Kementerian Pertanian Dan Kementerian Perdagangan Minim Peran

JAKARTA, SAWITINDONESIA – Tungkot Sipayung, Direktur Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), mengatakan kebijakan Kementerian Perdagangan dan  Kementerian Pertanian terkait industri minyak sawit belum ada yang signifikan. Kebijakan yang ada saat ini masih lanjutan kebijakan pemerintahan yang sebelumnya.

“Kita berharap  dari dua kementerian akan mengeluarkan kebijakan yang bersahabat dengan industri minyak sawit nasional. Khususnya perkebunan sawit rakyat yaitu pembiayaan replanting sawit rakyat,” ujar Tungkot.

Tungkot mengatakan beberapa kebijakan sawit sudah on the right track seperti mandatori biodiesel.  Kebijakan  mandatori biodiesel  dari B10 ke B15 merupakan contoh model  Nawacita Ekonomi Jokowi-JK meski realisasinya masih kita tunggu. Kebijakan mandatori B15 ( apalagi dinaikkan ke B20 kedepan) merupakan contoh kebijakan industri ekspor sekaligus subsitusi impor yang sangat bagus.

Baca Juga :   Industri Minyak Sawit Indonesia Menuju 100 Tahun NKRI Membangun Kemandirian Ekonomi Dan Pangan Secara Berkelanjutan (Bagian XXIV)

 “Peningkatan produksi bioiedesel tersebut akan menarik perkembangan perkebunan kelapasawit  dan kegiatan ekonomi terkait pada 190 kabupaten di Indonesia, sehingga menarik pertumbuhan ekonomi pedesaan dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.Ini sesuai dengan kebijakan Nawacita ekonomi Jokowi-JK,” jelasnya.

 

 

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like