JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan menteri Kabinet Kerja supaya tidak sembarangan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen). Sebaiknya permen ini dikaji maupun dikalkulasi, lebih baik untuk pemanasan terlebih dahulu.
“Komunikasinya dengan masyarakat, dengan pemangku kepentingan juga dilakukan terlebih dahulu, sehingga jangan sampai menerbitkan peraturan menteri (Permen) yang ini nanti bisa menghambat dunia usaha dan hanya menambah kewenangan dari kementerian itu sendiri,” tutur Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7) seperti dilansir dari situs setkab.go.id.
Presiden Jokowi memberikan contoh peraturan peraturan menteri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Kementerian ESDM yang dianggap menghambat investasi. Semisal aturan yang, yang dalam 1-2 bulan ini direspon tidak baik oleh investor.
Di Kementerian LHK, PP 57/2016 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mendapatkan kritikan berbagai pihak mulai dari gubernur, pelaku usaha sampai menteri perindustrian. Bahkan, Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian RI, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo yang berisikan usulan revisi beleid gambut tersebut karena menekan daya saing komoditas pulp dan sawit.
Presiden Jokowi menegaskan, yang harus dilakukan sekarang ini mempermudah dunia usaha untuk ekspansi, untuk mengembangkan usahanya, untuk berinvestasi. Oleh sebab itu, ia meminta agar permen itu acuannya harus ke situ.
“Jangan sampai permen-permen justru memberikan ketakutan kepada mereka untuk berinvestasi, untuk mengembangkan usaha, untuk berekspansi. Karena, sekali lagi, ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan, yang itu semua kita harus mengerti tujuannya kemana,” tegas Presiden.
“Tolong diberikan catatan ini dan juga permen-permen yang lain, hati-hati,” ujar Presiden.
Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Rudiantara.
Selain itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi K. Sumadi, Jaksa Agung Prasteyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Sumber foto: setkab
