JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pembangunan Food Estate atau lumbung pangan berbasis sawit digulirkan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian RI saat bertemu jajaran pengurus DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), di ruangannya, Kementerian Pertanian RI, Rabu (2 Desember 2020). Organisasi petani sawit terbesar se-Indonesia ini diminta terlibat aktif untuk menjalankan program food estate yang fokus melibatkan para petani kelapa sawit.
“Segera kita tetapkan 4 titik Food Estate Sawit di Sumatera,Kalimantan,Sulawesi dan Papua. APKASINDO berikan kami lokasi yang tepat, dan segera koordinasi dengan Dirjen Perkebunan untuk menata pelaksanaannya” ujar Syahrul Yasin Limpo, menanggapi paparan Sekjen APKASINDO Rino Afrino.
Dalam paparannya APKASINDO mengangkat Tema Membangun Pekebun Sawit Rakyat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Petani Serta Daya Saing dan Keberlanjutan Sawit Indonesia. Rino menyampaikan bahwa paparan ini merupakan sebuah konsepsi yang lahir dari seluruh Petani Kelapa Sawit APKASINDO yang berada di 22 Provinsi dan 134 Kabupaten.
Pertemuan berlangsung satu jam lebih ini dihadiri pula oleh Kasdi Subagyono (Dirjen Perkebunan), Ali Jamil (Kepala Badan Karantina Pertanian),dan Suwandi (Dirjen Tanaman Pangan). Jajaran pengurus DPP APKASINDO antara lain Rino Afrino (Sekretaris Jenderal), Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara (Dewan Pembina), Syaiful Bahri (Dewan Pakar), dan Dr. Tri Chandra (Dewan Pakar).
Syahrul Yasin Limpo mengakui kontribusi kelapa sawit bagi pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Di tengah pandemi, diakui Syahrul Yasin Limpo, sektor pertanian termasuk sawit memiliki tren yang menjanjikan dan memberikan harapan untuk mampu berkontribusi pada perekonomian nasional. Pertumbuhan 16,24%, pada sektor pertanian di kuartal kedua tahun ini salah satu penopang ekonomi dan ketahanan pangan.
Berkaitan dengan poin pentingnya kredit khusus untuk dana pendamping/lanjutan bagi petani peserta program Peremajaan Sawit Rakyat, Menteri Pertanian sangat mendukung petani untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Tahun depan 2021, saya minta tambahan alokasi sebesar Rp 80 triliun untuk urusan Sawit Rakyat. Apalagi, tingkat NPL di sektor pertanian terbilang rendah. Jika alokasi dinaikkan, akan lebih banyak membantu pembiayaan petani. Pertanian sudah membuktikan ketangguhannya di saat pandemi,” tegas Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Data Kementerian Pertanian RI menunjukkan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian hingga akhir November 2020 telah mencapai 99,4 persen atau Rp 49,7 triliun dari total alokasi sebesar Rp 50 triliun. Dari jumlah tersebut, sub sektor terbanyak memperoleh KUR yakni perkebunan sebesar Rp 15,75 triliun atau 31,67 persen. Selanjutnya diikuti tanaman pangan sebanyak RP 14,72 triliun atau 29,59 persen.
Melalui sambungan telepon, Ir.Gulat ME Manurung, MP, CAPO (Ketua Umum DPP APKASINDO) mengapresiasi pertemuan antara Menteri Pertanian sebagai Bapak dengan petani (anak). “Kami ucapkan terima kasih atas motivasi Pak Menteri. Selama ini, petani sawit seperti kehilangan induk karena nyaris tidak tersentuh menteri sebelumnya. Selalu tidak ada waktu bertemu dengan petani sawit. Padahal dengan “memegang” petani sawit, berarti 95% permasalahan sawit Indonesia clear.Ya petani sawit itu seksi,” ujarnya.
Ada 7 Poin penting yang disampaikan APKASINDO dalam pertemuan tersebut, antara lainnya pertama perlunya penguatan database kelembagaan petani sawit sebagai pintu gerbang masuknya fasilitasi program program pemerintah.Kedua perlunya akselerasi program peremajaan sawit rakyat dengan sosialisasi yang masif, pendamping yang kompeten, penyediaan SKIM Khusus Kredit lanjutan, bibit, tanaman Sela, kemitraan, dan sertifikasi ISPO. Ketiga, perlunya perhatian pada sawit rakyat yang tidak mengikuti program peremajaan sawit rakyat melalui bantuan sarana prasarana,pupuk,biaya pemeliharaan dan juga sertifikasi ISPO.
Keempat perlunya menjadikan kelembagaan petani menjadi bagian dari industri pengolahan/pabrik kelapa sawit. Kelima perlunya fasilitasi Menteri Pertanian terkait permasalahan lahan petani dalam Kawasan hutan, kemitraan perkebunan yang tidak baik, penyelesaian macetnya program IDAPERTABUN. Keenam, perlunya mencetak Sumber Daya Manusia yang unggul melalui perbanyak pelatihan pelatihan petani di sentra sentra sawit dan program beasiswa untuk anak petani sawit. Ketujuh perlunya perbaikan aturan tata niaga TBS Petani untuk harga TBS yang proporsional dan berkeadilan di seluruh Indonesia.
“Saya ini orang lapangan. Sangat paham juga permasalahan yang terjadi di lapangan. Segera kita harus perkuat koordinasi, tetapkan agenda aksi dan fokus kita selesaikan semua permasalahan di lapangan. Posisi saya sangat jelas, pasti membela petani. Kita harus perkuat petani, kelembagaan petani, bisnis model petani, sehingga pendapatannya meningkat dan semakin sejahtera. Untuk petani dalam kawasan hutan, ayo APKASINDO kumpulkan data, kita buat desk khusus dan kita koordinasi dengan kementerian terkait” pungkas Syahrul Yasin Limpo.
