JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kalangan akademisi dari bidang Hukum Lingkungan dan Gambut meminta pemerintah untuk mengkajiulang kebijakan restorasi gambut di kawasan budidaya. Pasalnya, belum tentu masyarakat dan perusahaan mau kebun dan HTI-nya yang berada di atas lahan gambut untuk direstorasi.
Prof Dr Daud Silalahi, Pakar Hukum Lingkungan dari Universitas Padjajaran (Unpad) menyebutkan restorasi yang dipaksakan terhadap kawasan budidaya berpotensi menciptakan masalah baru. Pasalnya, masyarakat maupun perusahaan yang lahannya masuk kategori restorasi akan resisten karena sudah ada aktivitas ekonomi di kawasan itu.
Sebaiknya pemerintah, kata Daud, dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi sebelum diputuskan menjalankan restorasi gambut pada areal budidaya.
“Di kawasan gambut yang berada dalam pengelolaan perkebunan sawit dan HTI telah mengaplikasikan teknologi seperti water management. Restorasi seharusnya dapat dialihkan kepada kawasan lain,” ujarnya.
Basuki Sumawinata, Ahli Gambut Institut Pertanian Bogor (IPB) mengungkapkan apabila restorasi gambut dipahami sebagai pengembalian awal laham menjadi hutan rawa gambut dapat dipastikan bakal membawa masalah baru. Penyebabnya, rantai pasokan bahan baku dan kapasitas terpasang pada industri hilir akan terganggu.
Masalah yang akan terjadi tidak saja urusan ekologi, kata Basuki, melainkan berdampak luas kepada masalah sosial dan ekonomi. “Karena itu, pemahaman restorasi yang dimaksud pemerintah harus jelas agar tidak memicu berbagai persoalan baru,”jelasnya.
Basuki menambahkan konsesi milik korporasi bukanlah hutan rawa gambut ‘perawan’. Tetapi, izin konsesi yang diberikan pemerintah kepada korporasi untuk mengubah areal hutan menjadi lahan HTI ataupun perkebunan sawit kebanyakan lahan terdegradasi dan tidak masuk dalam klasifikasi hutan alam.
Penerapan restorasi, dikatakan Daud Silalahi, sejatinya mempertimbangkan tata ruang dan peruntukkan kawasan serta pemanfaatan teknologi pada kegiatan ekonomi yang sudah berjalan. (Qayuum Amri)