Jakarta, Sawit Indonesia – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono berharap kebijakan pada industri minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) tidak tumpang tindih menyongsong transisi menuju pemerintahan baru.
“Kebijakan itu sebaiknya tidak seperti sekarang, ada yang tumpang tindih sehingga membingungkan pelaku usaha, itu harapan kita. Jadi kalau bisa kebijakan itu bisa lebih disederhanakan, jangan terlalu banyak yang mengurusi industri sawit ini,” ujar Eddy Martono saat ditemui di kawasan SCBD, Jaksel, Senin (25/3/2024).
Eddy mencontohkan dalam satu substansi yang sama misalnya fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20%, ada tiga kementerian yang mengatur. Hal tersebut membuat pelaku usaha kebingungan. Untuk membawa industri ini menuju arah lebih baik, kebijakan harus lebih disederhanakan.
“Sawit kan sudah terbukti sebagai penyumbang devisa besar dan menopang ekonomi Indonesia begitu luar biasa, kami berharap kita (sebagai pelaku bisnis) nyaman dalam berusaha,” sebutnya.
Selain kebijakan yang disimplifikasi, tambah Eddy, strategi yang dapat dilakukan pemerintah baru terkait instrumen pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK). Tujuannya mendorong harga CPO lebih kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya, seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan seterusnya.
“Jangan sampai misalnya pada Januari kemarin, harga minyak sawit lebih mahal dari minyak kedelai, kan itu biasanya justru minyak kedelai yang lebih mahal, kemudian tahun lalu itu juga demikian bunga matahari lebih murah daripada minyak sawit,” pungkas Eddy.
Sumber: gapki.id