• Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Facebook Twitter Instagram
Tuesday, 6 June 2023
Trending
  • Pembelian TBS Petani Periode Satu Minggu Kedepan Naik Menjadi Rp 2.265,01/Kg  
  • ‘EU is no rating agency’: Indonesia, Malaysia hit out at deforestation rules’
  • KSP Melakukan Pemantauan Langsung Pengelolaan Tanggap Bencana karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat
  • Pertamina Secara Perdana Menyalurkan Biosolar 35% (B35)
  • Top Palm Oil Producers Lobby EU to Ease New Deforestation Rules
  • Wisel Tawarkan 4 Traktor John Deere Untuk Perkebunan Sawit
  • Mentan SYL Memastikan Perkembangan Varietas-Varitas Tanaman Unggul Terus Dilakukan dari Waktu ke Waktu
  • Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia
Facebook Instagram Twitter YouTube
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Subscribe
  • Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Home » Pemerintah Siapkan Badan Pengelola Dana Iklim dan Lingkungan
Berita Terbaru

Pemerintah Siapkan Badan Pengelola Dana Iklim dan Lingkungan

By RedaksiMarch 20, 20162 Mins Read
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email
Share
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email

JAKARTA, SAWIT INDONESIA — Pengelolaan dana luar negeri yang berkaitan program lingkungan hidup dan  perubahan iklim akan di bawah Badan Layanan Umum (BLU) pemerintah. Badan ini dapat berperan untuk menampung dan menyalurkan dana dari luar negeri yang bersifat  hibah untuk kegiatan konservasi lingkungan, pengurangan emisi, dan restorasi gambut.

Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) menjelaskan bahwa Indonesia banyak menerima bantuan donor berkaitan lingkungan dan iklim. Oleh karena itu, badan ini bisa mengontrol dana yang masuk dan sistem pendanaan bisa  terpusat.

“Program dapat terpusat secara bersama dan pendanaan juga terpusat,” ujar Nazir di sela ICOPE ke 5 di Nusa Dua, Bali, pekan lalu.

Baca juga :   Masyarakat Desa Kasikan dan Talang Danto Tolak Perpanjangan HGU PTPN V, Apa Sebabnya?

BLU perubahan  iklim direncanakan mulai terbentuk  ini pada tahun ini. Lembaga ini dalam pengawasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan payung hukum merujuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dikatakan Nazir, pemerintah sedang memfinalisasi kerangka PMK mengenai lembaga ini.

Menurut Nazir, selama ini Indonesia jarang menerima hibah internasional untuk perlindungan iklim. Nantinya, semua dana internasional akan masuk ke lembaga ini.

“Supaya lembaga ini mendapatkan kepercayaan, proses audit tidak sebatas audit BPK (Badan Pengawas Keuangan). Tapi melibatkan auditor internasional,” jelasnya.

Ihwal pendirian lembaga ini karena Indonesia dijanjikan bantuan Global Climate Fund sebesar US$1miliar per tahun dalam COP21 di Perancis. Nazir mencontohkan ketika kebakaran hutan terjadi sebenarnya bukan hanya Indonesia yang rugi. Melainkan negara lain juga mengalaminya. 

Baca juga :   Mendag Kumpulkan Pengusaha Sawit Bahas Bursa CPO

“Indonesia ini aset dunia, makanya wajar kalau Global Climate Fund lebih banyak dialokasikan ke sini,” imbuh mantan direktur WWF Indonesia ini.

Global Climate Fund ini, kata Nazir, punya kriteria lembaga yang mengelola dana lingkungan harus sesuai kriteria dan  lolos seleksi. Sebagai contoh,  Bank Dunia dan  Asian Development Bank (ADB) mendapatkan kepercayaan. Pemerintah juga menawarkan untuk bisa mengelola dana tadi lantaran punya kemampuan seperti institusi tadi.

Baca juga :   Beban Ekspor CPO Turun Menjadi US$118/MT Periode 1-15 Juni 2023

Kriteria yang diminta Global Climate Fund adalah lembaga bersifat profesional. Menurut Nazir, sumber daya pengelola BLU sebaiknya dari berbagai unsur bukan saja pemerintah melainkan perwakilan donatur dan pemangku kepentingan independen. “Dengan begitu ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia transparan dan konsultatif,” tuturnya.

Nantinya, dana yang dikelola BLU bersumber pula dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

“Penggunaan dana bisa lebih luas seperti restorasi gambut, energi terbarukan untuk pengurangan emisi, dan REDD. Lembaga ini semacam pot dana yang akan lari ke berbagai program terkait iklim dan pengurangan emisi,”kata Nazir. (Qayuum Amri)

 

kelapa sawit sawit
Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Telegram

Related Posts

Pembelian TBS Petani Periode Satu Minggu Kedepan Naik Menjadi Rp 2.265,01/Kg  

3 hours ago Berita Terbaru

‘EU is no rating agency’: Indonesia, Malaysia hit out at deforestation rules’

4 hours ago Berita Terbaru

KSP Melakukan Pemantauan Langsung Pengelolaan Tanggap Bencana karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat

5 hours ago Berita Terbaru

Pertamina Secara Perdana Menyalurkan Biosolar 35% (B35)

6 hours ago Berita Terbaru

Top Palm Oil Producers Lobby EU to Ease New Deforestation Rules

7 hours ago Berita Terbaru

Mentan SYL Memastikan Perkembangan Varietas-Varitas Tanaman Unggul Terus Dilakukan dari Waktu ke Waktu

9 hours ago Berita Terbaru

Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia

10 hours ago Berita Terbaru

Beban Ekspor CPO Turun Menjadi US$118/MT Periode 1-15 Juni 2023

14 hours ago Berita Terbaru

Mendag Kumpulkan Pengusaha Sawit Bahas Bursa CPO

21 hours ago Berita Terbaru
Edisi Terbaru

COVER MAJALAH SAWIT INDONESIA, EDISI 139

Edisi Terbaru 1 week ago1 Min Read
Event

Promosi Sawit Sehat Dan Lomba Kreasi Makanan Sehat UKMK Serta Masyarakat

Event 3 months ago1 Min Read
Latest Post

Pembelian TBS Petani Periode Satu Minggu Kedepan Naik Menjadi Rp 2.265,01/Kg  

3 hours ago

‘EU is no rating agency’: Indonesia, Malaysia hit out at deforestation rules’

4 hours ago

KSP Melakukan Pemantauan Langsung Pengelolaan Tanggap Bencana karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat

5 hours ago

Pertamina Secara Perdana Menyalurkan Biosolar 35% (B35)

6 hours ago

Top Palm Oil Producers Lobby EU to Ease New Deforestation Rules

7 hours ago
WhatsApp Telegram Facebook Instagram Twitter
© 2023 Development by Majalah Sawit Indonesia Development Tim.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.