Pemerintah Komitmen Melawan Diskriminasi Sawit

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pemerintah menghadapi hambatan dagang dan diskriminasi yang dialami kelapa sawit di negara-negara Uni Eropa. Untuk itu, berbagai lobi dan pembelaan di forum internasional aktif dijalankan supaya kelapa sawit mendapatkan perlakuan adil.

“Indonesia telah menjadi eksportir sawit terbesar di dunia. Kontribusinya mencapai 54 persen,” ujar Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan RI, dalam diskusi webinar bertemakan “Sustainable Palm Oil For Better Future yang diselenggarakan Sekolah Vokasi IPB, Sabtu (5 Desember 2020).

Ia mengatakan kelapa sawit telah menjadi komoditas strategis bagi perekonomian Indonesia. Dari Januari sampai Oktober 2020, kontribusi nilai ekspor sawit mencapai US$ 21,79 miliar atau 12,1% dari total ekspor non migas.

Namun demikian, perdagangan sawit terganjal perlakuan diskriminasi di sejumlah negara tujuan ekspor terutama Eropa. Jerry menegaskan negara Eropa menerapkan diskriminasi kepada produk sawit melalui serangkaian kebijakan dan kampanye negatif. Masuknya produk sawit ke Eropa dinilai dapat mengganggu produk-produk pertanian di negara tersebut. Mengingat, sawit tinggi produktivitasnya dan lebih efisien daripada minyak nabati produksi Eropa.

“Eropa khawatir masuknya sawit dapat merusak pasaran dan permintaan terhadap produk petaninya. Padahal, negara-negara Eropa dikenal menjunjung tinggi  pasar bebas dan keterbukaan. Justru perlakuan berbeda diberikan kepada sawit melalui pembatasan dan berupaya menutup aksesnya,” jelas Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.

“Di WTO, saya mewakili pemerintah telah mengajukan pertanyaan kepada Eropa berkaitan diskriminasi sawit. Secara faktual, Eropa tidak dapat mempertanggungjawabkan tuduhan mereka. Berbicara kelestarian hutan, hutan Indonesia lebih luas dari Eropa yang sekitar 20 persen dari wilayahnya,” jelasnya.

Jerry mengatakan pemerintah menggandeng pemangku kepentingan untuk melawan kampanye negatif sawit. “Kami melibatkan pelaku usaha dan asosiasi karena memahami kondisi riil. Jika kampanye negatif bisa berkurang, kontribusi sawit bagi ekspor bisa lebih besar lagi. Data terakhir, neraca perdagangan sampai Oktober surplus 17,07 miliar dollar. Capaian ini tidak terlepas dari peranan sawit,” ungkapnya.

Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI, mengatakan di kala pandemi kelapa sawit memberikan berkah dan menjadi tulang punggung perekonomian. Industri sawit dari segi operasional tidak berdampak karena ketatnya protokol kesehatan. Pasar ekspor di kuartal kedua dan ketiga sempat terganggu karena dampak pandemic di negara tujuan ekspor. Akibat pandemic, banyak negara menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas dan lockdown.

“Di kuartal keempat mulai ada perbaikan di negara tujuan. Walaupun volume ekspor kontraksi dari tahun lalu tapi value lebih besar. Jadi sudah terkomprensasi,” jelasnya.

Menurut Joko, pihaknya mendukung ketegasan pemerintah untuk melawan kampanye negatif sawit. Eropa terus mencari celah kelemahan sawit seperti membandingkan emisi karbon sebelum hutan dibangun. Cara ini tidak fair karena emisi karbon minyak nabati lain tanpa  perhitungan seperti ini.

 

“Perkebunan sawit sekarang sangat concern terhadap aspek keberlanjutan (sustainability). Lebih bagus penerapannya dibandingkan minyak nabati lain. Lihat saja, kebun kedelai dan bunga matahari tidak menjalankan nilai konservasi tinggi dan nilai karbon tinggi. Boikot sawit bukan solusi karena lebih merugikan. Solusinya adalah sustainable palm oil. Ini harus digaungkan,” tegasnya.

