Presiden Jokowi ingin petani dapat berpartisipasi lebih terhadap perekonomian. Untuk itu, dilahirkan program kepada petani sawit seperti dana peremajaan dan sertifikasi lahan.
Di hadapan 300 petani sawit se-Indonesia, Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI memaparkan program dan capaian pemerintah di sektor perekonomian. Dalam presentasi berjudul Indonesia Maju Sawit Indonesia Berdaulat, Bermartabat, dan Berkelanjutan, Luhut menjelaskan kondisi terkini perekonomian Indonesia, pencapaian dan arah pembangunan Indonesia, serta kontribusi sawit bagi Sustainable Development Goals Indonesia.
“Pemerintah selalu melindungi petani kecil seperti sawit. Bagi pengusaha besar, kalian harus turut kontribusi kepada koperasi-koperasi petani kecil. Presiden (Jokowi) ingin keseimbangan berjalan. Jadi jangan berpikir uang saja akan tetapi lingkungan dilupakan,” ujarnya.
Luhut meminta petani sawit berbangga hati karena punya kontribusi terhadap perekonomian. Hingga sekarang, petani bagian dari tulang punggung berjalannya ekonomi. “Sawit ini memberikan kontribusi besar kepada ekonomi dan punya peranan penting terhadap Indonesia. Kalian ini pahlawan bangsa,” tegas Luhut disambut tepuk tangan petani.
Data menunjukkan industri sawit menyerap 5,5 juta orang pekerja langsung dan 12 juta orang pekerja tidak langsung. Sehingga total penyerapan seluruh tenaga kerja adalah 17,5 juta orang. “Oleh karena itu, peran sektor sawit terhadap pengentasan kemiskinan sangat besar. Perkebunan sawit berpengaruh signifikan menekan angka kemiskinan di Indonesia,” ujar Luhut.
Luhut menuturkan sekarang ini kelapa sawit memegang peranan yang sangat penting dan menjadi super strategis industri di Indonesia. Lantaran telah menjadi super strategis, pemerintah kata Luhut akan terus menata industri kelapa sawit ini biar sawit Indonesia benar-benar berdaulat, bermartabat dan berkelanjutan.
“Terkait urusan keluar, supaya diplomasi kita offensive. Karena pertahanan terbaik itu adalah menyerang,” katanya.
Ada tiga strategi diplomasi yang dilakukan pemerintah yaitu peningkatan hubungan kerjasama ekonomi antar negara, mempromosikan langkah pemerintah berkaitan sustainable development, dan retaliasi sebagai opsi terakhir.
Dalam forum internasional, Luhut menekankan negara lain tidak boleh mengintervensi kedaulatan Indonesia. “Kalian bicara orang utan, tapi kita bicara orangutan yang miskin. Indonesia sudah punya areal konservasi orang utan, kadang orang suka ngarang bicara orangutan di Indonesia. Begitu saya bicara kencang, mereka (Eropa) nurut. Kita ini negara besar, enggak boleh diatur-atur apalagi didikte orang,” tegas lulusan terbaik Akademi Militer Nasional angkatan 1970.
Luhut menerangkan perluasan lahan perkebunan sawit lebih kecil dari minyak nabati lain sepeti soyabean dan sunflower. Tetapi, Uni Eropa selalu ribut soal ekspansi. Lalu, dibuatlah kewajiban sertifikat lingkungan untuk sawit. Kebijakan serupa tidak dijalankan kepada minyak nabati lain.“Saya katakan kalian tidak adil, ini sering saya bilang,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah Indonesia akan menerapkan diplomasi perdagangan yang offensive dengan mengedepankan dialog dan lobi, terutama menjelaskan langkah pemerintah untuk mendorong prinsip sustainability sawit.