NUSA DUA, SAWIT INDONESIA – Masifnya kampanye negatif terhadap industri sawit berdampak kepada daya saing minyak sawit di pasar global. Jika tak segera ditindak tegas kampanye negatif berpotensi mengganggu kondisi ekonomi nasional.
berkaitan dengan kampanye negatif ini pemerintah menyebutkan siap menindak tegas LSM yang menganggu stabilitas ekonomi nasional. Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengatakan kalau ada tindakan LSM yang sampai menganggu stabilitas ekonomi kita siap untuk mengusirnya. Kampanye LSM biasanya mengatakan bahwa industri sawit sebagai perusak lingkungan dan mengganggu kesehatan.
“Kita tidak butuh orang asing untuk mengajari indonesia soal lingkungan, selain itu industri sawit merupakan industri yang berkontribusi besar terhadap ekonomi negara,” tambah Luhut jelas Luhut pada konferensi pers IPOC 2015 (26/10) di Bali.
Luhut mengatakan Indonesia tidak mau didikte oleh NGO karena punya kedaulatan sendiri. “Jangan mereka (NGO) urus monyet saja. Tapi urus juga monyet berkepala hitam ini (red-manusia). Kami ingin berikan masa depan baik untuk anak cucu kita,” ujar Luhut.
Industri sawit dijelaskan Luhut merupakan industri yang strategis karena mampu menyerap 21 juta tenaga kerja dan menghasilkan revenue mencapai US$ 25 milliar.Meski demikian Luhut menjelaskan bahwa praktik perkebunan sawit juga harus menerapkan prinsip berkelanjutan demi kebertahanan ekpnpmi Indonesia mendatang.
“Pemerintah akan memberikan perhatian yang besar terhadap industri sawit dalam menjalankan prinsip berkelanjutannya, meski jangan sampai didikte juga. Kita harus melindugi industri sawit,” kata Luhut.
Dalam kesempatan yang sama Luhut juga menyebutkan bahwa pemerintah akan menyusun rencana untuk membangun perkebunan sawit di daerah perbatasan indonesia yang mampu berfungsi sebagai safety belt.
“Kita lihat perbatasan Kalimantan Utara uiasnya 1100 km misalnya, nanti daerah mana yang bisa jadi sawit tapi tidak semua karena ada hutan yang memang untuk konservasi,” tambah Luhut.
Meski demikian, Luhut menjelaskan bahwa rencana perkebunan perbatasan ini akan difokuskan kepada perusahaan menengah kecil hingga petani. Sebab menurutnya program ini merupakan salah satu upaya pemerintah guna membantu pemerataan ekonomi di perbatasan.