Ir. Gulat ME Manurung, MP, CAPO, Ketua Umum DPP APKASINDO, mengatakan petani sawit menghadapi imbas kampanye negatif seperti tuduhan berada di kawasan hutan. Yang harus dipahami bahwa petani sawit itu sebagai aset negara dan bukan untuk disengsarakan. Terbitnya UU Cipta Kerja diharapkan memberikan perhatian dan perlindungan bagi para petani. Akan tetapi, produk turunan UU Cipta Kerja (saat ini sedang proses RPP) perlu diawasi dari penumpang gelap yang berupaya mematikan petani sawit, dengan membuat pasal mematikan ‘pagar tinggi’ yang mustahil bisa dilompat Petani.

Perhatian lain asosiasi mengenai kewajiban ISPO bagi petani. Menurutnya, persyaratan ISPO ada pada prosedur tahapan PSR dan ini memang sudah didesain oleh Ditjenbun dan BPDPKS. Jadi kebun Petani yang ikut PSR 500 ribu hektar akan selamatlah dengan ‘pagar tinggi’ ISPO, apalagi BPDPKS memback up biaya sertifikasinya. Yang menjadi persoalan berat adalah terkait nasib petani yang tidak ikut PSR, yang luasnya mencapai 6,307 juta hektare.

“Banyak kendala dihadapi petani swadaya (non PSR) terutama legalitas lahan dan pencatatan aktivitas dari persiapan lahan sampai umur saat ini. Untuk legalitas lahan mungkin sangat terbantu dengan UUCK, namun perjuangan belum selesai. Sebab yang sangat menentukan dipembahasan RPP, karena aroma campur tangan pembenci sawit, sangat kontras terasa” jelasnya.

Gulat mengatakan mereka berupaya menjebak petani sawit (pasal mematikan) yang terlanjur berkebun dan terjebak dalam kawasan hutan. “Ini tugas kita 21 juta masyarakat yang tergantung dengan ekonomi sawit supaya sama-sama mengawal RPP dari UUCK tersebut.”

Gulat menjelaskan bahwa persoalan inilah yang membuat keterlibatan petani dalam sertifikat ISPO sejak tahun 2015 sangat rendah (baru 0,18%). Saat masih Permentan ISPO 2015 memang belum wajib ISPO. Lain cerita di Perpres ISPO yang terbit tahun ini di mana petani diwajibkan mengurus sertifikasi ISPO dan tahun 2025 wajib harus sudah bersertifikasi ISPO 6,78 juta hektar kebun sawit Petani, mungkin kah ? Sementara korporasi sawit saja sudah 9 tahun yang lalu diwajibkan ISPO  masih pada kisaran 40% yang berhasil meraihnya. Lantas siapa yang bertanggungjawab?

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Dr Yanto Santosa mengatakan tuduhan deforestasi sawit karena ada perbedaan definisi antara Indonesia dengan Eropa. Dari kajian Komisi Eropa tahun 2013, total deforestasi lahan yang terjadi yakni mencapai 239 juta hektare dengan rincian 58 juta hektare oleh sektor peternakan, 13 juta hektare pembukaan lahan kedelai, dan 8 juta hektare pembukaan lahan jagung. Sementara itu, industri sawit hanya menyumbang 2,5 persen atau sekitar 6 juta hektare dari total deforestasi global.

Tidak hanya itu, Yanto juga menjelaskan bahwa pembukaan lahan sawit berasal dari lahan terbuka, semak belukar, semak rawa, perkebunan karet, dan lain-lain. Dari segi pengurangan emisi GRK, biofuel berbasis sawit mampu menandingi batas yang telah ditetapkan Uni Eropa, baik dalam kebijakan RED I yang sebesar 35 persen maupun RED II yang sebesar 65 persen.

Jadi, kampanye yang ada selama ini hanya modus politik dagang. Andai saja Sawit bisa tumbuh dan berproduksi di Eropa, pasti lain ceritanya.

Related posts

You May Also Like