Sekjen DPP APKASINDO, Rino Afrino, ST, MM, di Jayapura, Kamis (4 Desember 2020), acara pengukuhan ini dilanjutkan pada hari Jumat, 5 Desember, dengan materi acara Penguatan kelembagaan dan Teknis Agronomi. Hadir dalam acara ini yaitu Elsye Penina Rumbekwan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan Sumber Daya Manusia, Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara, S.IP (Dewan Pembina/KSP), Dr. Tri Chandra (Dewan Pakar/Stafsus Wapres) dan Tim sekretariat dari DPP APKASINDO.

Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr (c) Ir Gulat Manurung, MP.,C.APO,  mengatakan  Papua adalah contoh nyata petani sawit swadaya yang sangat militan dengan segala keterbatasannya. Untuk itu, pemerintah melalui Ditjen Perkebunan harus meningkatkan curahan perhatiannya melalui program PSR, sarana prasarana, dan hilirisasi, Dirjen Perkebunan harus benar-benar menjadi “jenderal” untuk Petani Sawit. Semua gotong royong, bahu membahu untuk mencapai harapan Ketua APKASINDO Papua tadi.

“Petani sawit Papua adalah salah satu garda terdepan sebagai ikon petani sawit berkelanjutan, dan harus dipersiapkan sejak dini untuk penerapan praktik budidaya agronomis terbaik,” jelasnya.

Kelapa sawit adalah pemersatu masyarakat Indonesia, karena Kelapa Sawit hadir dari Sabang sampai Merauke dan usaha perkebunan yang paling banyak melibatkan masyarakat, dan penyumbang Devisa negara terbesar. Untuk itu, petani sawit harus menjadi garda terdepan untuk menjaga dan melawan semakin gencarnya kampanye negatif Sawit Indonesia,” ujar Gulat saat memberikan kata sambutan  penutupan acara Pengukuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani Sawit Papua, yang disampaikan secara virtual.

Ia mengatakan kampanye negatif sawit murni politik dagang. Akhir-akhir ini banyak  LSM menyerang kebijakan pemerintah berkaitan biodiesel. Sesungguhnya program biodiesel menjaga stabilitas harga TBS Petani.

“Orang yang menjelek-jelekkan sawit, lalu ingin biodiesel disetop akan berimbas kelimpahan CPO di pasar internasional. Dampaknya harga CPO akan jatuh yang berdampak tragis bagi harga TBS petani. Untuk itu, petani sawit di 134 DPD APKASINDO Kab/Kota dari 22 Provinsi seluruh Indonesia, harus menjadi garda terdepan melawan kampanye negatif sawit,” tegasnya.

Gulat menyatakan petani jangan berdiam diri untuk menjaga sawit Indonesia. Kita dukung pungutan ekspor untuk program biodiesel, Peremajaan Sawit Rakyat, sarana prasarana, dan peningkatan SDM Petani.

“Jika ada yang mengatakan bahwa dana pungutan ekspor tidak bermanfaat bagi petani, maka saya pastikan orang  itu bukan Petani. Karena hanya petani  sawit yang merasakan manfaat dana pungutan yang dikelola BPDPKS,” ujar Gulat.

Albert menyebutkan dirinya sebagai Ketua Apkasindo Papua dan tokoh Masyarakat sepakat pernyataan tersebut. Bahwa  petani anggota Apkasindo merupakan mitra strategis pemerintah.

“Apkasindo  bukan LSM yang sering menyerang kebijakan pemerintah. Jika ada LSM menjelek-jelekkan sawit, kami akan usir dari  Bumi Papua”, tegas Albert.

Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Papua, seperti ustad, pastur, pendeta dan pemuka agama lainnya untuk saling sepakat mendukung sawit yang menghidupi masyarakat Papua, ini adalah salah satu wujud kami melayani masyarakat. Harapannya, kehadiran sawit dapat mempercepat ketertinggalan ekonomi dan kesejahteraan masyakat Papua terkhusus di 8 Kabupaten perwakilan DPD APKASINDO di Papua seperti Kabupaten Nabire, Merauke, Kerom, Timika, Jayapura.

“Berkaitan kampanye iklim di Papua oleh NGO baru-baru ini. Kami jawab masyarakat Papua tidak “makan iklim”. Tetapi butuh penghasilan dari berkebun sawit untuk menyekolahkan anak-anak, biaya kesehatan, transportasi dan biaya hidup sehari-hari lainnya,” ujarnya.

“Jadi kami berhak mengelola alam di Papua untuk kesejahteraan anak cucu kami. Salah satunya berkebun sawit. Kami butuh lingkungan dan akan menjaganya dengan cara masyarakat petani Papua,” ujar Albert.

Dikatakan Albert, pungutan ekspor yang dikelola oleh BPDPKS sangat bermanfaat bagi petani sawit termasuk di  Papua melalui program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat), SDM dan sarana prasarana. Setiap tahun anak-anak kami mendapat beasiswa dan dikuliahkan dari dana tersebut, dan anak-anak kami tersebut akan kembali ke Papua untuk membangun petani sawit dengan SDM cukup. “Untuk apa diributkan kalau manfaatnya sangat dirasakan khususnya kami petani Papua,” jelasnya.

Tugas utama APKASINDO di Papua adalah memberikan perhatian serius kepada petani sawit terutama pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan petani baik masalah agronomi maupun lahan. Serta memberikan pencerahan  untuk program-program Pemerintah, seperti PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) dan Hilirisasi TBS Petani. Sawit di kala pandemi Covid-19 ibarat mutiara. Saat ini Kami fokus meraih program strategis BPDPKS yang sudah diprogramkan. Ini kesempatan kami untuk maju dan setara dibidang sawit.

“Titik berat kami petani di Papua yaitu mengejar dana PSR sebanyak-banyaknya. Kedua, pembibitan kelapa sawit. Ketiga, penguatan kelembagaan petani. Kehadiran APKASINDO dapat menjadi jawaban  target tadi,” jelasnya.

Kendati demikian, ia ingin terciptanya sinergi antara perusahaan dengan petani yang lebih baik. Di Papua, total luas lahan perusahaan sekitar sekitar 500 ribu hektare. Sementara itu, luas perkebunan milik petani baru 22 ribu hektare. Meskipun hanya 22 ribu hektar, namun keterlibatan masyarakat sebagai petani sangat tinggi, dan inilah mata pencaharian kami.

“Untuk mencapai harapan kami ini, APKASINDO Papua berharap perhatian Korporasi Sawit, Kepala Dinas Perkebunan, BPDPKS dan Dirjen Perkebunan. Langkah ini membuat kami cepat setara sebagaimana cita-cita Ketua Umum DPP Apkasindo,” harapnya.

Elsye Penina Rumbekwan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, mengatakan  upaya mempercepat ketertinggalan ekonomi dapat  dilakukan melalui sektor pertanian dan perkebunan. Sektor kelapa sawit menjadi andalan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua dan menuju kemandirian pangan.

“Sektor andalan masyarakat Papua khususnya petani adalah perkebunan. Tidak dapat dipungkiri sektor perkebunan sawit dibuka luas di Papua sangat berhubungan dengan percepatan pengentasan kemiskinan. Perkebunan sawit menghasilkan devisa dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan perkebunan  kelapa sawit rakyat  di Papua harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya.

Elsye menyebutkan tugas ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah  melainkan juga ada peranan petani yang tergabung dalam APKASINDO. “Harapan kami,  APKASINDO  dapat menggerakkan program PSR supaya dapat memberikan dampak positif bagi petani  Papua,” paparnya.

9 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like