JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Amran Sulaiman Menteri Pertanian RI, meminta Parlemen Eropa untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, khususnya mengatur standari minyak sawit (CPO) dan biodiesel. Sebab, Indonesia sudah mempunyai standar sawit sendiri yaitu ISPO.
“Pertama, Eropa jangan mencampuri urusan dalam negeri. Kedua, kita punya standar sendiri ISPO. Mereka nggak usah urus standar orang lain silahkan urus standarnya sendiri,” kata Amran di Balai Kartini, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Ia melanjutkan, telah bekerja sama dengan Malaysia untuk menentukan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan secara independen. Kedua negara yang bergabung ini bisa kuasai 80% pasar sawit dunia.
Menurutnya, Resolusi Parlemen Eropa mengenai pelarangan ekspor CPO di Eropa secara tidak langsung akan menambah kerusakan lahan atau hutan di tanah air. Sebab, jika harga CPO turun akan berpengaruh kepada perekonomian 30 juta petani sawit di Indonesia dan akhirnya beralih ke kegiatan perkebunan lain dengan merambah hutan.
“Karena kampanye hitam ini, harga sawit di petani jatuh dan mereka cari pendapatan lain dengan meninggalkan sawit tetapi akan bergerak ke hutan, mencari pendapatan baru. Artinya apa, merusak hutan dengan merambah hutan demi mencari kehidupan baru, kalau begitu siapa yang bisa menghalangi kalau 30 juta ( petani) bergerak,” pungkas Menteri asal Sulawesi Selatan ini.