JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Produk sawit mendapatkan apresiasi positif dari Joko Widodo, Presiden RI, yang mengakui komoditas ini bersifat strategis bagi perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, dominasi petani dalam kepemilikan perkebunan sawit supaya dapat diinformasikan kepada publik di dalam dan luar negeri.
“Presiden Jokowi sepakat bahwa industri sawit ini sangatlah strategis dan harus makin strategis. Ini terbukti dari pemasukannya bagi devisa besar sekali. Karena tahun lalu, devisa ekspor sawit menyamai migas,” kata Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dalam sambungan telepon pada Selasa (2/2).
Pernyataan ini disebutkan Joko Widodo dalam pertemuan antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/2) pagi. Hadir dalam pertemuan ini tiga menteri kabinet kerja yaitu Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husen Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
Merujuk kepada data GAPKI, nilai ekspor minyak sawit sepanjang 2015 mencapai 18,64 milyar dollar AS. Sementara itu dari data Kementerian Perdagangan bahwa pemasukan ekspor dari migas sekitar 18 milyar dollar AS.
Berkaitan pencegahan kebakaran lahan, Joko Supriyono menjelaskan bahwa pelaku usaha siap mendukung dan membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan seperti tahun lalu. Anggota GAPKI telah akan memperkuat sarana prasana dan antisipasi kebakaran dengan melibatkan masyarakat.
Dalam pertemua selama 45 menit ini, menurut Joko Supriyono, Presiden Jokowi sudah paham bahwa kampaye negatif sawit bagian dari persaingan dagang. Yang harus diperhatikan adalah meningkatkan kampanye positif sawit kepada masyarakat di dalam negeri.
“Pasalnya, masyarakat belum paham peranan sawit. Dikit-dikit kalau ada kebakaran akan dikaitkan dengan kelapa sawit. Makanya, presiden minta kampanye sawit lebih digedein,” jelas Joko Supriyono.
Lebih lanjut, kata Joko Supriyono, petani harus menjadi ikon dari industri sawit. Sebab, kepemilikan lahan petani yang mencapai 43% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia. Supaya industri sawit ini tidak selalu dikorelasika dengan korporasi.
GAPKI meminta supaya lahan gambut pasca kebakaran yang berada di bawah petani tidak dicabut dan dibekukan pemerintah. Tetapi, pemerintah diharapkan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk tetap mengelola dan menjaga.
“Lahan gambut yang terbakar jika tidak diawasi berpotensi menjadi open access. Kalau ini terjadi, kebakaran mudah terjadi. Sebaiknya tetap dikelola pemegang konsesi dan pemerintah tetap melakukan pengawasan,” kata Joko Supriyono.
Sementara itu, Saleh Husin, Menteri Perindustrian mengatakan akan terus mendorong agar hilirisasi industri turunannya dijaga, saat ini sudah mulai berkurang ekspor Crude Palm Oil (CPO) karena banyak yang diserap untuk industri turunannya.
Sumber foto: Dokumentasi Susanto Yang