JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Edhy Prabowo, Ketua Komisi IV DPR, meminta pemerintah untuk menolak kedatangan delegasi parlemen Uni Eropa pada pertengahan Mei 2017. Kedatangan anggota parlemen ini dinilai tidak akan mengubah isi resolusi karena sifatnya sudah mengikat.
“Untuk apa mereka (anggota parlemen) datang. Jangan suruh masuk untuk apa lagi karena resolusi sudah dibuat. Sifat resolusi ini dikatakan non binding,” kata Edhy dalam wawancara via telepon, Kamis (20/4/2017).
Edhy menyayangkan keputusan anggota parlemen Uni Eropa yang tiba-tiba muncul tanpa ada komunikasi dengan anggota parlemen di Indonesia. Itu sebabnya, Komisi IV menilai keputusan resolusi sawit Eropa sarat kepentingan bisnis. Selama ini, Parlemen Indonesia membangun hubungan komunikatif dengan parlemen Eropa.
“Lalu mengapa parlemen eropa langsung keluarkan resolusi tanpa berbicara dahulu. Saya pikir ini berbau politik,”tegas Edhy yang juga menjabat sebagai Waketum Partai Gerindra Bidang Pembangunan Pertanian Kehutanan dan Energi ini.
Menurut Edhy, selama ini perusahaan perkebunan telab instropeksi untuk menjalankan tata kelola kebun sawit yang ramah lingkungan karena mereka tidak mau merusak kredibilitasnya.
Lebih lanjut, kata Edhy, parlemen Eropa harus membuktikan isi resolusinya sebab sawit ini saingan terbesar minyak nabati mereka.
Salah satu rekomendasi RDPU Komisi IV DPR adalah resolusi Parlemen Eropa sangat disesalkan karena pemerintah sedang berupaya mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen sampai 2030.
