• Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Facebook Twitter Instagram
Saturday, 3 June 2023
Trending
  • Ini Cara Apical Peringati Hari Susu Sedunia
  • Ancam Kedaulatan Indonesia, Apkasindo Bakalan Gugat Uni Eropa
  • Miris, Harga TBS Anjlok, Kebun Petani Terlantar Tanpa Pemupukan
  • Harga TBS Ambruk, Apkasindo Usulkan Penundaan Pungutan CPO Kepada Ketua Satgas Sawit
  • Imbas EUDR, Indonesia Tunda Perjanjian Dagang Dengan Uni Eropa
  • Bupati Luwu Utara Panen Perdana PSR Seluas 2.850 Ha
  • Kabar Buruk, Harga CPO KPBN Turun Menjadi Rp 9.924/kg
  • Program FoLU Net Sink 2030 Merupakan Upaya Indonesia Mencapai Tingkat Emisi yang Rendah
Facebook Instagram Twitter YouTube
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Subscribe
  • Beranda
  • Rubrik
    • Analisis
    • Artikel
    • Berita Terbaru
    • Edisi Terbaru
    • Event
    • Hama Penyakit
    • Hot Issue
    • Inovasi
    • Kinerja
    • Oase
    • Palm Oil Good
    • Pojok Koperasi
    • Profil Produk
    • Sajian Utama
    • Seremoni
    • Sosok
    • Tata Kelola
  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Hubungi Kami
Majalah Sawit Indonesia OnlineMajalah Sawit Indonesia Online
Home » GAPKI Minta Aturan Pembakaran Lahan Direvisi
Berita Terbaru

GAPKI Minta Aturan Pembakaran Lahan Direvisi

By RedaksiSeptember 22, 20152 Mins Read
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email
Share
WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn Pinterest Email

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)  meminta pemerintah  tidak panik menghadapi kebakaran hutan yang sedang berlangsung sekarang ini.

“Kita seharusnya tidak panik terhadap kebakaran, karena saya lihat para pejabat tinggi semua panik. Dan yang paling penting juga kita jangan saling menyalahkan selain tidak produktif, bisa jadi analisis yang ada salah,” ungkap Joko dalam jumpa pers yang digelar GAPKI pada Selasa (22/9).

Seperti banyak diberitakan, industri sawit memang selalu jadi kambing hitam ketika terjadi kebakaran hutan, dengan alasan untuk menghemat biaya lang clearing. Padahal dibanding resiko yang akan dihadapi, pembakaran lahan, menurut Joko jelas sangat merugikan.

Baca juga :   Ini Cara Apical Peringati Hari Susu Sedunia

Joko mengutip data dari Global Forest Watch bahwa kebakaran di konsesi perkebunan sawit hanya 8 persen, sedangkan yang terbanyak justru terjadi di luar konsesi (outside concession), sementara 23 persen di konsesi pulp and paper, dan 2 persen di konsesi logging.

Di sisi lain, masih adanya regulasi yang memperbolehkan membakar lahan sebagai cara untuk mempersiapkan lahan pun turut menjadi hambatan. UU No 32/ 2009 pada pasal 69 ayat 2 misalnya memperbolehkan pembakaran dengan maksimal luas 2 hektar. Selain itu, ada juga peraturan di tingkat pemerintah  yang mengijinkan masyarakat untuk membakar lahan.

Baca juga :   Dubes Jerman Apresiasi Kemitraan Petani dan Fasilitas Bio-CNG Dharma Satya Nusantara

“Kebiasaan membakar lahan sudah turun-termurun semestinya pemerintah harus mengatasi masalah ini supaya masalah ini  dapat diantisipasi. Untuk itu, Gapki mengusulkan agar pemerintah dan DPR merevisi aturan tersebut,” ungkap Joko.

Eddy Martono, Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang GAPKI, menambahka  pihaknya mendorong agar pemerintah menghasilkan mekanisme yang dapat membantu masyarakat untuk meremajakan lahannya tanpa cara membakar.

Baca juga :   Pertumbuhan Ekonomi Bersih dan Transisi Energi, Guna Mencapai Target Net-Zero Emission Global

“Persoalannya ini adalah ekonomi, kalau petani yang hanya punya dua tiga hektar excavator tidak akan mau mengerjakan replanting, untuk satu hektar saja biaya sewa excavator sebesar 6 juta. Kontraktor tentu tidak mau karena biaya angkut excavator ke lahan saja lebih mahal. Nah para petani bisa membentuk kelompok tani hingga terkumpul sejumlah hektar minimum misalnya,sedangkan soal dana bisa saja digunakan dari BLU sawit,” ujar Eddy pada kesempatan yang sama. (Anggar S)

kelapa sawit sawit
Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Telegram

Related Posts

Ini Cara Apical Peringati Hari Susu Sedunia

23 hours ago Berita Terbaru

Ancam Kedaulatan Indonesia, Apkasindo Bakalan Gugat Uni Eropa

1 day ago Berita Terbaru

Miris, Harga TBS Anjlok, Kebun Petani Terlantar Tanpa Pemupukan

1 day ago Berita Terbaru

Harga TBS Ambruk, Apkasindo Usulkan Penundaan Pungutan CPO Kepada Ketua Satgas Sawit

2 days ago Berita Terbaru

Imbas EUDR, Indonesia Tunda Perjanjian Dagang Dengan Uni Eropa

2 days ago Berita Terbaru

Bupati Luwu Utara Panen Perdana PSR Seluas 2.850 Ha

3 days ago Berita Terbaru

Kabar Buruk, Harga CPO KPBN Turun Menjadi Rp 9.924/kg

3 days ago Berita Terbaru

Program FoLU Net Sink 2030 Merupakan Upaya Indonesia Mencapai Tingkat Emisi yang Rendah

3 days ago Berita Terbaru

BPDPKS Promosi UKMK Sawit dalam Sosialisasi Program Layanan UMKM Kemenkeu Satu

3 days ago Berita Terbaru
Edisi Terbaru

COVER MAJALAH SAWIT INDONESIA, EDISI 139

Edisi Terbaru 5 days ago1 Min Read
Event

Promosi Sawit Sehat Dan Lomba Kreasi Makanan Sehat UKMK Serta Masyarakat

Event 2 months ago1 Min Read
Latest Post

Ini Cara Apical Peringati Hari Susu Sedunia

23 hours ago

Ancam Kedaulatan Indonesia, Apkasindo Bakalan Gugat Uni Eropa

1 day ago

Miris, Harga TBS Anjlok, Kebun Petani Terlantar Tanpa Pemupukan

1 day ago

Harga TBS Ambruk, Apkasindo Usulkan Penundaan Pungutan CPO Kepada Ketua Satgas Sawit

2 days ago

Imbas EUDR, Indonesia Tunda Perjanjian Dagang Dengan Uni Eropa

2 days ago
WhatsApp Telegram Facebook Instagram Twitter
© 2023 Development by Majalah Sawit Indonesia Development Tim.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.