Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy digadang-gadang dapat menyaingi Kluster sawit Lahad Datu di Malaysia. Akan menjadi kawasan industri sawit berbasis produk turunan dan oleokimia. Investor masih menunggu penyelesaian infrastruktur dan fasilitas pendukung lain.
24 Februari 2014, Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Timur, mengundang lebih dari 50 perusahaan kelapa sawit di Hotel Pullman, Jakarta. Agenda hari itu mengajak pebisnis sawit untuk berinvestasi di KIPI Maloy, salah satu proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Untuk menyakinkan peserta acara, Awang Faroek Ishak memutar video rekaman pidato Susilo Bambang Yoedhyono, Presiden RI, yang mendukung pembangunan KIPI Maloy ketika meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) beberapa proyek transportasi MP3EI di Balikpapan, Kalimantan Timur, dua tahun lalu.
Dalam presentasinya, Awang Faroek, menyebutkan pengembangan KIPI Maloy sebagai bagian dari implementasi Inpres No.1 Tahun 2010 yang telah menetapkan 2 kluster industri di Kalimantan Timur, yaitu Kluster Industri berbasiskan gas alam dan kondensat yang berada di Bontang, dan Kluster Industri berbasiskan Oleochemical di Maloy.
Khusus untuk Maloy, Presiden SBY telah memberikan persetujuan untuk menjadikan kawasan industri ini bersama Lubuk Tutung dan Batuta sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan pembagian Kawasan Industri Pelabuhan Maloy adalah industri berbasis Oleochemical, dan Kawasan Industri Lubuk Tutung dan Betutu dengan basisnya downstream batubara.
Dari target 1.000 hektare, pemerintah daerah setempat baru membebaskan lahan sekitar 579 hektare. Ke depan, pengembangan lahan kawasan industri Maloy ini diharapkan dapat diperluas sampai 5.000 hektare. Walaupun sudah mendapatkan dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah akan tetapi belum banyak perusahaan berminat investasi di Maloy.
“Infrastruktur seperti jalan raya yang menuju ke Maloy, sudah siap atau belum,? tanya salah seorang perwakilan perusahaan sawit yang datang dalam pertemuan tersebut.
Dalam masterplan KIPI Maloy, rencananya akan dibangun jaringan infrastruktur yaitu jalan raya dan kereta api. Pemerintah daerah setempat telah membuat MoU dengan dengan investor dari Uni Emirat Arab dan Russian Railways dari Rusia dalam pembangunan jaringan kereta api. Dengan pemodal dari Uni Emirat Arab, rel kereta api akan menghubungkan Bengalon-Muara Wahau yang bernilain investasi Rp 5 triliun atau US$ 5 miliar.
Kerjasama dengan Russian Railways untuk pembuatan rel kereta api sepanjang 160 km dari Kutai Barat sampai ke Balikpapan. Nilai investasinya sebesar US$ 1,8 miliar atau Rp 16 triliun. Kereta api diproyeksikan menjadi alat transportasi CPO, hasil perkebunan, dan batubara, yang akan dibawa ke KIPI Maloy.
Untuk pasokan listrik, PT Bakrie Power berancang-ancang mendirikan PLTU Mulut Tambang yang berkapasitas 2 x 100 Megawatt. Suplai listrik dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan di Maloy, Sangatta, dan Bengalon. Pelabuhan CPO yang akan dibangun di Maloy berkapasitas 5 juta-8 juta ton per tahun di lahan seluas 30 hektare.
“Kementerian Pekerjaan Umum sudah menyelesaikan pembangunan akses jalan raya ke Kawasan Maloy sepanjang 17 kilometer,” kata Awang Faroek.
Joefly Bahroeny, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menyambut baik ajakan Awang Faroek yang meminta perusahaan sawit untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Namun, dirinya meminta pemerintah daerah setempat untuk memberesi infrastruktur KIPI Maloy.
Menurutnya, keberadaan KIPI Maloy sangat dibutuhkan guna mengantisipasi semakin tingginya produksi minyak sawit dalam beberapa tahun mendatang. Tahun kemarin saja, produksi minyak sawit di Kalimantan Timur mencapai 855.950 ton. Luas lahan kelapa sawit yang telah tertanam di provinsi ini sudah seluas 1,09 juta hektare. Dari luas lahan tersebut, baru 697 ribu hektare termasuk lahan menghasilkan. Sisanya 386 ribu hektare merupakan lahan belum tertanam. “Ini berarti, potensi industri kelapa sawit tetaplah besar dalam beberapa tahun mendatang,” ujarnya.
