• Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Facebook Twitter Instagram
Minggu, 29 Januari 2023
Trending
  • Erick Thohir: Pabrik Minyak Makan Merah Sejahterakan Petani Sawit
  • Pererat Kerja Sama dan Percepat Penyelesaian Perundingan FTA Indonesia-EAEU
  • KPPU Periksa Dua Saksi Dari Pihak Terlapor Dalam Sidang Migornas
  • Perkuat Mekanisasi Pertanian
  • Sesuai Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011,Pemerintah Wajib Lindungi Hak Atas Tanah dari Klaim Kawasan Hutan
  • Pacu Produksi Tanaman Pangan 2023
  • Stok Pupuk Bersubsidi Aman di Aceh
  • BRI Berdayakan Para Pelaku UMKM Tersebut Agar Mampu Untuk Terus Meningkatkan Produktivitas dan Kualitasnya
Facebook Instagram Twitter YouTube
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Subscribe
  • Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Home » DPR Minta Menteri Pertanian Tegas Larang IPOP
Berita Terbaru

DPR Minta Menteri Pertanian Tegas Larang IPOP

By RedaksiApril 12, 20162 Mins Read
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email
Share
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Komisi IV DPR berencana meminta penjelasan dari Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengenai rencana pembubaran Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP).

“DPR telah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri pertanian. Direncanakan pada Kamis besok (14/4) kami minta penjelasan dari Mentan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron di Jakarta, Selasa (12/4).

Herman Khaeron menyebutkan jika banyak terjadi masalah dalam implementasi IPOP sebaiknya pemerintah melarang dan Kementerian Pertanian mengambil sikap tegas. “Kami akan back up itu. Concern (perhatian) kami adalah para petani yang jumlahnya lebih banyak,” ujarnya.

Baca juga :   Arab Saudi Merupakan Negara Tujuan Ekspor Produk Sawit dan Turunannya

Dijelaskan Herman bahwa standar yang diterapkan IPOP terlalu tinggi untuk dijalankan petani. Pasalnya kalau petani tidak menerapkan standar IPOP akan berakibat sulitnya menjual tandan buah segar (TBS). Ini disebabkan tata niaga kelapa sawit nasional dikuasai perusahaan-perusahaan yang ikut menandatangani komitmen tersebut.

Berkaitan dengan rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai penerapan IPOP berpotensi menjadi sarana kartel. “Kalau memang benar, IPOP sangat berbahaya. Pemerintah harus tegas melarang implementasi IPOP di Indonesia,” pinta Herman.

Baca juga :   Kabar Buruk, Harga TBS Sawit Jambi Turun Menjadi Rp 2.483,91/Kg Periode 27 Januari -2 Februari 2023

Dalam siaran persnya, Ibrahim Senen selaku tim legal IPOP menyebutkan tidak ada ketentuan IPOP yang melanggar aturan. Selain itu, IPOP bukan market leader yang mengontrol pasar, bukan penentu harga, tidak memonopoli pemasaran barang, dan tidak dalam posisi dominan menciptakan barrier perdagangan sawit.Kendati demikian, anggota IPOP dan sekretariat IPOP menghargai surat dari KPPU yang merekomendasikan langkah-langkah selanjutnya untuk mencegah IPOP menjadi kartel. (Qayuum Amri)

Baca juga :   Peremajaan Sawit di Riau, Gandeng 4 Bank

Related posts:

  1. Ini Alasan Pengusaha Uji Materi UU 32/2009 dan UU 41/1999
  2. Di Sumatera dan Kalimantan, Musim Mas Sebar 120 Ton Minyak Goreng Murah
  3. Pupuk Indonesia Bangun 3 Pabrik NPK
  4. Enny Sri Hartati Direktur Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF) Membangun Ekonomi Berbasis Kerakyatan
kelapa sawit sawit
Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Telegram

Related Posts

Erick Thohir: Pabrik Minyak Makan Merah Sejahterakan Petani Sawit

17 jam ago Berita Terbaru

Pererat Kerja Sama dan Percepat Penyelesaian Perundingan FTA Indonesia-EAEU

22 jam ago Berita Terbaru

KPPU Periksa Dua Saksi Dari Pihak Terlapor Dalam Sidang Migornas

2 hari ago Berita Terbaru

Perkuat Mekanisasi Pertanian

2 hari ago Berita Terbaru

Sesuai Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011,Pemerintah Wajib Lindungi Hak Atas Tanah dari Klaim Kawasan Hutan

2 hari ago Berita Terbaru

Pacu Produksi Tanaman Pangan 2023

2 hari ago Berita Terbaru

Stok Pupuk Bersubsidi Aman di Aceh

2 hari ago Berita Terbaru

BRI Berdayakan Para Pelaku UMKM Tersebut Agar Mampu Untuk Terus Meningkatkan Produktivitas dan Kualitasnya

2 hari ago Berita Terbaru

Kebijakan yang Berpihak kepada Petani, Meningkatkan Ekonomi

2 hari ago Berita Terbaru
Edisi Terbaru
Edisi Terbaru

Cover Majalah Sawit Indonesia, Edisi 134

Redaksi SI1 bulan ago1 Min Read
Event
Event

Talkshow Sawit Indonesia Award 2022

Redaksi1 bulan ago1 Min Read
Latest Post

Erick Thohir: Pabrik Minyak Makan Merah Sejahterakan Petani Sawit

17 jam ago

Pererat Kerja Sama dan Percepat Penyelesaian Perundingan FTA Indonesia-EAEU

22 jam ago

KPPU Periksa Dua Saksi Dari Pihak Terlapor Dalam Sidang Migornas

2 hari ago

Perkuat Mekanisasi Pertanian

2 hari ago

Sesuai Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011,Pemerintah Wajib Lindungi Hak Atas Tanah dari Klaim Kawasan Hutan

2 hari ago
WhatsApp Telegram Facebook Instagram Twitter
© 2023 Development by Majalah Sawit Indonesia Development Tim.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Go to mobile version