JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Menko Polhukam Mahfud MD meminta semua pihak terkait untuk meningkatkan kewaspadaan atas potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2023. Hal ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) dilaksanakan secara daring dan luring dari Jakarta, Jumat (20/01/2023).
Pada rapat khusus yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengendalian karhutla tahun 2022, serta dalam rangka persiapan antisipasi menghadapi karhutla tahun 2023. Rapat dihadiri oleh Menteri LHK, Wakil Menteri LHK, Wakil Kepala Polri, Perwakilan Panglima TNI, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala BRGM, serta Kepala Daerah dari tiga Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Riau, dan Kalimantan Tengah dan para Pangdam/Danrem serta Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan para pelaksana teknis lapangan BPBD, Kepala UPT Kementerian LHK, baik yang mengikuti secara langsung di Jakarta, maupun secara daring di provinsi masing-masing.
Dalam agenda Rakorsus kali ini kembali ditegaskan agar semua pihak secara intensif, kontinyu dan konsisten melakukan upaya pengendalian karhutla, salah satunya karena tahun 2023 menurut prediksi BMKG iklim akan lebih kering dari tahun 2022.
“Dari prediksi BMKG terdapat potensi terjadinya El Nino setelah 3 tahun terakhir 2020, 2021, 2022 terjadi La Nina. Sehingga diperkirakan akan terjadi peningkatan potensi karhutla seperti yang terjadi di tahun 2019,” ujar Menko Mahfud MD.
Untuk itu Menko Polhukan meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat bersinergi saling membantu guna mempersiapkan sebaik-baiknya, baik dari kelengkapan sarana prasarana, anggaran, peraturan dan hal-hal terkait lainnya guna antisipasi peningkatan potensi karhutla.
“Segera selesaikan hambatan dan kendala yang dapat mengganggu jalannya penanggulangan karhutla, jangan biarkan hal-hal teknis menghambat kinerja kita,” tegasnya.
Sejalan dengan itu Menteri LHK Siti Nurbaya juga mengungkapkan jika berdasarkan data pemantauan hotspot tahun 2023 jumlah hotspot dari tanggal 1-19 Januari 2023 itu ada 31 titik. Angkanya ini disebutnya naik 29% dari periode yang sama pada tahun lalu. “Oleh karena itu Pak Menko menegaskan untuk kita berhati hati karena ini datanya mengkonfirmasi catatan dari BMKG bahwa di tahun 2023 ini kita akan mengalami anomali iklim, dimana curah hujannya menipis yang bisa jadi lebih panas di Bulan Mei dan Juni nanti,” ujarnya.
Untuk itu Menteri Siti menegaskan bahwa operasi pencegahan karhutla sudah dimulai di awal bulan Maret ini. “Mungkin pada akhir Februari atau awal Maret ini kita akan sudah mulai operasi modifikasi cuaca. Karena Pak Presiden biasanya akan pesan jangan sampai hari lebaran ada asap,” ucap Menteri Siti.
Kepala BMKG Dwikorita pun menjelaskan bahwa berdasarkan perkiraan yang dibuat lembaganya musim kemarau yang meningkatkan potensi Karhutla perlu diwaspadai di Bulan Februari untuk wilayah Riau, sebagian Jambi, dan sebagian Sumatera Utara, meskipun pada saat yang sama dapat terjadi hujan lebat di wilayah lainnya.
“Kewaspadaan yang pertama perlu dilakukan di bulan Februari dimana meskipun sebagai besar wilayah Indonesia masih mengalami hujan, tetapi di wilayah Riau, sebagai Jambi, dan sebagian Sumatera Utara memasuki kemarau,” ujarnya.
Musim kemarau tersebut diungkapkan sesuai dengan prediksi yang pernah disampaikan BMKG pada Bulan Oktober tahun lalu bahwa kondisi La Nina makin melemah dan masuk ke netral. Namun kondisi netral ini sangat dekat hampir berimpit dengan kondisi El Nino lemah.
Kondisi potensi peningkatan karhutla ini juga perlu diantisipasi lebih tinggi karena pada tahun 2023 ini Indonesia menjadi Ketua ASEAN dan memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN dan KTT terkait yang direncanakan pada bulan Mei dan September yang diperkirakan merupakan puncak musim kemarau tahun 2023. Indonesia juga akan mememasuki masa pra pemilu yang membutuhkan kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat menggangu kestabilan kamtibnas termasuk dari peningkatan karhutla di daerah.
Pada kesempatan ini Menteri LHK juga menyampaikan kabar gembira mengenai tenaga honorer anggota Manggala Agni setelah diterbitkannya Peraturan MenPAN RB No. 54 tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Manggala Agni dan Peraturan MenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
Sumber: menlhk.go.id