JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan program mandatori biodiesel campuran 30% atau B30 berjalan Januari 2020. Campuran biodiesel ditingkatkan dari B20 menjadi B30. Harapan ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin sore (12 Agustus 2019).
“Kita ingin lebih cepat karena B20 mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak kita,” kata Presiden Jokowi dalam situs setkab.go.id.
Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B20 ini, lanjut Presiden, kita bisa menghemat kurang lebih 5,5 miliar dollar AS per tahun. Angka yang dinilainya gede banget, disamping dan yang tidak kalah pentingnya penerapan B20 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar, yang kita harapkan menimbulkan terhadap 17 juta petani, pekebun dan pekerja yang ada di kelapa sawit.
Menurut Presiden, tekanan terhadap kelapa sawit kita betul-betul perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga benar-benar kita memiliki sebuah bargaining position yang baik, baik terhadap Uni Eropa maupun negara-negara lain yang mencoba untuk membuat bargaining position kita lemah.
Terkait kabar bahwa CPO ini juga bisa dibuat avtur, Presiden Jokowi minta agar hal ini ditekuni lagi lebih dalam, sehingga kalau bisa mengurangi impor avtur sehingga defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan kita akan semakin baik.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan akan mencek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 ini, termasuk nanti kalau meloncat ke B30.
“Saya enggak tahu apakah saya akan gunakan BPKP atau bisa saja saya akan gunakan Price Waterhouse (Price Waterhouse Coopers, red) dan lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan,” ucap Presiden seraya menekankan, bahwa kita harus sadar semuanya bahwa kita pada kondisi CPO kita tertekan oleh permintaan dunia sehingga semuanya harus komitmen yang sama, punya keinginan yang sama bahwa pasar domestik bisa mengatasi problem yang ada.
Presiden juga meminta laporan nanti dari Pertamina terkait dengan pemanfaatan CPO melalui cold processing untuk memproduksi green diesel, green gasoline di kilang-kilang minyak milik PT Pertamina.
“Saya kira kita tahu selain di Pertamina di pabrik-pabrik kelapa sawit juga perlu didorong untuk membangun stand-alone green fuel. Ini penting, semua untuk mempercepat perkembangan industri green refinery kita,” ucap Presiden seraya menggarisbawahi bahwa setelah B20 maka akan menuju ke B30 di Januari 2020.
Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritimn Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri ESDM Ignasiun Jonan, Mentan Amran Sulaiman, Mendag Enggartiato Lukita, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menperin Airlangga Hartarto, dan Kepala BKM Thomas Lembong.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, dari hasil laporan Menteri ESDM dan Menko Perekonomian serta direksi Pertamina, ternyata penggunaan Biodiesel 20 (B20) menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan karena hampir 97% sudah termanfaatkan secara baik.
“Maka Bapak Presiden memutuskan mulai 1 Oktober untuk persiapan biodiesel 30 (B30), 1 Oktober tahun 2019 ini dan nanti akan efektif dijalankan pada bulan Januari tahun 2020,” kata Seskab kepada wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8) sore.
Menurut Seskab, Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa untuk B100, 3 tahun dari tahun 2018 seharusnya bisa dijalankan. Ditambahkan Seskab, beberapa poin yang ada dari hasil laporan direktur Pertamina kepada Presiden ternyata avtur yang selama ini dipermasalahkan, sejak bulan Mei tahun 2019, 100% sudah bisa dipenuhi dari dalam negeri, dari Pertamina sehingga tidak ada impor.