JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Bursa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) saat ini masih belum jelas kapan dirilisnya oleh pemerintah. Justru, saat ini pemerintah terlebih dulu secara resmi meluncurkan bursa karbon.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha menilai, hal tersebut merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah untuk membuat bursa CPO di Indonesia.
“Sampai saat ini, saya belum melihat keseriusan pemerintah untuk membangun bursa sawit,” ujarnya saat dihubungi Sawit Indonesia, Rabu (28/9/2023) malam.
Dia mengatakan, terus mundurnya peluncuran bursa CPO lantaran para pedagang sawit tidak merasa teryakinkan oleh pemerintah. Seharusnya, bursa sawit harus dijamin oleh lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas moneter seperti Bank Indonesia atau pun Otoritas Jasa Keuangan.
“Aman dan nyaman dalam arti harga beli lebih rendah, harga jual lebih tinggi, dan risiko perdagangan rendah,” terangnya.
Tantangan lainnya terkait peluncuran bursa CPO Indonesia, menurut Eugenia adalah dari dari pihak-pihak yang tidak ingin ada perdagangan CPO di Indonesia. Saat ini, pusat perdagangan CPO sudah ada di bursa Malaysia dan Belanda.
“Selain itu, bursa sawit yang ada sekarang tentu akan menentang habis-habisaan bursa sawit Indonesia, karena berarti mereka akan kehilangan pekerjaannya tersebut,” jelas dia.
Maka dari itu, Eugenia berpandangan perilisan bursa CPO akan lebih sulit dibandingkan bursa karbon yang pada Selasa (26/9/2023) resmi diluncurkan Presiden Jokowi.
Menurutnya, bursa karbon merupakan barang baru yang tentunya minim hambatan.
“Sementara karbon adalah barang baru yang diperdagangkan. Kita lihat ke depan, apakah perdagangan karbon ramai,” ucap Eugenia.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah tidak berani lagi untuk berjanji kapan bursa crude palm oil (CPO) akan rilis. Sebab, pihaknya saat ini tengah mengutamakan kehati-hatian.
“Kapan aturan CPO itu selesai? saya takut dan sudah nggak berani lagi berjanji kapan (bisa dirilis), karena saya janji Juni (ternyata) lewat, Juli lewat, karena kami ingin sesuai dengan perintah Pak Menteri terakhir ‘tolong sangat hati-hati’, bukan berarti berhenti tapi sangat hati-hati,” kata Didid dalam Konferensi Pers Bappebti di Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Didid menuturkan pihaknya menargetkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur tentang bursa CPO akan selesai pada Agustus 2023 ini. Meskipun pihaknya tetap mengedepankan kehati-hatian, akan tetapi dia memastikan saat ini pihaknya terus berupaya agar bursa CPO bisa rilis secepatnya.
“Kalau ditanya kapan, tentu ya harusnya sih Agustus ini Permendag-nya selesai, karena Agustus ini kan masih 28 hari lagi, dan mudah-mudahan ini selesai,” ujar Didid.
Penulis: Indra Gunawan