“Pendekatan pelatihan ini merupakan jawaban atas pertanyaan sebagian kalangan yang menyangsikan kemanfaatan e-learning KLHK. Semoga beberapa desa yang saat ini jaringan internet belum maksimal, ke depannya dapat mengikuti pelatihan secara e learning,” jelas Siti Nurbaya.
Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pImpinan dan Jajaran BNPB, TNI, POLRI dan seluruh instansi pusat/nasional dan para Gubernur dan Bupati/Walikota atas sinergi positif dan cukup produktif selama ini dalam pengendalian dan penanggulangan karhutla yang terjadi di wilayah Indonesia yang kita cintai.
“Kita berharap pelatihan ini dapat memberikan manfaat langsung dalam pengendalian karhutla, serta dapat terjadi difusi di tengah masyarakat, berkembang atau tersebarkan hasil-hasilnya kepada anggota masyarakat di sekitar kita,” pungkas Siti Nurbaya.
Helmi Basalamah, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KLHK, dalam laporannya menyampaikan kegiatan pelatihan ini dilaksankan selama lima hari mulai dari 20-24 September 2021. Hal ini setara dengan dua puluh enam jam pelajaran yang terbagi dua lima belas jam teori dan sebelas jam dilaksanakan praktik lapangan.
Helmi mengharapkan setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu meningkatakan pengetahuan, keterampilan sikap dalam upaya pengendalian karhutla secara utuh, memiliki kapasitas sebagai sumberdaya manusia pendamping dalam aspek hukum, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada desa-desa asal peserta.
“Pelatihan merupakan program berkesinambungan sejak 2020 kerjasama KLHK dengan BNPB dalam rangka meningkatkan kapasitas Masyarakat Peduli Api Berkesadaran Hukum. Pada bulan Agustus 2020 telah dilaksanakan pelatihan pada 12 desa dengan peserta 248 orang di enam provinsi, dan pada 2021 ini, pelatihan akan dilaksanakan di 28 desa dengan metode disesuaikan dengan ketersediaan jaringan internet,” jelas Helmi.
Helmi menjelaskan sebanyak dua belas desa akan melaksanakan pelatihan secara blanded learning dimana teori akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan learning manajemen system KLHK, dan praktik lapangan akan dilakukan secara langsung. Sedangkan sisa desa rawan karhutla yang tidak terjangkau internet sebanyak enam belas desa akan dilaksanakan pembelajaran secara klasikal.