JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pemerintah diminta tidak memberikan panggung besar kepada NGO global dan lokal dalam kasus kebakaran karena hanya memperkeruh suasana.
Pengamat Lingkungan dan Kehutanan Kehutanan Dr. Ir. Ricky Avenzora, M.Sc menilai, komentar yang dilontarkan LSM selama ini, menjadi pemicu kekacauan berfikir dan penghasut kerusuhan ditengah masyarakat yang sedang kebingungan menghadapi bencana kebakaran hutan yang belum teratasi hingga kini.
“Selama ini, lembaga yang mengklaim sebagai LSM lingkungan justru hanya mempertontonkan pola berfikir dan bertindak hipokrit,” kata Ricky yang juga Ketua Program Studi Pascasarjana Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan Fakultas Kehutanan IPB, pada akhir pekan kemarin.
Menurutnya, presiden sebaiknya memperingatkan jajaran pemerintah berhati-hati terhadap bisikan para LSM dan segera keluar dari lingkaran setan pemikiran dan tekanan para “pahlawan-hipokrit” itu.
Saat ini, persoalan terbesar LSM di Indonesia yaitu soal kecerdasan dan ketulusan mereka dalam berjuang. Ditambahkan Ricky, tanpa ketulusan jangan salahkan jika ada anak bangsa menempatkan LSM lingkungan sebagai pengkhianat bangsa yang menjual isu lingkungan dan kemiskinan untuk memperkaya diri dan tidak memperhatikan kepentingan bangsa yang lebih besar.
Menurut dia, sikap hipokrit terlihat ketika kebanyak LSM hanya menampilkan data yang mereka anggap sahih untuk menyuarakan kepentingan para “godfather” yang menyusui kehidupan mereka sejak lebih 20 tahun lalu.
Di sisi lain, kita juga perlu mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban kinerja para LSM yang mengklaim berjuang untuk kepentingan lingkungan. “Coba cek, sudah berapa dana negara, dana swasta dan CSR yang sudah dipercayakan kepada mereka untuk digunakan dalam mewujudkan tata nilai lingkungan yang mereka suarakan sejak 20 tahun lalu. Minta juga bukti fisik dari semua kinerja dengan menunjukkan wilayah serta kualitas hasil pekerjaan mereka,” kata Ricky.
Ricky mengatakan, semua pihak boleh mempertanyakan sudah berapa banyak kucuran dana asing yang mereka peroleh untuk memperkaya diri dengan cara menjual isu lingkungan dan kemiskinan rakyat.
Bahkan, perusahaan yang saat ini sedang tersudut dan “dikorbankan” tentunya harus berani mengungkapkan berapa banyak dana CSR yang kucurkan kepada LSM. “Korporasi juga perlu meminta meminta pertanggungjawaban moral kepada LSM lingkungan terutama atas terjadinya kebakaran hutan pada areal dan masyarakat yang mereka bina,” kata Ricky.
Firman Subagyo, Anggota Komisi IV Fraksi Golkar berpendapat kegagalan pengelolaan kolaboratif Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau dan Tanjung Puting di Kalimantan oleh WWF sudah cukup menjadi bukti buruknya kinerja LSM di Indonesia.
Dalam kesempatan terpisah, Edward Sanger, Kepala BPBD Riau, menyebutkan tidak ada LSM lingkungan yang ikut memadamkan api dalam kebakaran lahan. Kami selama ini hanya dibantu TNI dan Polri, Manggala Agni, dan MPA. Kemarin sudah bergabung juga dari Basarnas dan Senkom untuk mendukung Satgas yang ada di Riau,” ujarnya seperti dikutip dari Viva.co.id.
