JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pertemuan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dengan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin membuat lega Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, CIMA dan Sekjen DPP APKASINDO, Dr. Rino Afrino. Pertemuan yang berlangsung satu jam lebih ini membahas 10 resolusi hasil Pertemuan Nasional Petani Sawit Indonesia, di Jakarta, Kamis (7 Desember 2023)
Pada Jumat siang (08/12/2023), audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) juga melaporkan berbagai kendala dalam upaya hilirisasi industri sawit, termasuk belum terealisasinya pembangunan pabrik mini minyak kelapa sawit.
Hadir bersama Ketua Umum Apkasindo, Sekretaris Jenderal Rino Arino, Dewan Pakar T. Rusli Ahmad, Ketua Bidang Komunikasi DPP APKASINDO Qayuum Amri, Pengurus DPP Mutiara, serta perwakilan Apkasindo Jambi (Kasriwandi), Sulawesi Tengah (Razak), Papua Barat (Dorteous Paiki), Riau (Jhoni), Kalimantan Selatan (Amin Nugroho), dan Sumatera Utara (Nasarudin).
Sekretaris DPW Papua Barat, Dorteus Paiki, menceritakan gagalnya pembangunan pabrik sawit di Manokwari, Papua Barat, akibat regulasi Permentan dalam Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 62/2023 mengenai Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Tetapi, beleid tersebut meminta petani untuk penuhi 13 persyaratan. Satu persyaratan tambahan adalah memiliki modal 30% dari nilai investasi.”Petani swadaya seperti dari mana harus mencari modal sebesar itu. Kok tega-teganya mengubah aturan tanpa memikirkan usaha yang sudah dilakukan petani,” keluh Paiki.
Sebelumnya pada Juli lalu, Wapres RI telah berkunjung ke perkebunan sawit petani di Kampung Wasige, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Saat dialog dengan petani setempat, Wapres Ma’ruf Amin sangat setuju apabila pabrik sawit petani segera dibangun supaya petani memperoleh pendapatan lagi.
“Saya perintahkan percepat pembangunan pabrik sawit petani. Karena pabrik sawit Medco terbakar. Percepat ini darurat,” kata Wapres saat itu. Namun setelah enam bulan pasca kunjungan, tak ada pabrik sawit petani yang dapat dibangun akibat regulasi Kementan RI.
Seusai pertemuan dengan APKASINDO, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan bahwa hambatan pabrik sawit ini akibat aturan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI.
“Sampai saat ini tidak bisa, karena ada hambatan- hambatan, [adapun] salah satu hambatan itu ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Langkah selanjutnya, Wapres akan memanggil Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan, termasuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang menghimpun dana- dana sawit guna membahas persoalan tersebut, serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.
“Karena dana-dana sawit itu sekarang sudah cukup besar, lebih dari 100 triliun rupiah, banyak digunakan oleh [program B35] Biodiesel yang pada akhirnya mengalir kepada pengusaha-pengusaha sawit besar, sementara para petani sawit menengah dan kecil ini ingin mendirikan pabrik mini belum bisa,” urainya.
Lebih jauh, Jubir mencontohkan bahwa akibat petani sawit belum dapat membangun pabrik mini minyak kelapa sawit sendiri, para petani sawit di Pegunungan Arfak, Papua Barat, merugi sekitar 30 miliar rupiah per tahun.
“Daerah Pegunungan Arfak di Papua Barat itu sangat jauh, tidak bisa sawitnya dijual, sehingga tidak bisa dipanen dan kerugian setahun itu bisa mencapai 30 miliar rupiah, uang [hilang] percuma dari para petani sawit,” tutur Jubir.
“Ini saya kira sangat mengenaskan, tadi ada perwakilan dari Papua Barat yang bilang bahwa kami lapar karena kami tidak bisa menjual dan memproduksi [minyak] sawit melalui pabrik mini,” imbuhnya.
“Ada satu cita-cita yang diinginkan oleh Presiden dan Wapres, bagaimana agar para petani sawit itu bisa punya pabrik sawit sendiri dan itu sifatnya afirmatif,” pungkas Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi.