• Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Facebook Twitter Instagram
Wednesday, 6 December 2023
Trending
  • Pertemuan Nasional Petani Sawit 2023 Fokus Tiga Isu Ini
  • Provinsi Bengkulu dan BPKD Membahas Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Tahun 2023
  • Apeksi Bahas Perubahan Iklim Global
  • Perjuangan Realisasi Komitmen Pendanaan Iklim Dalam Upaya Memerangi Climate Change 
  • Beban Ekspor CPO Menjadi US$118/Ton Periode 1-15 Desember
  • Pupuk Indonesia Menyalurkan 124,4 ton Pupuk Subsidi ke Wilayah Terluar Indonesia
  • Gubernur Riau Berkunjung ke Kedutaan Inggris di Jakarta Terkait Kerja Sama Lingkungan Hidup
  • Shell ExpertConnect Hadirkan Kolaborasi Stakeholder Sawit
Facebook Instagram Twitter YouTube
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Subscribe
  • Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Home » Pemerintah Evaluasi Lahan Sawit Dalam Kawasan Hutan
Berita Terbaru

Pemerintah Evaluasi Lahan Sawit Dalam Kawasan Hutan

By Robi FitriantoOctober 19, 20182 Mins Read
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email
IMG 0046
IMG 0046
Share
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Sebagai lanjutan dari Instruksi Presiden (Inpres) No.8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang diterbitkan pada 19 September 2018. Saat ini, pemerintah tengah mengevaluasi perizinan dari 2,3 juta hektare (ha) lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam hutan.

Hal tersebut, disampaikan Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Pihaknya tengah mengintensifkan evaluasi perizinan untuk perkebunan, terutama yang berasal dari kawasan hutan.

“Lahan yang sedang dievaluasi perizinannya adalah lahan belum berizin atau masih dalam proses pengurusan izin. Kebun yang di dalam kawasan hutan belum ada izinnya atau masih dievaluasi izinnya khusus sawit sekitar 2,3 juta hektare (ha),” ujar Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan usai rapat koordinasi moratorium sawit di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (19/10).

Baca juga :   UMKM Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat ada 11 juta hektar lahan perkebunan yang berasal dari hutan dan 2,3 juta hektar adalah lahan kelapa sawit.

Siti mengatakan pemerintah nantinya mengidentifikasi, apakah termasuk hutan primer atau tidak. Setalah jelas, pemerintah dapat melakukan tahap-tahap lanjutan. pihaknya berharap sesuai target moratorium kelapa sawit, dalam 3 tahun seluruh permasalahan perizinan kelapa sawit akan terselesaikan.

Baca juga :   Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik Berupa Jadam

Pada tahap awal, KLHK melakukan verifikasi data kawasan hutan untuk kebun kelapa sawit, peta izin usaha perkebunan, dan perizinan lainnya. Selama proses evaluasi dan verifikasi berjalan tidak ada izin baru yang dikeluarkan untuk pembukaan kebun kelapa sawit.

Dengan Inpres No.8 Tahun 2018, pemerintah akan menghentikan sementara pemberian izin lahan untuk ekspansi kebun sawit selama 3 tahun. Inpres ini, diharapkan dapat  meningkatnya tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan sesuai dengan arah baru pembangunan dunia saat ini.

Baca juga :   Pj H. Hani Syopiar Rustam, SH Menerima Kunjungan Investor Perusahaan Perkebunan Kabupaten Banyuasin

Menurut Siti Nurbaya, permohonan izin ada yang sejak delapan tahun lalu. Evaluasi ini akan memperhatikan sewaktu izin kebun sawitnya dikeluarkan Bupati itu sesuai tidak dengan rencana tata ruang.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pemerintah tentu memperhatikan persoalan-persoalan yang muncul selama proses verifikasi, misalnya persoalan tidak terdaftar, melanggar apa, kemudian sanksinya apa?.

“Inpres moratorium maupun Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) bertujuan membenahi seluruh perkebunan terutama supaya memenuhi standar di dunia internasional sebagai perkebunan yang berkelanjutan,”pungkas Darmin.

 

hutan sawit
Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Telegram

Related Posts

Pertemuan Nasional Petani Sawit 2023 Fokus Tiga Isu Ini

15 mins ago Berita Terbaru

Provinsi Bengkulu dan BPKD Membahas Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Tahun 2023

17 hours ago Berita Terbaru

Apeksi Bahas Perubahan Iklim Global

18 hours ago Berita Terbaru

Perjuangan Realisasi Komitmen Pendanaan Iklim Dalam Upaya Memerangi Climate Change 

19 hours ago Berita Terbaru

Beban Ekspor CPO Menjadi US$118/Ton Periode 1-15 Desember

19 hours ago Berita Terbaru

Pupuk Indonesia Menyalurkan 124,4 ton Pupuk Subsidi ke Wilayah Terluar Indonesia

20 hours ago Berita Terbaru

Gubernur Riau Berkunjung ke Kedutaan Inggris di Jakarta Terkait Kerja Sama Lingkungan Hidup

21 hours ago Berita Terbaru

Shell ExpertConnect Hadirkan Kolaborasi Stakeholder Sawit

22 hours ago Berita Terbaru

Mentan dan Panglima TNI Teken MoU Mempercepat Peningkatan Produksi dan mengembalikan Swasembada Pangan

23 hours ago Berita Terbaru
Edisi Terbaru

Jaminan Kepastian Legalitas Sawit

Edisi Terbaru 1 week ago2 Mins Read
Event

Advokasi Sawit Dan Peluncuran Buku Mitos Vs Fakta Sawit

Event 4 months ago2 Mins Read
Latest Post

Pertemuan Nasional Petani Sawit 2023 Fokus Tiga Isu Ini

15 mins ago

Provinsi Bengkulu dan BPKD Membahas Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Tahun 2023

17 hours ago

Apeksi Bahas Perubahan Iklim Global

18 hours ago

Perjuangan Realisasi Komitmen Pendanaan Iklim Dalam Upaya Memerangi Climate Change 

19 hours ago

Beban Ekspor CPO Menjadi US$118/Ton Periode 1-15 Desember

19 hours ago
WhatsApp Telegram Facebook Instagram Twitter
© 2023 Development by Majalah Sawit Indonesia Development Tim.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.