Azmal Ridwan, Ketua GAPKI Cabang Kaltim, mengatakan sudah ada 18 perusahaan yang berminat untuk investasi di Maloy. Dari jumlah tersebut, beberapa perusahaan perkebunan dan ada pula pemain hilir sawit antara lain Astra Agro, Bima Palma, Grup Swakarsa, dan Rea Kaltim Plantations. KIPI Maloy membantu kegiatan ekspor produk kelapa sawit yang selama ini memanfaatkan pelabuhan Dumai dan Belawan. Mengingat, biaya yang harus dikeluarkan eksportir dapat mencapai Rp 250 ribu per ton.
“Maloy ini memang diarahkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, karena lintas lautnya sangatlah strategis,” ujar Azmal kepada SAWIT INDONESIA.
Azmal Ridwan sepakat sarana infrastruktur perlu disiapkan secepatnya supaya tidak muncul kekhawatiran terhadap masalah ini. Akses jalan raya yang sudah dibangun mencapai 17 kilometer yang akan terus berkembang supaya dari segala penjuru Kalimantan Timur lebih mudah masuk ke Maloy. “Sehingga butuh dukungan jalan raya, jalan tol, dan kereta api. Artinya, jangan sampai di dalam KIPI Maloy sudah bagus tetapi kurang didukung infrastruktur. Sebab jalan raya ini merupakan nafas,” tambah Azmal.
Masalah lain yang perlu diberesi pemerintah daerah setempat terkait status dan legalitas lahan yang dimiliki investor. Kendala inilah yang dihadapi Kementerian Perindustrian untuk memulai pembuatan tangki timbun. Aryan Wargadalam, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindstrian, dalam presentasinya menyebutkan beberapa hambatan yang ditemui seperti status legalitas tanah belum ada, tidak diperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), kesiapan land clearing dan pematangan lahan seluas 10 hektare seharusnya tahun 2013 tertunda menjadi tahun 2014.
Nantinya, kata Aryan, Kementerian Perindustrian melanjutkan pembahasan penganggaran pembangunan Tangki Timbun Curah Cair KIPI Maloy melalui Anggaran tahun 2015. Untuk itu, butuh dukungan data berupa proposal, sertifikat tanah, IMB dan dokumen perencanaan teknis selambatnya bulan Mei 2014.
Awang Faroek Ishak berjanji akan mempercepat proses sertifikasi lahan di KIPI Maloy dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dukungan lain adalah mempercepat masalah perijinan dalam waktu satu minggu bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di Maloy melalui dukungan unit kerja daerah.
Jika Maloy benar-benar terwujud, kata Azmal Ridwan, akan dirasakan efek multiganda dengan hadirnya industri hilir. Dirinya meminta minyak sawit tidak lagi dijual mentah melainkan dapat diolah lalu dijual dalam bentuk produk turunan.Sebab, jumlah produk turunan CPO yang dapat dikembangkan dapat mencapai lebih dari 900 produk. Selain itu, akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Joefly Bahroeny meminta peraturan daerah yang dibuat pemerintah provinsi tidak menciptakan biaya tinggi dan menghambat investasi. Dirinya berpendapat sebenarnya di awal pembuatan regulasi tidak berkeinginan menghambat tetapi setelah diimplementasikan menjadi sebuah hambatn. Oleh karena itu, aturan tersebut sebaiknya direvisi.
“GAPKI ingin menjadi partner pemerintah dan mendukung kebijakan gubernur serta kepala daerah. Makanya, kami siap mendukung program Maloy ini,” pungkas Joefly.
Beberapa waktu lalu, Ahmad Erani Yustika, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengkritisi lambatnya eksekusi proyek MP3EI seperti proyek infrastruktur. Padahal, tidak maksimalnya implementasi kebijakan ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, suksesi kepemimpinan pasca 2014 dapat mempercepat pelaksanaan MP3EI. (Qayuum Amri)