Kalangan grower (produsen) pesimis dapat menerapkan RSPO Next. Standar baru ini dinilai tidak realistis dan terbilang sulit diterapkan. Akibatnya, produsen menjadi apatis dengan RSPO.
Dalam pertemuan tahunan RT-13, RSPO memperkenalkan skema baru RSPO Next. Standar ini hasil penyempurnaan prinsip dan kriteria RSPO sebelumnya untuk meningkatkan tata kelola sawit berkelanjutan.
Dalam kata sambutannya, Biswaranjan Sen, Co-Chairperson RSPO menyebutkan RSPO NEXT bagian dari peningkatan standar praktek berkelanjutan dalam industri sawit. RSPO NEXT inisiatif yang melibatkan kelompok kerja yang terdiri dari Processors dan Traders, Retailers, dan NGO.
“Upaya ini merupakan kebutuhan untuk peningkatan secara berkelanjutan dalam praktik perkebunan sawit kita. Hal ini membuktikan bahwa kami telah berkembang, meskipun jelas kami membutuhkan langkah lebih lanjut lagi. Dan satu-satunya cara adalah melalui membangun kerjasama antar rantai pasok,” jelas Sen.
RSPO NEXT terfokus kepada enam prinsip yaitu no deforestation, no peat land, no burning policy, transparansi, pengurangan emisi rumah kaca, dan pengakuan terhadap HAM. Edi Suhardi, Vice President RSPO mengungkapkan bahwa standar ini menyempurnakan Prinsip dan kriteria RSPO sebelumnya.
Dijelaskan Edi, dulu belum ada definisi mengenai no deforestation dan no peat land. Tanpa deforestasi merujuk kepada aspek stok karbo tinggi bukan hanya terpaku kepada status lahan. Misalkan di Indonesia punya areal dengan vegetasi dan penutupan lahan bagus dalam status Areal Penggunaan Lain (APL) boleh dikelola.
“Tapi dalam RSPO NEXT bahwa areal dengan stok karbon tinggi dilarang penggunaannya, kendati status lahan APL,” jelas Edi.
Semakin ketatnya standar di dalam RSPO NEXT diharapkan perusahaan perkebunan sawit skala besar akan mempunyai lahan bersertifikat RSPO minimal 60 persen dari total luas kepemilikan lahannya. “RSPO NEXT difokuskan kepada grup besar saja yang mampu berkomitmen dan investasi yang signifikan,” lanjut Edi.
Kalangan produsen menyambut pesimis penerapan standar RSPO NEXT. Seperti dikatakan Kelvin Tio, Managing Director Asian Agri, bahwa standar ini semakin tinggi bahkan sulit dalam penerapannya di lapangan.
“RSPO Next menurut saya tidak bisa dipakai untuk peningkatan suatu standar. Harus diingat bahwa perusahaan seperti kami bisa saja mengikuti standar yang lebih baik. Tetapi di Indonesia, sekitar 45 persen lahan dikelola petani, dan sulit bagi mereka mengikuti standar yang terus menerus diperbarui,” ujar Kelvin Tio kepada Sawit Indonesia.
Imbas lainnya, kata Kelvin, RSPO NEXT justru berpotensi membuat jarak antara perusahaan skala besar dan menengah. Semakin tinggi standar RSPO dalam pandangan Kelvin bisa saja tidak dapat dipenuhi perusahaan. “Malahan menyebabkan produsen semakin apatis,” tegasnya.
Selain itu, dari pasar CSPO sendiri sebenarnya belum terlalu maksimal, sebab eropa yang selama ini digadang-gadang akan menyerap 100 persen CSPO pada 2015 justru memundurkan targetnya menjadi 2020. Sampai saat ini Indonesia sendiri merupakan produsen CSPO terbesar atau 51 persen dari total produksi CSPO yaitu 12,65 juta ton. Sedangkan Eropa hanya menyerap 6 juta ton CSPO.
Menanggapi kritikan ini, Edi Suhardi menjelaskan bahwa RSPO NEXT akan berdampak bagus kepada produsen dalam hal pemberian insentif. Pasalnya, RSPO mendorong pembeli untuk menyerap produk bersertifikat RSPO sampai 100 persen. Standar ini difokuskan kepada premium product bukan mass product.
(Selengkapnya baca Majalah SAWIT INDONESIA Edisi 15 Desember 2015-15 Januari 2016)