Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2023 terus berkomitmen mengantisipasi ancaman karhutla di Indonesia agar tidak menimbulkan dampak lingkungan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat dan negara.
Menteri LHK Siti Nurbaya saat konferensi pers di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat, mengatakan pemerintah telah mengadakan Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla 2023 untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya karhutla.
“Tahun 2023 ini, Indonesia mungkin akan mengalami anomali iklim curah hujan menipis dan bisa jadi lebih panas,” ujar Siti Nurbaya.
Siti Nurbaya menambahkan curah hujan yang menipis itu bisa berpotensi menyebabkan karhutla di Indonesia, sehingga sinergi antar lembaga dan kementerian penting dilakukan untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Indonesia saat ini sudah mempunyai instrumen khusus untuk mencegah karhutla secara permanen, yaitu pemantauan titik api, patroli, evaluasi lapangan secara terus menerus, tata kelola gambut, penegakan hukum, hingga mengajak masyarakat untuk memahami tentang upaya menjaga hutan dan lahan.
Dalam Rakorsus Penanggulangan Karhutla Kalimantan Tengah, Riau, dan Kalimantan Barat telah menyampaikan laporannya tentang implementasi pengendalian karhutla di wilayahnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut meminta daerah-daerah itu untuk terus menjaga dan mempertahankan instrumen pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Kementerian LHK mencatat ada 66 titik kebakaran dengan luas 459 hektare yang terjadi pada 11 provinsi di Indonesia terhitung sejak 1-19 Januari 2023.
Pada 2022, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 204 ribu hektare. Jumlah itu menurun dibandingkan dengan pada 2021, sebanyak 358 ribu hektare.
Mahfud MD berharap upaya antisipasi dan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mampu mengurangi angka titik api dan ancaman bahaya karhutla yang berada di wilayah perbatasan negara agar kabut asapnya tidak menyeberang ke negara tetangga.
Hadir dalam Rakorsus Penanggulangan Karhutla yang dipimpin oleh Menkopolhukam meliputi Menteri LHK, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala BRIN, Kepala BRGM, Wakapolri, Wakil Menteri LHK, Staf Ahli Wasus dan LH TNI, Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri, Kepala BP2SDM Kementerian Pertanian, Staf Ahli Administrasi Negara MenpanRB, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Gubernur, Pangdam/Danrem, dan Kapolda Provinsi Riau, Kalbar, dan Kalteng. Hadir pula secara online Gubernur, Pangdam/Danrem, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kalaksa BPBD Provinsi rawan karhutla.
Sumber: sipongi.menlhk.go.id