Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dan terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satunya yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang hadir sebagai inovasi untuk memangkas birokrasi sekaligus sebagai alat kendali untuk mendorong dunia usaha kehutanan menjadi efisien, tertib dan taat aturan.
SIPUHH berhasil meraih penghargaan TOP 5 Inovasi Pelayanan Publik berupa Outstanding Achievement of Public Service Innovation (OAPSI) Tahun 2022 untuk kategori khusus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, mewakili Menteri LHK, menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan kembali tiga arahan Presiden RI Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi. Pertama, Presiden berpesan agar birokrasi itu harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kedua, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas. Ketiga, birokrasi harus lincah dan cepat.
“Dalam rangka untuk mempercepat dampak, kami menyusun Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang meliputi Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, dan Digitalisasi Administrasi Pemerintah. Reformasi Birokrasi juga diarahkan untuk percepatan prioritas aktual Bapak Presiden yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi,” katanya.
Tahun ini, KemenPANRB kembali membuka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022 untuk kategori Umum dan Khusus. Kategori Khusus dalam KIPP Tahun 2022 merupakan ajang kompetisi yang diikuti oleh inovator-inovator yang telah meraih Top Inovasi Terpuji tahun-tahun sebelumnya. Sebagai Inovasi yang telah meraih Top Inovasi Terpuji Tahun 2017 (Top 40/2017), SIPUHH menjadi salah satu wakil inovasi kategori Khusus dari Kementerian LHK.
Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan sejak kehadirannya pada 1 Januari 2016, SIPUHH telah memfasilitasi seluruh pelaksana kegiatan pemanfaatan hasil hutan dari pemegang izin konsesi/pengelola hutan di hulu hingga pelaku usaha pengolahan hasil hutan di hilir. Dalam perkembangannya, SIPUHH telah menjadi bagian penting serta kebutuhan dalam bisnis proses pemanfaatan hasil hutan.
“SIPUHH telah menjadi urat nadi yang menjadi kunci berlangsungnya kegiatan bisnis usaha kehutanan sekaligus menjadi kunci penerimaan PNBP dari sektor kehutanan,” ujarnya.
Penganugerahan pelayanan publik ini merupakan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah memberikan upaya terbaiknya dalam mengelola birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu juga memberikan motivasi kepada instansi untuk selalu berbenah melakukan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Sumber: menlhk.go.id