JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Ekspor produk sawit berkontribusi positif kepada surplus neraca perdagangan nasional pada 2015. Kendati secara nilai ekspor turun tetapi volume ekspor dapat meningkat.
Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI, menyebutkan ekspor minyak sawit menyumbang surplus perdagangan nasional yang sebesar US$ 7,5 miliar. Pada tahun lalu, ekspor non migas mencapai US$ 131 miliar dan ekspor migas sebesar US$ 18 miliar.
“Sawit diperkirakan mampu berkontribusi 10 persen lebih terhadap ekspor non migas,” ujar Joko Supriyono.
Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif GAPKI, menjelaskan bahwa pemerintahan Joko Widodo sangat mendukung industri sawit yang telah menjadi produsen terbesar dunia. Oleh karena itu, pemerintah mendukung terbentuknya zona khusus pengembangan kawasan industri hilir sawit.
Lebih lanjut, kata Fadhil, GAPKI mengapresiasi dibentuknya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit yang bertugas mendorong pengembangan industri sawit melalui mandatori biodiesel. Meski demikian, mandatori biodiesel dinilai baru efektif pada akhir tahun karena penyerapannya di dalam negeri belum tinggi.
Selain itu, GAPKI juga meminta agar BPDP Sawit segera merealisasikan program kerjanya untuk replanting kebun rakyat dan pembiayaan riset guna mendukung daya saing industri sawit nasional.
Meski diperkirakan harga CPO global akan membaik pada tahun ini, industri sawit nasional saat ini juga masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah ditudingnya perkebunan sawit sebagai bidang keladi kebakaran lahan terjadi tahun lalu. Terkait kebkaran lahan ini, beberapa anggota GAPKI turut menghadapi masalah hukum.
“Kasus kebakaran lahan masih menjadi tantangan karena diproses sebagai masalah pidana, dan industri sawit dituding jadi pelaku utamanya. Padahal pemerintah dan pelaku usaha mengetahui bahwa kebakaran di konsesi perkebunan tidak mencapai 15 persen dari total luasan kebakaran yang terjadi,” jelas Fadhil.
Joko Supriyono menambahkan asosiasinya mendukung pembentukan badan restorasi gambut yang akan bertugas mencegah kebakaran lahan juga diharapkan GAPKI mampu bekerjasama dengn baik dengan pemegang konsesi untuk diberikan kewenangan mengelola gambut lebih baik. GAPKI juga meminta agar badan ini nantinya mampu untuk fokus melakukan rehabilitasi gambut yang rusak terutama di kawasan hutan dan open access.
