• Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Facebook Twitter Instagram
Sabtu, 28 Januari 2023
Trending
  • Pererat Kerja Sama dan Percepat Penyelesaian Perundingan FTA Indonesia-EAEU
  • KPPU Periksa Dua Saksi Dari Pihak Terlapor Dalam Sidang Migornas
  • Perkuat Mekanisasi Pertanian
  • Sesuai Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011,Pemerintah Wajib Lindungi Hak Atas Tanah dari Klaim Kawasan Hutan
  • Pacu Produksi Tanaman Pangan 2023
  • Stok Pupuk Bersubsidi Aman di Aceh
  • BRI Berdayakan Para Pelaku UMKM Tersebut Agar Mampu Untuk Terus Meningkatkan Produktivitas dan Kualitasnya
  • Kebijakan yang Berpihak kepada Petani, Meningkatkan Ekonomi
Facebook Instagram Twitter YouTube
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Subscribe
  • Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Home » Presiden Tekankan Pembangunan Infrastruktur harus Ramah Lingkungan
Berita Terbaru

Presiden Tekankan Pembangunan Infrastruktur harus Ramah Lingkungan

By Redaksi SI3 minggu ago2 Mins Read
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email
Presiden Tekankan Pembangunan Infrastruktur harus Ramah Lingkungan
Presiden Tekankan Pembangunan Infrastruktur harus Ramah Lingkungan
Share
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email

Pembangunan infrastruktur di Tanah Air harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan menjamin keberlangsungan hidup satwa liar. Demikian disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) setelah melihat perlintasan gajah di KM 12 ruas tol Pekanbaru-Dumai, Provinsi Riau, pada Kamis (05/01/2023).

“Saya terus mengingatkan mengenai pentingnya juga memperhatikan lingkungan, seperti yang kita bangun Jalan Tol Pekanbaru-Dumai misalnya, ada terowongan untuk lintasan gajah sebanyak enam tempat,” ucap Presiden dalam keterangannya.

Sehingga, lanjut Presiden, pembangunan jalan tol ini tidak mengganggu perlintasan salah satu satwa yang dilindungi yaitu gajah Sumatra. Tidak hanya di Riau, Presiden menuturkan bahwa upaya pelestarian tersebut juga akan dilakukan di tempat lain agar pembangunan infrastruktur tidak mengganggu kelestarian satwa liar.

“Saya kira beberapa tempat memang kita membangun terowongan-terowongan, lintasan untuk hewan-hewan yang dilindungi tersebut,” tutur Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau Genman S. Hasibuan juga menambahkan bahwa terowongan gajah ini merupakan langkah adaptasi atas pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Dumai yang telah membelah habitat gajah di dua kota dan dua kabupaten dengan total populasi gajah sebanyak 76 ekor.

“Sebagai adaptasi dari pembangunan jalan tol ini terhadap keberadaan gajah di lokasi ini, maka kami dari Balai Besar KSDA Riau bekerja sama bersama Hutama Karya untuk membuat terowongan gajah sehingga gajah itu pergerakannya tidak terganggu,” ungkapnya.

Setelah melihat langsung perlintasan gajah tersebut, Presiden dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Rokan Hilir.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Riau Syamsuar, dan Ketua DPRD Riau Yulisman.

Sumber: setkab.go.id

Related posts:

