Pada tahun 2022, kinerja usaha sektor kehutanan tergolong baik. Hal ini diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal mewakili Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Misran, pada Refleksi Akhir Tahun 2022 KLHK yang berlangsung secara hybrid di Jakarta (29/12).
Berdasarkan 6 indikator kinerja, capaian usaha sektor pengelolaan hutan lestari di tahun ini masih tergolong baik. Indikator tersebut yaitu: penanaman; akses legal masyarakat; produksi kayu bulat; ekspor produk hasil hutan; PNBP Pemanfaatan; dan SAKIP.
Dijelaskan Misran, Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan hutan dengan target 403.000 Ha, terealisasi sebesar 591.761 Ha atau 146,84 % dari target. Sementara itu, Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat dengan target 15.000 Ha, terealisasi sebesar 16,797 atau 111,98 %. Serta, jumlah Produksi Kayu Bulat dengan target 55.00 Juta M3, terealisasi sebesar 54,66 Juta M3 atau 99,38 %
Selain itu, menurut Misran, Nilai Ekspor Produk Industri Hasil Hutan dengan target 9,75 Milyar USD terealisasi sebesar 14,00 Milyar USD atau 143,59 %. Nilai PNBP HUTAN dari Pemanfaatan Hutan dengan target 3,199 Triliun Rupiah, terealisasi sebesar 3,04 Triliun Rupiah atau 95,03 %. Dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target 81 Poin terealisasi sebesar 81,39 Poin atau 100,48 %.
“Kinerja pengelolaan hutan lestari sampai kuartal 4 tahun 2022 masih baik, namun diperlukan terobosan dan relaksasi kebijakan, salah satunya adalah terobosan percepatan penyelesaian dokumen lingkungan,” jelas Misran .
Sebagai langkah kedepan, untuk mendorong nilai ekspor agar terus meningkat, diperlukan perluasan pasar-pasar yang baru. Untuk itu, KLHK berupaya mendorong pengakuan yang lebih luas terhadap Sistem Nasional (Broader Market Recognition), serta membangun kluster usaha kehutanan terintegrasi hulu, hilir dan pasar, baik di kawasan ekonomi khusus maupun kawasan ekonomi potensial lainnya untuk peningkatan efisiensi dan daya saing produk hasil hutan.
Sumber: menlhk.go.id