JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penghentian sementara (moratorium) penerbitan izin pengelolaan lahan kelapa sawit. Kebijakan ini dinilai akan berdampak negatif kepada perekonomian nasional.
Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti Indef menyebutkan, moratorium berdampak ekspor minyak sawit mentah (CPO) nasional menurun hingga 10%. “Perkiraan, ekpor CPO-nya akan menurun segitu, ini yang menjadi katakutan. Mengingat, persolannya juga sudah lama dan menjadi tarik-menarik dengan pemerintah,” jelas Bhima saat dihubungi Sawit Indonesia di Jakarta, Jumat (15/4).
Dia justru mempertanyakan motif pemerintah mengeluarkan regulasi moratorium yang seakan industri sawit sebagai sebab tunggal kerusakan lingkungan di Indonesial. Padahal, industri ini juga berkontribusi dalam aspek ekonomi, sosial dn lingkungan.
“Belum tentu sawit menyebabkan kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan. Maka lebih baik ditelaah dulu aturannya, ini kepentingannya apa, tujuannya apa dan kontra produktif atau tidak. Itu yang harus dilakukan,” ucapnya.
Tak hanya itu, dia menilai ada pihak yang mendorong kebijakan ini sehingga menguntungkan negara-negara Eropa sebagai penghasil minyak nabati lain, selain sawit.
“Ada kepentingan dagang juga, kalau moratorium dijalankan pasar sawit nasional di dunia akan berkurang dan mencari minyak nabati alternatif di Eropa,” pungkasnya.
Lebih lanjut, menurutnya petani plasma juga menelan kerugian besar lantaran lahan yang telah lama ditanami sawit dihentikan izin pengelolaannya.
Untuk itu, dia mengharapkan asosiasi kelapa sawit di tanah air melakukan komunikasi intens dengan pemerintah, serta mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi akibat aturan tersebut. “Lebih baik diteliti dan dipertimbangkan secara matang, kalau memaksakan aturan berpotensi pendapatan negara makin kecil,” tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk menerbitkan regulasi moratorium kelapa sawit pada Kamis kemaren. Tujuannya agar perusahaan kelapa sawit menjaga kelestarian alam karena Indonesia adalah negara yang diharapkan banyak dunia.
“Jangan sampai terjadi lagi konsensi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya, tidak usah,” kata Jokowi. (Ferrika Lukmana)