JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Keputusan Parlemen Perancis yang menetapkan penghapusan usulan pajak impor tambahan sawit membawa angin segar bagi produsen CPO seperti Indonesia dan Malaysia. Keputusan ini memperkuat keputusan Senat yang sebelumnya tidak mendukung poin tambahan pajak impor masuk dalam teks draft RUU Biodiversity Prancis.
Dalam keputusan di tingkat parlemen pada 20 Juli 2016 bahwa penghapusan in melewati pembahasan intensif dan pemungutan suara di Senat dan Parlemen. Keputusan tersebut sekaligus menandai tahapan formal final disetujuinya teks draft RUU Biodiversity secara keseluruhan.
“Ini kabar baik bagi Indonesia. Pemerintah selama ini telah mengambil kebijakan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan (The Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit Indonesia diproduksi secara ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap deforestasi dan perubahan iklim,” tegas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.
Selanjutnya setelah enam bulan penerapan Undang-Undang Biodiversity pada 1 Januari 2017, Pemerintah Prancis akan menyusun kebijakan fiskal yang lebih sederhana dan lebih harmonis. Kebijakan dibuat bersifat non diskriminatif, mencakup seluruh jenis minyak nabati yang beredar di Prancis.
Lebih lanjut Enggartiasto menyebutkan Perancis menjamin bahwa kebijakan tersebut akan mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan.
Walaupun, impor minyak sawit oleh Perancis di bawah 100 ribu ton tetapi usulan pajak tambahan impor ini punya tendensi negatif kepada kelapa sawit. Pasalnya, sejumlah senator yang menggalang usulan ini berpendapat kelapa sawit menjadi penyebab kerusakan ekosistem di Indonesia, tanpa didasari bukti ilmiah yang kuat.
Derom Bangun, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia, mengatalan usulan pajak tambahan impor ini bersifat diskriminatif karena diterapkan hanya kepada sawit bukannya produk minyak nabati lain. Dampak buruknya adalah minyak sawit sulit bersaing dengan minyak bunga matahari, kanola, dan minyak nabati lainnya.
Efek negatif lain, kata Derom, peraturan pajak yang tidak berkeadilan ini bisa menyebar ke negara lain sehingga memperlakukan sawit dengan tidak adil pula.
Ditegaskan Mendag, Pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti keputusan Pemerintah Perancis dengan sosialisasi dan diseminasi, khususnya tentang capaian positif produk sawit Indonesia yang selama ini dikelola secara berkelanjutan dan memperhatikan perlindungan lingkungan.
Kampanye positif tentang produk sawit Indonesia juga akan terus dilakukan secara masif. “Kita harus menghapus stigma negatif dan mengubah persepsi buruk masyarakat global terhadap minyak sawit Indonesia,” papar Mendag.
Lobi Indonesia dengan Pemerintah Perancis dimulai ketika Thomas Lembong menjabat Mendag serta dukungan pihak-pihak terkait, baik di dalam negeri maupun di Prancis (Kedutaan Besar RI di Paris). Serangkaian pertemuan dilakukan langsung dengan otoritas Prancis.