JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) mendukung peranan industri kelapa sawit dalam mengentaskan kemiskinan di pedesaaan dan pembangunan ekonomi lokal. Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Eko Putro Sandjojo, Menteri PDTT dengan pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di kantornya, Selasa (27 Februari 2018).
Eddy Martono, Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria GAPKI, yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa audiensi bertujuan mengundang Menteri PDTT menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) GAPKI pada 14-16 Maret 2018 di Jakarta. Selain itu, Menteri PDTT akan menjadi pembicara untuk acara pembekalan anggota GAPKI. “Diharapkan anggota Gapki akan mendapatkan masukan mengenai program Kementerian PDTT. Harapannya, mereka (anggota) dapat bekerjasama dengan kementerian,” ujar Eddy.
Hadir dalam audiensi ini yaitu Joefly Bahroeny (Ketua Dewan Pembina GAPKI), Mona Surya (Wakil Ketua Umum GAPKI), Kanya Lakshmi (Bendahara GAPKI), Togar Sitanggang ( Sekjen GAPKI), Eddy Martono (Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria GAPKI), Danang Giriwardana (Direktur Eksekutif GAPKI), dan Fadhil Hasan (Ketua Bidang Fiskal dan Perpajakan).
Menurut Eddy Martono, perusahaan sawit yang menjadi anggota GAPKI telah diakui oleh Menteri PDTT mampu memberdayakan masyarakat di sekitar perkebunan melalui kegiatan pengolahan limbah sawit untuk untuk pupuk dan makanan ternak. Adapula kegiatan lain yang dilakukan petani sawit yaitu menanam sayuran dan tanaman pangan, perikanan
“Kementerian PDTT juga membuka peluang pengembangan kebun kelapa sawit di daerah Transmigrasi asalkan kebun sepenuhnya dikelola kebun petani rakyat. Sedangkan, perusahaan menjadi off taker saja,” ujarnya.
Danang Giriwardana, Direktur Eksekutif GAPKI, menceritakan bahwa Menteri PDTT mendukung dan meminta perusahaan sawit supaya lebih aktif membangun kemitraan dengan petani. Pola kemitraan ini dapat membantu program pemerintah untuk menggalakkan lahirnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sebab, petani butuh bimbingan teknis dan manajemen pengelolaan Bumdes. Disinilah, peranan perusahaan sawit untuk memperkuat kemampuan manajemen petani dan kelembagaan Bumdes.
“Kami sepakat ide Pak Menteri (Eko Putro) supaya Bumdes lebih profesional. Sekaligus memperbaiki tata kelola kebun petani,” pungkasnya.