  1. 3,5 Juta Hektar Lahan Sawit Dalam Radar Moratorium
  2. Sinarmas Promosikan Minyak Sawit Kaya Nutrisi
  3. Minamas Gandeng Untan Cegah Asap di Provinsi Seribu Sungai
  4. Dalam upaya membahas berbagai alternatif solusi atas tantangan krisis pangan, energi, dan keuangan global, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, selaku Sherpa Indonesia, telah menghadiri secara virtual dari Tokyo, pertemuan kelima Steering Committee of Global Crisis Response Group (SC GCRG) on Food, Energy and Finance, pada Rabu 27 Juli 2022. Pertemuan dipimpin oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina J. Mohammed selaku Koordinator Steering Committee, dan dihadiri oleh anggota Steering Committee, GCRG Task Team, dan Sherpas GCRG dari masing-masing negara anggota. Forum tersebut membahas alternatif mekanisme integrasi pangan dan pupuk, serta solusi mengatasi tantangan besar yang saling terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan keuangan global akibat konflik Rusia-Ukraina. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo sebagai salah satu Champions dari GCRG, telah menjalankan tanggung jawab dan kepercayaan dari PBB tersebut dengan mengunjungi Ukraina (29/06/2022) dan Rusia (30/6/2022) untuk bertemu dengan kedua Pemimpin Negara dimaksud, sebagai misi perdamaian. Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina J. Mohammed kembali menggarisbawahi perlunya melancarkan arus perdagangan komoditas, menghilangkan pembatasan ekspor terkait komoditas pertanian, dan mengintegrasikan kembali pangan Ukraina, serta pupuk dan pangan Rusia pada pasar global. “Telah diperoleh kemajuan mengatasi krisis pangan, dengan prioritas mengembalikan ekspor bahan pangan dari Ukraina dan Rusia dalam waktu dekat. Penandatanganan Inistiatif Laut Hitam dapat dijadikan alternatif mekanisme mengintegrasikan kembali biji-bijian dan bahan makanan lainnya dengan transportasi aman melalui Laut Hitam ke pasar global,” kata Deputi Sekjen PBB Amina. Lebih lanjut, Deputi Sekjen PBB menyampaikan bahwa Brief No. 3 GCRG akan dirilis dalam waktu dekat. Laporan tersebut akan menyampaikan analisa dampak dari krisis energi. Dengan adanya tiga laporan dampak krisis yang komprehensif tersebut, Deputi Sekjen PBB berharap bahwa GCRG dapat mengambil langkah-langkah konkret lebih lanjut dalam mengatasi krisis multidimensi global saat ini. Martin Griffiths, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs PBB, menyampaikan perkembangan terbaru dari Black Sea Grain Initiatives. Inisiatif tersebut dikoordinasikan PBB dengan Turki sebagai host country untuk memfasilitasi ekspor biji-bijian Ukraina melalui Laut Hitam di tengah konflik. Griffiths menjelaskan, “Pada 22 Juli 2022, Ukraina dan Rusia telah menandatangani kesepakatan bersama yang akan memungkinkan Ukraina untuk melanjutkan ekspor gandum melalui Laut Hitam. Sejak penandatanganan perjanjian, telah terjadi dua kali serangan di Pelabuhan Odessa, Ukraina. Sebagai bentuk implementasi inisiatif lebih lanjut, telah dibentuk Joint Coordination Center (JCC) di Istanbul, Turki, pada hari ini (27/07). JCC dikelola oleh pejabat senior PBB, Turki, Rusia, dan Ukraina.” Sementara itu, Vera Songwe, perwakilan UNCTAD, memaparkan tentang Nota Kesepahaman antara PBB dan Rusia dalam mendorong komoditas pangan dan pupuk Rusia kembali ke pasar global. “Nota kesepahaman ditandatangani pada 21 Juli 2022, dan merupakan side deal dari Black Sea Grain Initiatives. Inti dari Nota Kesepahaman antara PBB dan Rusia adalah mengambil langkah mencabut sanksi-sanksi yang terkait komoditas pangan dan pupuk asal Rusia. PBB akan membentuk sebuah platform untuk memonitor sanksi-sanksi yang perlu dicabut, serta berharap Uni Eropa dapat mempertimbangkan kembali sejumlah sanksi yang telah dijatuhkan kepada Rusia,” ujar Vera. Sejauh ini PBB telah melihat kemungkinan pencabutan sejumlah sanksi pada perusahaan Rusia yang bergerak di bidang pupuk dan pangan. PBB mengapresiasi hal tersebut dan yakin bahwa inisiatif Istanbul akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dunia, yang pada akhirnya dapat menciptakan stabilitas harga pangan global. Pemerintah Rusia juga telah menginformasikan Nota Kesepahaman tersebut dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia ke negara-negara Afrika saat ini. Dalam pertemuan yang sama, Damilo Ogunbiyi, Co-Chair dari UN-Energy, turut menyampaikan beberapa hal penting yang dimuat pada Brief No. 3 GCRG. Laporan tersebut melihat tantangan atas krisis serta menyampaikan beberapa rekomendasi jangka pendek dan menengah pada sektor energi. “Pada jangka pendek, perlu pengaturan dari sisi permintaan energi yang berkaitan dengan penerapan efisiensi energi di negara-negara maju. Kami menyambut baik langkah European Commission terkait penetapan regulasi konsumsi gas dalam menghadapi musim dingin di Eropa. Sementara pada jangka menengah, perlu peningkatan kapasitas produksi gas dunia. Komunitas global perlu duduk bersama dalam implementasi energi bersih serta mekanisme pembiayaan,” tegas Damilo. Menggarisbawahi adanya peluang dari krisis energi global saat ini, Rachel Kyte, selaku Dewan Anggota Climate Policy Initiative, mengimbau negara-negara di dunia agar lebih efisien dalam penggunaan energi yang sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan climate agreements. “Di tengah krisis saat ini, komunitas global perlu mendorong peningkatan kapasitas energi terbarukan sebesar 10 kali lipat dalam 20 tahun ke depan. Keterlibatan swasta menjadi hal penting dalam rantai pasok energi terbarukan dunia,” pungkas Kyte. Sebagai rencana langkah selanjutnya, Deputi Sekjen PBB akan membahas lebih lanjut dampak krisis global pada bidang-bidang lain, misalnya tentang isu perempuan. Usai pertemuan, Deputi Sekjen PBB mengingatkan rencana penyelenggaraan pertemuan ketiga Sherpa Meeting GCRG minggu depan. Pertemuan SC GCRG tersebut juga dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, yang juga merupakan Co-Sherpa G20 Indonesia.
Baca juga :   Perusahaan Sawit Buka Peluang Perempuan Menjadi Manager Kebun
Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Telegram

