UJAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pemerintah Indonesia menyatakan dukungannya terhadap program mandatori biodiesel 5% atau B5 Tiongkok. Kebijakan biodiesel berkaitan erat dengan komitmen Tiongkok mengurangi emisi karbon.
“Kami berharap bisa mendapatkan kesempatan memasok biodiesel ke sini,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Beijing, Kamis (15/6/2017) malam, seperti dilansir dari Antara.
Berdasarkan data di Kemenko Kemaritiman, kapasitas biodiesel Indonesia masih tersedia lsekitar 10 juta ton yang belum terpakai. Sedangkan, andaikata program B5 Tiongkok terealisasi maka akan ada kebutuhan baru sebesar 9 juta ton.
Konsumsi biodiesel Tiongkok hingga sekarang masih di bawah satu juta ton. Demikian pula dengan kelapa sawit dari Indonesia yang masuk ke China masih sangat terbatas.
“Kalau biodiesel bisa masuk ke sini, maka petani kelapa sawit pun kita bisa menikmati hasil panennya. China butuh, kami punya,” ujar Luhut menambahkan.
China telah meratifikasi Kesepakatan Paris tentang Perubahan Iklim. China bersama Amerika Serikat tercatat menghasilkan 45 persen emisi global sehingga membutuhkan pengurangan emisi karbon 60-65 persen per unit GDP hingga 2030.
Untuk merealisasikan pengurangan emisi karbon, negeri Tirai Bambu itu harus memanfaatkan energi berbasis nonfosil sekitar 20 persen dari keseluruhan konsumsi energi.
Dalam upaya pemanfaatan energi nonfosil itu, China memproyeksikan lima persen menggunakan bahan bakar biodiesel.
Terkait hal itu, Indonesia mengajukan beberapa tawaran, di antaranya perusahaan di Indonesia membangun pabrik pengolahan dan mengekspor kelapa sawit ke China. Kemudian minyak kelapa sawit tersebut diolah di beberapa pabrik pengolahan minyak kelapa sawit menjadi biodiesel di China.
Selain itu, perusahaan China melakukan investasi di pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Indonesia dan mengolahnya menjadi biodiesel untuk selanjutnya diekspor ke China.
Opsi lain yang ditawarkan Kemenko Kemaritiman adalah mendirikan proyek bersama sejumlah perusahaan dari berbagai bidang industri untuk meningkatkan penggunaan biodiesel.
Sementara itu dalam kunjungan kerjanya ke Beijing pada 15-17 Juni 2017, Luhut didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong serta sejumlah pengusaha dari Indonesia, termasuk beberapa direktur BUMN.