Mengantisipasi puncak musim kemarau pada Agustus 2021, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bersama unit pelaksana teknis lingkup KLHK terkait di daerah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi karhutla yang dilaksanakan secara daring (12/7/21).
Basar Manullang, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mengharapkan agar dalam menghadapi musim kemarau tahun ini bisa dilakukan koordinasi menyeluruh agar bencana karhutla bisa diantisipasi dengan sinergi dari semua pihak.
“Saat ini kita mempunyai tantangan yang berlipat-lipat karena bersamaan dengan pandemi Covid-19 akan berpengaruh terhadap ketersediaan anggaran, namun hal ini kami harapkan tidak berpengaruh terhadap komitmen dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” ungkap Basar.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Laksmi Dhewanthi mengungkapkan Rapat Koordinasi Antisipasi Karhutla dan Puncak Musim Kemarau ini didasarkan pada prakiraan BMKG sekitar Juli-Agustus 2021 wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau.
“Jika kita melihat siklus fase karhutla, maka bulan ini, kita sudah masuk fase krisis sehingga kami berharap kita bisa mengatasi fase krisis ini sampai bulan Oktober dan seterusnya nanti”, harap Laksmi
Laksmi menjelaskan ada tiga kelompok besar solusi permanen dalam pengendalian karhutla yaitu analisis iklim dan langkah pencegahan dengan melakukan modifikasi cuaca; pengendalian operasional dengan membentuk posko lapangan, penegakan hukum, dan masyarakat peduli api; dan pengelolaan landscape dengan melakukan pengelolaan lahan gambut.
“Kita juga sedang berada pada puncak Covid-19 kedua dan akan menghadapi puncak kemarau pada bulan Juli-Agustus ini, sehingga kita tidak boleh lengah, tetap kokoh, dan tetap kuat,” ungkap laksmi.
Laksmi mengingatkan enam point arahan presiden merupakan point sangat penting yang tidak bisa kita tinggalkan dalam pengendalian karhutla yaitu memprioritaskan upaya pencegahan, melengkapi infrastruktur monitoring dan pengawasan, mencari solusi yang permanen agar korporasi dan masyarakat membuka lahan dengan tidak membakar, menata ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, jangan biarkan api membesar, harus tanggap dan jangan terlambat, serta melakukan penegakan hukum tanpa kompromi.
Laksmi mengungkapkan dalam pengendalian karhutla beberapa langkah sudah dilaksanakan seperti pelaksanaan patroli pencegahan (patroli mandiri dan patroli terpadu); pelaksanaan dukungan operasi udara (patroli, evaluasi dan pemadaman); pelaksanaan Operasi TMC di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Sumsel; pembentukan dan pemberdayaan MPA dan MPA – Paralegal; kampanye dan sosialisasi pengendalian karhutla; peningkatan kapasitas SDM; serta pemanfaatan anggaran Dana Desa dan DBH DR untuk pengendalian karhutla.
“Kita harus bersama untuk mengantisipasi dan merespon dengan baik black campaign yang dilakukan pihak-pihak tertentu terhadap kejadian karhutla khususnya di kawasan-kawasan hutan yang dikelola oleh negara,” jelas Laksmi.
Sebagai penutup Laksmi berpesan khusus untuk teman-teman di Papua agar bisa mengantisipasi karhutla yang potensial mengganggu pelaksanaan PON pada Oktober 2021. Serta teman-teman seluruhnya agar kita bersama bisa mencegah karhutla agar tidak terjadi double disaster, bencana asap karhutla dan pandemi Covid-19.
Hadir dalam acara Rapat Koordinasi Antisipasi Karhutla dan Puncak Musim Kemarau ini Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Tenaga Ahli Menteri Bidang Manajemen Landscape Fire, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion se-Indonesia, Kepala Balai PPIKHL se-Indonesia, Kepala Balai Besar/Balai KSDA se-Indonesia, Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional se-Indonesia, dan Kasubdit lingkup Direktorat Pengendalian Karhutla, serta Koordinator dan Kepala Daops Manggala Agni se-Indonesia.
Sumber: sipongi.menlhk.go.id