• Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Facebook Twitter Instagram
Jumat, 3 Februari 2023
Trending
  • Presiden Jokowi Ajak, pemerintah daerah untuk bersama-sama mengendalikan inflasi
  • Keren! Harga TBS Kalbar Naik Menjadi Rp2.406,45/kilogram
  • Tantangan Semakin Berat, Kemitraan Menjadi Kunci
  • Petani Kaltim Full Senyum, Penetapan Harga TBS Sawit Naik Rp 12,85/kg Menjadi Rp 2.401,92/kg
  • Pelanggaran UU kehutanan Bukan Tipikor Melainkan Sanksi Administrasi
  • Meningkatkan Hubungan Kerja Sama Bilateral, Menunjang Perekonomian Nasional
  • Petani Sumut Lesu, Penetapan Harga TBS Sawit Turun Rp 43,94/kg Menjadi Rp 2.531,23/kg
  • Program Kerja dan Inisiatif Strategis RKAP 2023 Mengacu 5 Prioritas Kementerian BUMN
Facebook Instagram Twitter YouTube
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Subscribe
  • Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Home » GAPKI Minta Aturan Pembakaran Lahan Direvisi
Berita Terbaru

GAPKI Minta Aturan Pembakaran Lahan Direvisi

By RedaksiSeptember 22, 20152 Mins Read
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email
Share
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah tidak panik menghadapi kebakaran hutan yang sedang berlangsung sekarang ini.

“Kita seharusnya tidak panik terhadap kebakaran, karena saya lihat para pejabat tinggi semua panik. Dan yang paling penting juga kita jangan saling menyalahkan selain tidak produktif, bisa jadi analisis yang ada salah,” ungkap Joko dalam jumpa pers yang digelar GAPKI pada Selasa (22/9).

Seperti banyak diberitakan, industri sawit memang selalu jadi kambing hitam ketika terjadi kebakaran hutan, dengan alasan untuk menghemat biaya lang clearing. Padahal dibanding resiko yang akan dihadapi, pembakaran lahan, menurut Joko jelas sangat merugikan.

Baca juga :   Sosialisasi Program Grant Riset Sawit Dihadiri oleh Pihak Unsyiah

Joko mengutip data dari Global Forest Watch bahwa kebakaran di konsesi perkebunan sawit hanya 8 persen, sedangkan yang terbanyak justru terjadi di luar konsesi (outside concession), sementara 23 persen di konsesi pulp and paper, dan 2 persen di konsesi logging.

Di sisi lain, masih adanya regulasi yang memperbolehkan membakar lahan sebagai cara untuk mempersiapkan lahan pun turut menjadi hambatan. UU No 32/ 2009 pada pasal 69 ayat 2 misalnya memperbolehkan pembakaran dengan maksimal luas 2 hektar. Selain itu, ada juga peraturan di tingkat pemerintah yang mengijinkan masyarakat untuk membakar lahan.

Baca juga :   Aprobi Jamin Pasokan Biodiesel Untuk Mandatori B35

“Kebiasaan membakar lahan sudah turun-termurun semestinya pemerintah harus mengatasi masalah ini supaya masalah ini dapat diantisipasi. Untuk itu, Gapki mengusulkan agar pemerintah dan DPR merevisi aturan tersebut,” ungkap Joko.

Eddy Martono, Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang GAPKI, menambahka pihaknya mendorong agar pemerintah menghasilkan mekanisme yang dapat membantu masyarakat untuk meremajakan lahannya tanpa cara membakar.

“Persoalannya ini adalah ekonomi, kalau petani yang hanya punya dua tiga hektar excavator tidak akan mau mengerjakan replanting, untuk satu hektar saja biaya sewa excavator sebesar 6 juta. Kontraktor tentu tidak mau karena biaya angkut excavator ke lahan saja lebih mahal. Nah para petani bisa membentuk kelompok tani hingga terkumpul sejumlah hektar minimum misalnya,sedangkan soal dana bisa saja digunakan dari BLU sawit,” ujar Eddy pada kesempatan yang sama. (Anggar S)

Baca juga :   Memperkuat Pasar Domestik dan Konsumsi Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi

Related posts:

  1. Astra Agro Targetkan Produksi CPO Naik 5%-10%
  2. Anak Usaha Tunas Baru Lampung Diduga Langgar Penggunaan HGU
  3. BPDP Sawit Gelar Bakti Sosial Untuk Masyarakat
  4. Sawit Di-bully Uni Eropa, Pemerintah Diminta Ajukan Protes
kelapa sawit sawit
Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Telegram

Related Posts

Presiden Jokowi Ajak, pemerintah daerah untuk bersama-sama mengendalikan inflasi

22 menit ago Berita Terbaru

Keren! Harga TBS Kalbar Naik Menjadi Rp2.406,45/kilogram

33 menit ago Berita Terbaru

Petani Kaltim Full Senyum, Penetapan Harga TBS Sawit Naik Rp 12,85/kg Menjadi Rp 2.401,92/kg

2 jam ago Berita Terbaru

Pelanggaran UU kehutanan Bukan Tipikor Melainkan Sanksi Administrasi

3 jam ago Berita Terbaru

Meningkatkan Hubungan Kerja Sama Bilateral, Menunjang Perekonomian Nasional

3 jam ago Berita Terbaru

Petani Sumut Lesu, Penetapan Harga TBS Sawit Turun Rp 43,94/kg Menjadi Rp 2.531,23/kg

4 jam ago Berita Terbaru

Program Kerja dan Inisiatif Strategis RKAP 2023 Mengacu 5 Prioritas Kementerian BUMN

4 jam ago Berita Terbaru

Bentuk Ekosistem Logistik Nasional

20 jam ago Berita Terbaru

Harga Referensi CPO Turun, Periode Februari 2023

21 jam ago Berita Terbaru
Edisi Terbaru
Edisi Terbaru

Cover Majalah Sawit Indonesia, Edisi 135

Redaksi SI4 hari ago1 Min Read
Event
Event

Talkshow Sawit Indonesia Award 2022

Redaksi2 bulan ago1 Min Read
Latest Post

Presiden Jokowi Ajak, pemerintah daerah untuk bersama-sama mengendalikan inflasi

22 menit ago

Keren! Harga TBS Kalbar Naik Menjadi Rp2.406,45/kilogram

34 menit ago

Tantangan Semakin Berat, Kemitraan Menjadi Kunci

1 jam ago

Petani Kaltim Full Senyum, Penetapan Harga TBS Sawit Naik Rp 12,85/kg Menjadi Rp 2.401,92/kg

2 jam ago

Pelanggaran UU kehutanan Bukan Tipikor Melainkan Sanksi Administrasi

3 jam ago
WhatsApp Telegram Facebook Instagram Twitter
© 2023 Development by Majalah Sawit Indonesia Development Tim.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Go to mobile version