• Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Facebook Twitter Instagram
Tuesday, 6 June 2023
Trending
  • Pembelian TBS Petani Periode Satu Minggu Kedepan Naik Menjadi Rp 2.265,01/Kg  
  • ‘EU is no rating agency’: Indonesia, Malaysia hit out at deforestation rules’
  • KSP Melakukan Pemantauan Langsung Pengelolaan Tanggap Bencana karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat
  • Pertamina Secara Perdana Menyalurkan Biosolar 35% (B35)
  • Top Palm Oil Producers Lobby EU to Ease New Deforestation Rules
  • Wisel Tawarkan 4 Traktor John Deere Untuk Perkebunan Sawit
  • Mentan SYL Memastikan Perkembangan Varietas-Varitas Tanaman Unggul Terus Dilakukan dari Waktu ke Waktu
  • Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia
Facebook Instagram Twitter YouTube
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Subscribe
  • Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Home » Kejagung dan BPKP Sepakat Bentuk Tim Gabungan Audit Tata Kelola Sawit, Ini Targetnya
Berita Terbaru

Kejagung dan BPKP Sepakat Bentuk Tim Gabungan Audit Tata Kelola Sawit, Ini Targetnya

By Redaksi11 months ago2 Mins Read
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email
BPKP DAN KEJAKSAAN AGUNG
BPKP DAN KEJAKSAAN AGUNG
Share
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email

JAKARTA, SAWIT INDONESIA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung membentuk Tim Gabungan Audit Tata Kelola Industri Kelapa Sawit untuk mengawal  pembenahan tata kelola industri sawit.

Pengawasan atas tata kelola industri sawit yang dilakukan antara lain mencakup hulu sawit (perkebunan), produksi dan distribusi CPO beserta turunannya, pemenuhan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO), pemberian izin ekspor, serta keandalan sistem monitoring.

Baca juga :   Miris, Harga TBS Anjlok, Kebun Petani Terlantar Tanpa Pemupukan

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa pelaksanaan audit membutuhkan legal expertise dari Kejaksaan Agung.

“Upaya pengawalan yang dilakukan oleh BPKP dan Kejaksanaan Agung tentu akan lebih maksimal nilai tambahnya jika dilakukan secara kolaboratif, dalam hal ini diwujudkan melalui pembentukan Tim Gabungan Audit Tata Kelola Industri Kelapa Sawit. Saya berharap, kolaborasi tersebut dapat menghasilkan solusi jangka panjang, untuk perbaikan tata kelola industri sawit di Indonesia,” ujar Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi di Auditorium Gandhi, Kantor Pusat BPKP seperti dilansir dari laman BPKP.

Baca juga :   Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia

Rapat Koordinasi Tim Gabungan Audit Tata Kelola Industri Kelapa Sawit pertama kali dilaksanakan secara di BPKP dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia  pada Senin (27 Juni 2022).

Ateh menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung menjadi inisiator pertama untuk mengungkapkan perlunya pembenahan industri kelapa sawit di Indonesia, dan saat ini masih terus melaksanakan penyelidikan/penyidikan terhadap beberapa aktor yang terlibat dalam tata kelola industri tersebut, termasuk perusahaan kelapa sawit.

Baca juga :   Kabar Buruk, Harga CPO KPBN Turun Menjadi Rp 9.924/kg

Untuk itu, aksi bersama BPKP dan Kejaksaan Agung tentu akan lebih maksimal nilai tambahnya jika dilakukan secara kolaboratif. Hal ini karena luasnya ruang lingkup audit tata kelola industri kelapa sawit dan tentu akan melibatkan banyak stakeholders.

BPKP Kejaksaan Agung sawit tata kelola
Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Telegram

Related Posts

Pembelian TBS Petani Periode Satu Minggu Kedepan Naik Menjadi Rp 2.265,01/Kg  

3 hours ago Berita Terbaru

‘EU is no rating agency’: Indonesia, Malaysia hit out at deforestation rules’

4 hours ago Berita Terbaru

KSP Melakukan Pemantauan Langsung Pengelolaan Tanggap Bencana karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat

5 hours ago Berita Terbaru

Pertamina Secara Perdana Menyalurkan Biosolar 35% (B35)

6 hours ago Berita Terbaru

Top Palm Oil Producers Lobby EU to Ease New Deforestation Rules

7 hours ago Berita Terbaru

Mentan SYL Memastikan Perkembangan Varietas-Varitas Tanaman Unggul Terus Dilakukan dari Waktu ke Waktu

9 hours ago Berita Terbaru

Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia

10 hours ago Berita Terbaru

Beban Ekspor CPO Turun Menjadi US$118/MT Periode 1-15 Juni 2023

14 hours ago Berita Terbaru

Mendag Kumpulkan Pengusaha Sawit Bahas Bursa CPO

21 hours ago Berita Terbaru
Edisi Terbaru

COVER MAJALAH SAWIT INDONESIA, EDISI 139

Edisi Terbaru 1 week ago1 Min Read
Event

Promosi Sawit Sehat Dan Lomba Kreasi Makanan Sehat UKMK Serta Masyarakat

Event 3 months ago1 Min Read
Latest Post

Pembelian TBS Petani Periode Satu Minggu Kedepan Naik Menjadi Rp 2.265,01/Kg  

3 hours ago

‘EU is no rating agency’: Indonesia, Malaysia hit out at deforestation rules’

4 hours ago

KSP Melakukan Pemantauan Langsung Pengelolaan Tanggap Bencana karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat

5 hours ago

Pertamina Secara Perdana Menyalurkan Biosolar 35% (B35)

6 hours ago

Top Palm Oil Producers Lobby EU to Ease New Deforestation Rules

7 hours ago
WhatsApp Telegram Facebook Instagram Twitter
© 2023 Development by Majalah Sawit Indonesia Development Tim.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.