• Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Facebook Twitter Instagram
Saturday, 30 September 2023
Trending
  • Regulasi Pabrik Sawit Rakyat Wajibkan 30% Modal Kerja, Petani Banten: Pemerintah Jangan Lepas Tangan
  • Sime Darby Plantation dan Godrej Agrovet Sepakati Pengembangan Benih Sawit, Tahap Pertama Dikirim 1,3 Juta Kecambah
  • Harga TBS Kaltim Periode 16-30 September Turun Menjadi Rp2.198,63 per kg
  • Nilai Ekspor Sawit Turun 22,3% Menjadi US$17,52 Miliar
  • Siap Diuji Bappebti, BBJ Ajukan Permohonan Sebagai Penyelenggara Bursa CPO
  • Pengendalian Inflasi Pangan Menjaga Stabilitas Inflasi di Daerah
  • India Cetak Rekor, Impor 10 Juta Ton Sawit Tahun Ini
  • Peranan Literasi Semakin Optimal Untuk Pertanian dan Peternakan
Facebook Instagram Twitter YouTube
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Subscribe
  • Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Home » Kebijakan Pelarangan Gambut Timbulkan Keresahan
Berita Terbaru

Kebijakan Pelarangan Gambut Timbulkan Keresahan

By RedaksiNovember 18, 20152 Mins Read
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email
Share
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang melarang pembukaan lahan baru untuk gambut dan pencabutan izin usaha menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kalangan dunia usaha. Dengan kebijakan ini, pemerintah dinilai tidak memberikan solusi dalam penanganan masalah kebakaran lahan.

Ricky Avenzora, Ketua Program Studi Pascasarjana Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan Fakultas Kehutanan IPB, mengatakan pemerintah terutama di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebaiknya menjaga statement yang dibuatnya supaya tidak menimbulkan keresahan. Semestinya kebijakan yang dihasilkan memberikan solusi bukannya menciptakan ketidakpastian berinvestasi.

Baca juga :   GAPKI Minta Regulasi Sawit Tidak Tumpang-Tindih

 “Selama ini pemerintah tidak belajar. Misal isu moratorium sering gagal. Dari janji satu miliar yang diberikan baru terealisasi 30 juta dolar itupun susah mendapatkannya,” tegas Ricky ketika ditemui dalam dalam diskusi publik “Memperlakukan Lahan Gambut Dengan Benar”, Rabu (18/11). 

Dia meminta pemerintah punya sikap satu suara dalam menangani masalah gambut. Bukannya mengakomodir kepentingan LSM yang berkepentingan dengan isu kebakaran ini. 

“Saat ini, Indonesia menempati posisi sebagai produsen  sawit nomor satu di dunia. Untuk membangun reputasi sulitnya bukan main semenjak 2006. Tapi kalau terus ditekan dengan kampanye hitam dan direspon pemerintah. Ini berarti membahayakan posisi sawit Indonesia di pasar global,” kata Ricky yang juga pengamat kehutanan ini. 

Baca juga :   Regulasi Pabrik Sawit Rakyat Wajibkan 30% Modal Kerja, Petani Banten: Pemerintah Jangan Lepas Tangan

Dia pun mengkritik langkah pemerintah yang akan menjadikan lahan gambut yang sudah terbakar untuk kemudian dijadikan open acces. Apabila ada  tanah gambut ada yang terbakar di lokasi milik perusahaan semestinya tetap diberikan ke perusahaan supaya kembali dirawat.  

“Pemerintah harusnya membuat situasi kondusif bukan memperumit, karena pada ujungnya pemerintah pasti tidak punya dana untuk memperbaiki hal masalah perawatan lahan yang sudah terbakar,” tegasnya.  

Baca juga :   Perpres ISPO Bakal Diganti, GAPKI Angkat Suara

Ricky berharap, pemerintah dalam menyusun kebijakan tidak kemudian melahirkan masalah-masalah baru. “Jangan kita buat satu masalah baru, misalnya izin perusahaan dibekukan itu akan menjadi masalah baru bagi pihak yang terkena PHK. Jangan pula timbulkan peluang kesalahan baru. Contoh cabut izin HGU kemudian justru dialihkan ke perusahaan alin. Terkesan seperti ambil semua aset perusahaan (ASAP) jangan sampai terjadi. Ini sama saja dengan kampanye hitam,” pungkasnya.  

Sumber foto : www.riau.go.id

kelapa sawit sawit
Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Telegram

Related Posts

Regulasi Pabrik Sawit Rakyat Wajibkan 30% Modal Kerja, Petani Banten: Pemerintah Jangan Lepas Tangan

6 hours ago Berita Terbaru

Sime Darby Plantation dan Godrej Agrovet Sepakati Pengembangan Benih Sawit, Tahap Pertama Dikirim 1,3 Juta Kecambah

9 hours ago Berita Terbaru

Harga TBS Kaltim Periode 16-30 September Turun Menjadi Rp2.198,63 per kg

19 hours ago Berita Terbaru

Nilai Ekspor Sawit Turun 22,3% Menjadi US$17,52 Miliar

21 hours ago Berita Terbaru

Siap Diuji Bappebti, BBJ Ajukan Permohonan Sebagai Penyelenggara Bursa CPO

21 hours ago Berita Terbaru

Pengendalian Inflasi Pangan Menjaga Stabilitas Inflasi di Daerah

21 hours ago Berita Terbaru

India Cetak Rekor, Impor 10 Juta Ton Sawit Tahun Ini

22 hours ago Berita Terbaru

Peranan Literasi Semakin Optimal Untuk Pertanian dan Peternakan

22 hours ago Berita Terbaru

CPOPC Unite Against Negative Campaign on Palm Oil

23 hours ago Berita Terbaru
Edisi Terbaru

Cover Majalah Sawit Indonesia Edisi 143

Edisi Terbaru 2 weeks ago1 Min Read
Event

Advokasi Sawit Dan Peluncuran Buku Mitos Vs Fakta Sawit

Event 2 months ago2 Mins Read
Latest Post

Regulasi Pabrik Sawit Rakyat Wajibkan 30% Modal Kerja, Petani Banten: Pemerintah Jangan Lepas Tangan

6 hours ago

Sime Darby Plantation dan Godrej Agrovet Sepakati Pengembangan Benih Sawit, Tahap Pertama Dikirim 1,3 Juta Kecambah

9 hours ago

Harga TBS Kaltim Periode 16-30 September Turun Menjadi Rp2.198,63 per kg

19 hours ago

Nilai Ekspor Sawit Turun 22,3% Menjadi US$17,52 Miliar

21 hours ago

Siap Diuji Bappebti, BBJ Ajukan Permohonan Sebagai Penyelenggara Bursa CPO

21 hours ago
WhatsApp Telegram Facebook Instagram Twitter
© 2023 Development by Majalah Sawit Indonesia Development Tim.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.