• Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Facebook Twitter Instagram
Kamis, 2 Februari 2023
Trending
  • DLHK Riau Minta Perusahaan Siaga Karhutla
  • Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Sebagai Bentuk Komitmen Provinsi Sumatera Barat
  • Ibu Negara dan Oase-KIM Dukung Penguatan Pangan Nasional
  • GAPKI Bermanfaat Untuk Semua
  • Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT 2022 Lebihi Target
  • Akibat Banjir Panen TBS Tertunda
  • Gunakan BSF, Korindo Fasilitasi Pengolahan Limbah Organik Pertama di Indonesia
  • Era Baru BBN, Indonesia Siap Implementasikan B35
Facebook Instagram Twitter YouTube
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Subscribe
  • Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Home » Indef: Ada Kepentingan Apa Dibalik Moratorium?
Berita Terbaru

Indef: Ada Kepentingan Apa Dibalik Moratorium?

By RedaksiApril 16, 20162 Mins Read
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email
Share
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penghentian sementara (moratorium) penerbitan izin pengelolaan lahan kelapa sawit. Kebijakan ini dinilai akan berdampak negatif kepada perekonomian nasional.

Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti Indef menyebutkan, moratorium berdampak ekspor minyak sawit mentah (CPO) nasional menurun hingga 10%. “Perkiraan, ekpor CPO-nya akan menurun segitu, ini yang menjadi katakutan. Mengingat, persolannya juga sudah lama dan menjadi tarik-menarik dengan pemerintah,” jelas Bhima saat dihubungi Sawit Indonesia di Jakarta, Jumat (15/4).

Dia justru mempertanyakan motif pemerintah mengeluarkan regulasi moratorium yang seakan industri sawit sebagai sebab tunggal kerusakan lingkungan di Indonesial. Padahal, industri ini juga berkontribusi dalam aspek ekonomi, sosial dn lingkungan.

Baca juga :   Petrokimia Gresik, Menerima Penghargaan dari Persatuan Insinyur Indonesia

“Belum tentu sawit menyebabkan kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan. Maka lebih baik ditelaah dulu aturannya, ini kepentingannya apa, tujuannya apa dan kontra produktif atau tidak. Itu yang harus dilakukan,” ucapnya.

Tak hanya itu, dia menilai ada pihak yang mendorong kebijakan ini sehingga menguntungkan negara-negara Eropa sebagai penghasil minyak nabati lain, selain sawit.

“Ada kepentingan dagang juga, kalau moratorium dijalankan pasar sawit nasional di dunia akan berkurang dan mencari minyak nabati alternatif di Eropa,” pungkasnya.

Baca juga :   Kinerja Satpam Lindungi Aset Negara

Lebih lanjut, menurutnya petani plasma juga menelan kerugian besar lantaran lahan yang telah lama ditanami sawit dihentikan izin pengelolaannya.

Untuk itu, dia mengharapkan asosiasi kelapa sawit di tanah air melakukan komunikasi intens dengan pemerintah, serta mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi akibat aturan tersebut. “Lebih baik diteliti dan dipertimbangkan secara matang, kalau memaksakan aturan berpotensi pendapatan negara makin kecil,” tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk menerbitkan regulasi moratorium kelapa sawit pada Kamis kemaren. Tujuannya agar perusahaan kelapa sawit menjaga kelestarian alam karena Indonesia adalah negara yang diharapkan banyak dunia.

Baca juga :   BGA Group dan BKSDA Bekerjasama Dalam Pelepasliaran Owa Kalimantan

“Jangan sampai terjadi lagi konsensi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya, tidak usah,” kata Jokowi. (Ferrika Lukmana)

Related posts:

  1. Pasar Murah Wilmar Prioritaskan Masyarakat Bawah
  2. Sebelum Setop Pembelian CPO, Sinarmas Agro Gunakan Pendekatan Dialog
  3. Kebijakan Pelarangan Gambut Timbulkan Keresahan
  4. Inilah 9 Prinsip Sustainable Palm Oil Kesepakatan Indonesia dan Malaysia
kelapa sawit sawit
Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Telegram

Related Posts

DLHK Riau Minta Perusahaan Siaga Karhutla

40 menit ago Berita Terbaru

Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Sebagai Bentuk Komitmen Provinsi Sumatera Barat

2 jam ago Berita Terbaru

Ibu Negara dan Oase-KIM Dukung Penguatan Pangan Nasional

3 jam ago Berita Terbaru

Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT 2022 Lebihi Target

5 jam ago Berita Terbaru

Akibat Banjir Panen TBS Tertunda

6 jam ago Berita Terbaru

Gunakan BSF, Korindo Fasilitasi Pengolahan Limbah Organik Pertama di Indonesia

6 jam ago Berita Terbaru

Era Baru BBN, Indonesia Siap Implementasikan B35

7 jam ago Berita Terbaru

Gaikindo: Bahan Bakar B35 Sebaiknya Sesuai Standar Emisi Euro 4

7 jam ago Berita Terbaru

BGA Group dan BKSDA Bekerjasama Dalam Pelepasliaran Owa Kalimantan

20 jam ago Berita Terbaru
Edisi Terbaru
Edisi Terbaru

Cover Majalah Sawit Indonesia, Edisi 135

Redaksi SI3 hari ago1 Min Read
Event
Event

Talkshow Sawit Indonesia Award 2022

Redaksi2 bulan ago1 Min Read
Latest Post

DLHK Riau Minta Perusahaan Siaga Karhutla

40 menit ago

Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Sebagai Bentuk Komitmen Provinsi Sumatera Barat

2 jam ago

Ibu Negara dan Oase-KIM Dukung Penguatan Pangan Nasional

3 jam ago

GAPKI Bermanfaat Untuk Semua

4 jam ago

Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT 2022 Lebihi Target

5 jam ago
WhatsApp Telegram Facebook Instagram Twitter
© 2023 Development by Majalah Sawit Indonesia Development Tim.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Go to mobile version