JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menyiapkan alternatif menggunakan perusahaan surveyor untuk membantu percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pasalnya, pemerintah ingin peremajaan sawit dipercepat 500 ribu hektare dalam tiga tahun.
“Kami akan manfaatkan perusahasan surveyor untuk mencari petani (peserta) program peremajaan. Asalkan sesuai kriteria, BPDP-KS akan membayarny, ” ujar Dono Boestami, Direktur Utama BPDP-KS dalam jumpa pers pekan lalu
Ia menjelaskan sedang mempersiapkan perbaikan pada prosedur dan tata kerja program peremajaan termasuk alternatif untuk menggunakan pihak surveyor untuk melakukan verifikasi petani dan lahan yang akan didanai dengan dana peremajaan BPDPKS.
Berkaca dari program biodiesel, dikatakannya, dapat berjalan cepat karena Kementerian ESDM menunjuk lembaga independen surveyor. “Saat ini, pembiayaan replanting bergantung dari rekomendasi teknis pihak Ditjen Perkebunan,” ujar Dono.
Upaya tadi, kata Dono, akan didukung konsolidasi data lahan dan produksi sawit, pendataan petani sawit rakyat, perbaikan tata kelola pasokan dari petani ke pabrik kelapa sawit dan perbaikan infrastruktur logisti. Selain itu, penyediaan akses yang lebih luas kepada petani swadaya atas informasi yang penting untuk meningkatkan daya tawar petani swadaya dalam penjualan TBS dan hasil sawit lainnya.
Sesuai regulasi, BPDPKS akan memberikan dana peremajaan sebesar Rp 25 juta per ha. Dana peremajaan tersebut diberikan kepada petani rakyat untuk luas lahan maksimal 4 ha per kepala keluarga.