JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Petani sawit di 22 Provinsi perwakilan DPP APKASINDO sudah kelabakan dengan kondisi meroketnya harga pupuk. Dapat dikatakan petani sawit, pangan, dan hortikultura berpotensi akan tumbang karena biaya input melebih harga jual produksi.
“Semua yang sudah terencana dengan baik sudah berantakan. Elastisitas kenaikan harga pupuk dan herbisida idealnya 10 sampai 20 persen. Tapi sekarang sudah mencapai 120 persen kalau di pengecer bisa 140 persen,” ujar Dr Gulat Manurung, MP.,C.APO, Ketua Umum DPP APKASINDO.
Di Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Riau harga pupuk NPK di tingkat pengecer telah mencapai Rp 12.500/kg atau sekitar Rp 625 ribu per sak, dimana sebelumnya hanya Rp 280 ribu per sak (50kg).
“Ketersediaan pupuk memang tidak masalah, tapi sama saja kami tidak sanggup beli, meskipun harga TBS naik, itu semua sia-sia,”ujar Gulat.
Menurutnya harga TBS yang diterima petani sekitar Rp3.000 per kilogram tidak ada artinya karena biaya produksi sekarang sudah mencapai Rp 2100/kg sebagai imbas harga pupuk.
Gulat menjelaskan bahwa laporan dari petani sawit APKASINDO di 22 provinsi perwakilan DPW APKASINDO, kenaikan harga pupuk ini merata baik NPK dan pupuk tunggal demikian juga herbisida dan obat-obatan lainnya.
“Kalau harga pupuk dan herbisida tidak terkendali, biaya produksi dipastikan semakin tak terkendali juga, dan ini akan membawa kami petani sawit bangkrut, ya tahun depan adalah akan menjadi puncak kebangkrutan petani sawit, ” jelasnya.
Ia mengatakan sepanjang tahun 2021 kami tidak memupuk dan dipastikan satu tahun kemudian produksi TBS akan anjlok. Karena pupuk adalah bahan bakarnya produksi sawit.
“Untuk herbisida masih bisa kami atasi dengan cara membabat manual dengan tenaga kami, kalau pupuk mana pula bisa digantikan, ” paparnya.
Menurutnya, petani memahami kenaikan harga pupuk akibat bahan bakunya di negera asal. Namun hasil komunikasi dengan negara-negara sumber bahan baku pupuk tidaklah seharusnya mengakibatkan harga pupuk dan herbisida naik sampai 120%-140%.
Ketika ditanya mengenai pupuk subsidi, Gulat menjelaskan bahwa pupuk subsidi itu cenderung untuk tanaman pangan dan hortikultura. Saudara-saudara kami petani tanaman pangan saja sudah menjerit kelangkaan pupuk subsidi, bagaimana mungkin kami berharap pupuk subsidi?” tanya Gulat.
Gulat menegaskan petani sawit dari 146 kabupaten/kota di 22 Provinsi akan ke Istana Negara menyampaikan aspirasinya. Untuk itu, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Menteri BUMN agar segera menghitung kembali dengan cermat berapa HPP (harga pokok produksi) pupuk dan herbisida.
“Jika tidak juga bergerak, maka kami usulkan untuk dicopot saja, mumpung Pak Jokowi-Amin sedang memikirkan reshuffle kabinet, ” jelas Gulat yang juga Ketua Bravo-5 Relawan Jokowi-Amin.
Gulat berharap Komisi IV DPR RI dapat segera turun tangan untuk membantu kendalikan harga pupuk khususnya yang non subdisi, semua harus berpacu mengatasi masalah ini sebelum terlambat.