Related Posts

Pererat Kerja Sama dan Percepat Penyelesaian Perundingan FTA Indonesia-EAEU

3 jam ago Berita Terbaru

KPPU Periksa Dua Saksi Dari Pihak Terlapor Dalam Sidang Migornas

18 jam ago Berita Terbaru

Perkuat Mekanisasi Pertanian

19 jam ago Berita Terbaru

Sesuai Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011,Pemerintah Wajib Lindungi Hak Atas Tanah dari Klaim Kawasan Hutan

19 jam ago Berita Terbaru

Pacu Produksi Tanaman Pangan 2023

20 jam ago Berita Terbaru

Stok Pupuk Bersubsidi Aman di Aceh

21 jam ago Berita Terbaru

BRI Berdayakan Para Pelaku UMKM Tersebut Agar Mampu Untuk Terus Meningkatkan Produktivitas dan Kualitasnya

22 jam ago Berita Terbaru

Kebijakan yang Berpihak kepada Petani, Meningkatkan Ekonomi

23 jam ago Berita Terbaru

PaDI UMKM Berikan Pelatihan Kewirausahaan

24 jam ago Berita Terbaru
Edisi Terbaru
Edisi Terbaru

Cover Majalah Sawit Indonesia, Edisi 134

Redaksi SI1 bulan ago1 Min Read
Event
Event

Talkshow Sawit Indonesia Award 2022

Redaksi1 bulan ago1 Min Read
Latest Post

Pererat Kerja Sama dan Percepat Penyelesaian Perundingan FTA Indonesia-EAEU

3 jam ago

KPPU Periksa Dua Saksi Dari Pihak Terlapor Dalam Sidang Migornas

18 jam ago

Perkuat Mekanisasi Pertanian

19 jam ago

Sesuai Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011,Pemerintah Wajib Lindungi Hak Atas Tanah dari Klaim Kawasan Hutan

19 jam ago

Pacu Produksi Tanaman Pangan 2023

20 jam ago
WhatsApp Telegram Facebook Instagram Twitter
© 2023 Development by Majalah Sawit Indonesia Development Tim.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Go to mobile version