• Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Facebook Twitter Instagram
Tuesday, 6 June 2023
Trending
  • Pembelian TBS Petani Periode Satu Minggu Kedepan Naik Menjadi Rp 2.265,01/Kg  
  • ‘EU is no rating agency’: Indonesia, Malaysia hit out at deforestation rules’
  • KSP Melakukan Pemantauan Langsung Pengelolaan Tanggap Bencana karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat
  • Pertamina Secara Perdana Menyalurkan Biosolar 35% (B35)
  • Top Palm Oil Producers Lobby EU to Ease New Deforestation Rules
  • Wisel Tawarkan 4 Traktor John Deere Untuk Perkebunan Sawit
  • Mentan SYL Memastikan Perkembangan Varietas-Varitas Tanaman Unggul Terus Dilakukan dari Waktu ke Waktu
  • Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia
Facebook Instagram Twitter YouTube
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Subscribe
  • Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Home » Direktur PPKS: Kami Minta Maaf Atas Tuduhan Disbun Sumut Minta Ratusan Juta Rupiah Untuk Pengurusan ISPO
Berita Terbaru

Direktur PPKS: Kami Minta Maaf Atas Tuduhan Disbun Sumut Minta Ratusan Juta Rupiah Untuk Pengurusan ISPO

By RedaksiAugust 10, 20152 Mins Read
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email
Share
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email

JAKARTA, SAWITINDONESIA –  Hasril Siregar, Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) menyesalkan pernyataan Ketua Kelompok Peneliti Pengolahan Hasil dan Mutu PPKS, Donald Siahaan di media massa, pada pekan lalu. Hal ini berkaitan tudingan  Dinas Perkebunan (Disbun) di Sumatera Utara meminta duit ratusan juta rupiah dalam pengurusan kelas kebun sebagai syarat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Pak Donald khilaf dan kebablasan tanpa bukti itu, pak,” kata Hasril dalam pesan singkat kepada SAWIT INDONESIA.

Hasril menyatakan lembaganya tidak punya kapasitas mengeluarkan pernyataan seperti itu. Apalagi Pak Donald sebagai peneliti dan tanpa bukti pula. “Kami sudah menyampaikan permohonaan maaf kepada Disbun Sumatera Utara,” imbuhnya.

Baca juga :   Penyumbang Laba Bersih PTPN V Berasal dari Kelapa Sawit

Menurutnya, dirinya sebagai direktur tidak punya kapasitas mengenai tuduhan seperti itu. “Sebab, PPKS lebih berkaitan kepada masalah riset kelapa sawit dan soal teknis,” paparnya.

Sebelumnya di Harian Medan Bisnis, Donald Siahaan, menyebutkan perusahaan kelapa sawit mengeluhkan  adanya permintaan duit puluhan sampai ratusan juta rupiah dari dinas perkebunan provinsi, berkaitan pengurusan surat kelas kebun. Tidak tanggung-tanggung, Disbun meminta uang kepada perusahaan perkebunan itu mulai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Dan ini tanpa kwitansi.

Baca juga :   Mendag Kumpulkan Pengusaha Sawit Bahas Bursa CPO

“Mereka (Disbun Sumut-red) inilah yang buat masalah, sehingga membuat perusahaan perkebunan menjadi enggan mendaftarkan kebun mereka ke pemerintah. Inilah sebabnya kenapa pengurusan sertifikat ISPO itu berjalan lambat,” ungkapnya seperti dikutip Harian Medan Bisnis pada Kamis kemarin (06/08) .

Menurutnya, keluhan mengenai sertifikat ISPO sebenarnya adalah dari pihak perusahaan perkebunan itu sendiri. Ini disebabkan atas kelas kebun mereka. Karena sertifikat ISPO dikeluarkan sesuai kelas lahan tersebut, apakah kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. “Dan surat mengenai ketentuan kelas ini berasal dari Disbun Sumut sebagai penilai,” ujarnya.

Baca juga :   Diantara Bank Plat Merah Lain, BRI Paling Dekat dengan Petani Sawit

Herawati, Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Utara, sudah mengeluarkan bantahan mengenai tuduhan pungutan duit untuk pengurusan kelas kebun. Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) untuk perkebunan kelapa sawit adalah Dinas Perkebunan di masing-masing kabupaten/kota, kecuali kebun-kebun yang berada pada lintas kabupaten. Dan, itu hanya 45 kebun dari 450 kebun di Sumut.

“Hanya 10 persen saja sebagai kewenangan kita, dan saya menjamin tidak ada pengutipan untuk penentuan kelas kebun. Saya juga menjamin tidak ada oknum di Dinas Perkebunan Sumut yang berperilaku seperti itu,” ungkapnya di harian Medan Bisnis.

 

Sumber foto: rpn.co.id

kelapa sawit sawit
Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Telegram

Related Posts

Pembelian TBS Petani Periode Satu Minggu Kedepan Naik Menjadi Rp 2.265,01/Kg  

4 hours ago Berita Terbaru

‘EU is no rating agency’: Indonesia, Malaysia hit out at deforestation rules’

5 hours ago Berita Terbaru

KSP Melakukan Pemantauan Langsung Pengelolaan Tanggap Bencana karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat

6 hours ago Berita Terbaru

Pertamina Secara Perdana Menyalurkan Biosolar 35% (B35)

7 hours ago Berita Terbaru

Top Palm Oil Producers Lobby EU to Ease New Deforestation Rules

8 hours ago Berita Terbaru

Mentan SYL Memastikan Perkembangan Varietas-Varitas Tanaman Unggul Terus Dilakukan dari Waktu ke Waktu

10 hours ago Berita Terbaru

Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia

11 hours ago Berita Terbaru

Beban Ekspor CPO Turun Menjadi US$118/MT Periode 1-15 Juni 2023

14 hours ago Berita Terbaru

Mendag Kumpulkan Pengusaha Sawit Bahas Bursa CPO

22 hours ago Berita Terbaru
Edisi Terbaru

COVER MAJALAH SAWIT INDONESIA, EDISI 139

Edisi Terbaru 1 week ago1 Min Read
Event

Promosi Sawit Sehat Dan Lomba Kreasi Makanan Sehat UKMK Serta Masyarakat

Event 3 months ago1 Min Read
Latest Post

Pembelian TBS Petani Periode Satu Minggu Kedepan Naik Menjadi Rp 2.265,01/Kg  

4 hours ago

‘EU is no rating agency’: Indonesia, Malaysia hit out at deforestation rules’

5 hours ago

KSP Melakukan Pemantauan Langsung Pengelolaan Tanggap Bencana karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat

6 hours ago

Pertamina Secara Perdana Menyalurkan Biosolar 35% (B35)

7 hours ago

Top Palm Oil Producers Lobby EU to Ease New Deforestation Rules

8 hours ago
WhatsApp Telegram Facebook Instagram Twitter
© 2023 Development by Majalah Sawit Indonesia Development Tim.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.